Legislatif minta Pemprov Jateng terus jaga ketersediaan oksigen di rumah sakit
Elshinta
Senin, 26 Juli 2021 - 18:17 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Legislatif minta Pemprov Jateng terus jaga ketersediaan oksigen di rumah sakit
Sumber foto: Kurniawati/elshinta.com.

Elshinta.com - Pemerintah provinsi Jawa Tengah diminta tidak lengah dalam menjaga ketersediaan oksigen di rumah sakit. Sebab, masih banyak kendala yang dihadapi dari urusan oksigen ini.

Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Abdul Hamid mengatakan, perlu langkah konkret untuk memastikan ketersediaan oksigen ini.

“Karena sampai saat ini masih ada defisit yang cukup besar soal kebutuhan oksigen ini di Jawa Tengah. Jadi ini tentu sangat berbahaya, jika kemudian muncul kasus yang tinggi, dan harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit,” ujarnya, Senin (26/7).

Apalagi, kata Hamid, sumber oksigen tidak hanya bisa mengandalkan dari distributor di Jateng. Melainkan dari sejumlah provinsi lain. Satu sisi, kebutuhan oksigen sentral di rumah sakit sangat besar.

“Ujungnya, nanti pada distribusi juga saat Jateng membutuhkan. Distribusi sendiri, karena dari luar Jateng, tentu sulit dikontrol. Karena itu, jangan kemudian gubernur bilang oksigen aman, oksigen aman,” tegasnya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati, Senin (26/7).

Saat ini, kata Hamid, masih banyak kabupaten/kota di Jateng yang harus menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4. Artinya di daerah-daerah tersebut, kasus Covid-19 masih tinggi.

“Jadi soal ketersediaan oksigen ini harus dipantau betul. Jangan kemudian bingung, dan baru bergerak saat rumah sakit benar-benar kehabisan oksigen,” katanya

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, meski sudah dibentuk satuan tugas (Satgas), hingga aplikasi data ketersediaan oksigen, hal itu belum cukup.

“Harus terus mencari sumber produksi oksigen, menambah armada untuk distribusi juga harus dilakukan,” bebernya.

Hamid juga mengingatkan, agar vaksinasi terus digencarkan. Elemen lain seperti tokoh masyarakat, kiai, ormas, parpol harus diajak serta, sehingga upaya mencapai herd imunity dan kesadaran masyarakat lebih cepat terlaksana.

“Selain pembagian vaksin proporsional secara kuantitas dalam pembagian vaksin ke kabupaten/kota berdasar jumlah penduduk, juga secara kualitas berdasarkan kedaruratan daerah dalam kebutuhan mendesak atas vaksin,” sebutnya.

Tentang kelangkaan obat Covid-19 yang sempat terjadi beberapa hari lalu, saat presiden cek langsung ke apotek-apotek, juga perlu diawasi dalam distribusinya. Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan dalam keadaan masyarakat sedang kritis.

“Pemerintah tidak bisa bergerak sendiri. Pandemi ini harus diselesaikan bersama-sama. Partisipasi pihak lain yang bisa difasilitasi pemerintah akan sangat membantu dalam penanganan pandemi ini,” tandasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Azis Syamsuddin nonaktif sebagai kader Partai Golkar
Sabtu, 25 September 2021 - 18:57 WIB
Azis Syamsuddin telah nonaktif sebagai kader Partai Golkar setelah ia ditetapkan sebagai tersangka p...
25 September 1810: Daendels dan berdirinya Kota Bandung
Sabtu, 25 September 2021 - 06:00 WIB
Sebelum menjadi sebuah kota, awal berdirinya Kota Bandung tidak lepas dari saudara tua mereka, Kabup...
Presiden: Saling bantu tanpa lihat perbedaan kunci bangsa tangguh
Jumat, 24 September 2021 - 23:30 WIB
Presiden RI Joko Widodo menekankan langkah saling membantu tanpa melihat perbedaan adalah kunci agar...
 APBD Kalsel 2022, tetap fokus pada solusi dampak Covid-19
Jumat, 24 September 2021 - 21:10 WIB
Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel),  H Sahbirin Noor menegaskan dampak pandemi 19 membe...
Presiden Jokowi tinjau program vaksinasi BIN di Cilacap
Kamis, 23 September 2021 - 21:17 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau program vaksinasi massal yang dilaksanakan Badan Intelijen Negara (BIN...
Rencana pemindahan ibu kota RI jadi bahasan parlemen Malaysia
Kamis, 23 September 2021 - 19:29 WIB
Rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi salah satu pembahasan...
Ketua Komisi X DPR minta tunda pengumuman hasil seleksi tahap I PPPK
Kamis, 23 September 2021 - 13:50 WIB
Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, meminta pemerintah menunda pengumuman hasil seleksi tahap I Pegaw...
Pemkot Magelang buka seleksi pengisian enam jabatan kosong
Kamis, 23 September 2021 - 09:01 WIB
Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah, membuka seleksi terbuka pengisian enam jabatan pimpinan tingg...
Anggota DPR minta anggaran Pemilu 2024 dihitung ulang
Selasa, 21 September 2021 - 11:06 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta anggaran Pemilu 2024 yang diajukan Komisi Pemilihan U...
DPR RI gelar Rapat Paripurna untuk ambil keputusan calon anggota BPK
Selasa, 21 September 2021 - 09:24 WIB
DPR RI menggelar Rapat Paripurna pada Selasa siang dengan berbagai agenda, salah satunya pengambilan...
Live Streaming Radio Network