Kedepankan pelayanan publik digital dalam masa pandemi
Elshinta
Kamis, 15 Juli 2021 - 12:15 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Kedepankan pelayanan publik digital dalam masa pandemi
Sumber foto: https://bit.ly/2T9zfia/elshinta.com.

Elshinta.com - Birokrasi diciptakan sebagai upaya pelaksanaan administrasi dalam pelayanan publik. Selain itu, juga untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses setiap layanan dan perlindungan. Pandemi Covid-19 membuat pelayanan menjadi terganggu. Disatu sisi masyarakat memiliki hak untuk terus mendapatkan layanan. Tetapi di sisi lain, aktivitas perkantoran dapat menambah eskalasi pandemi Covid-19 semakin tinggi. Untuk itu, dibutuhkan perubahan bagi Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan publik.

Pernyataan itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Andap Budhi Revianto, saat memberikan arahan secara virtual kepada para Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham di seluruh Indonesia. Menurut Andap, kedepankan pelayanan publik di Kemenkumham menjadi digital.

“Kita dihadapkan dengan kondisi pandemi. Kita ditantang mengubah pelayanan birokrasi dari manual dan konvensional, menjadi otomatis dan digital. Layanan birokrasi kita harus berbasis digital,” kata Andap dari kediamannya di Jakarta, Rabu (14/7/21).

Menurut Andap, pelayanan publik digital ini adalah bagian dari program revolusi digital yang sebelumnya telah dicanangkan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laoly, sejak tahun 2020. Reformasi digital dilakukan melalui akselerasi pemanfaatan dukungan teknologi informasi, khususnya internet, secara intensif dan masif.

Lebih jauh, menurutnya, layanan digital ini merupakan bagian dari konsep e-government. Andap menjelaskan bahwa konsep e-government secara teoretik dipahami sebagai upaya pemerintah untuk memiliki kinerja serta menjalin hubungan dengan publik maupun swasta secara lebih baik. Hal ini sesuai dengan prinsip good governance hingga menumbuhkan sebuah sistem yang lebih efisien, efektif, responsif, transparan, dan akuntabel.

Dalam kondisi apapun, Andap menegaskan, pelayanan publik dalam prinsip good governance tidak boleh berhenti. Dalam kondisi ancaman Covid-19, layanan birokrasi digital merupakan sebuah solusi dan keniscayaan dalam mengoptimalkan pelayanan publik.

“Kita harus waspada terkait semakin meningkatnya ancaman Covid-19, tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk terus memenuhi hak masyarakat yaitu hak dilayani oleh negara. Karenanya, digitalisasi dalam layanan publik oleh birokrasi kita adalah solusi dan keniscayaan,” papar Andap.

Andap mengingatkan bahwa perpindahan dari konvensional menuju digitalisasi atau transformasi digital dalam layanan publik ini akan memaksa kita mengubah cara bekerja. Pertama, pekerjaan akan menjadi lebih kompleks karena sifat dari digital itu adalah terintegrasi.

“Transformasi digital adalah mengintegrasikan seluruh area layanan sehingga mampu menciptakan suatu nilai tambah yang memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan,” jelas Andap lebih lanjut. 

Kedua, pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan menjadi lebih kompleks dan multi model. Sebagai konsekuensinya, muncul tuntutan ketiga yaitu kolaborasi yang intens. Keempat, digital akan mengganggu hierarki. Oleh karena itu transformasi digital dalam pelayanan publik harus diikuti dengan perubahan mindset.

“Perubahan mindset ini bukan sekedar mengubah layanan menjadi online atau dengan menggunakan aplikasi digital, akan tetapi juga harus diikuti dengan perubahan perilaku. Salah satunya adalah pola hierarki yang pasti akan banyak terpangkas,” tutur jenderal bintang tiga itu.

Berdasarkan data survey Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Andap mengungkapkan bahwa pada saat work from home (WFH) diberlakukan dalam masa pandemi, banyak pegawai tidak bisa melakukan apapun karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan teknologi informasi.

“WFH itu jangan dimaknai libur, melainkan tetap aktif melakukan pelayanan publik dari rumah dengan jaringan digital yang ada. Tetapi faktanya, banyak orang tidak melakukan apapun saat WFH karena mereka tidak mampu memanfaatkan teknologi informasi yang ada," tukas Andap.

Birokrasi digital yang dilaksanakan jajaran Kemenkumham tidak terbatas pada sistem WFH atau fasilitas presensi virtual, melainkan menjangkau sektor pelayanan publik di berbagai unit eselon I, kantor wilayah dan unit pelayanan teknis.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 KBRI Tokyo dukung game lokal Indonesia mendunia melalui event Tokyo Game Show 2021
Sabtu, 25 September 2021 - 13:06 WIB
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonom...
5 langkah optimalkan SEO agar peringkat lebih tinggi
Rabu, 22 September 2021 - 09:17 WIB
Bagi pemilik bisnis daring, menjangkau berbagai lapisan pasar itu susah-susah gampang. Dengan ketatn...
Kominfo ajak media center untuk belajar foto bersama
Selasa, 21 September 2021 - 12:24 WIB
Direktorat Pengelolaan Media Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunik...
Inventory Management Software; Pengertian dan manfaatnya untuk bisnis
Senin, 20 September 2021 - 14:07 WIB
Sistem Inventory Management Software adalah sebuah sistem software yang digunakan untuk melacak dan ...
SpaceX daratkan kapsul berpenumpang sipil di Florida
Minggu, 19 September 2021 - 16:56 WIB
Setelah menerbangkan kapsul berawak masyarakat sipil ke luar angkasa menggunakan kapsul SpaceX Crew ...
 Bahas keamanan digital, Menkominfo ajak kolaborasi multipihak lindungi warganet
Jumat, 17 September 2021 - 21:05 WIB
Negara-negara di dunia memiliki perhatian penuh untuk melawan konten berbahaya berupa misinformasi,...
Bupati Malang apresiasi generasi milenial pelopori gerakan 1.000 star up digital
Jumat, 17 September 2021 - 15:46 WIB
Keberadaan startup saat ini semakin ramai dibicarakan terlebih pada era digital saat ini. seperti ha...
Kejahatan siber di Australia naik 13 persen selama pandemi COVID
Rabu, 15 September 2021 - 13:48 WIB
Australia mengalami lonjakan 13 persen dalam laporan kejahatan di dunia maya pada 2020 seiring banya...
Pengguna media sosial diharap bisa terapkan empati saat berkomentar
Sabtu, 11 September 2021 - 17:06 WIB
Pegiat Gerakan Literasi Digital Nasional (GLDN) Siberkreasi Dennis Adhiswara mengharapkan agar pengg...
 Perlindungan data pribadi jadi tantangan di era digital
Jumat, 10 September 2021 - 20:30 WIB
. Di balik segala kemudahan yang didapat, tuntutan keamanan internet menjadi sangat krusial saat ini...
Live Streaming Radio Network