Kadin: Perusahaan wajib taati aturan PPKM darurat
Elshinta
Rabu, 07 Juli 2021 - 17:35 WIB |
Kadin: Perusahaan wajib taati aturan PPKM darurat
Sumber foto: Antara/elshinta.com

Elshinta.com - Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Industri Johnny Darmawan mengatakan perusahaan di Jawa dan Bali wajib menaati peraturan pemerintah pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, termasuk ketentuan bekerja dari rumah.

"PPKM darurat itu clear, sudah dikeluarkan aturannya, bahwa ada prioritas, esensial, dan nonesensial itu sebenarnya sudah kompromi sekali. Kalau di luar negeri, lockdown ya lockdown, tidak ada pergerakan orang sama sekali," kata Johnny saat dihubungi di Jakarta, Rabu (7/7).

Johnny menyampaikan dalam pemberlakuan PPKM darurat, sektor industri juga diwajibkan memiliki operasional dan mobilitas kegiatan industri (IOMKI), di mana industri dapat beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat dan secara rutin melaporkan kegiatan produksinya.

Untuk itu, Johnny menegaskan bahwa persoalan bekerja dari rumah (WFH) atau bekerja dari kantor (WFO) seharusnya sudah dapat ditentukan masing-masing perusahaan.

"Permasalahannya bukan WFH atau WFO, ini persoalan nyawa manusia. Jadi, sanksi berupa penutupan perusahaan selama tiga hari itu menurut saya boleh saja dilakukan jika perusahaannya memang masih memaksa untuk WFO, padahal mereka nonesensial," ujarnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Wamendag ajak pengusaha Cirebon manfaatkan perjanjian dagang RI-Eropa
Kamis, 16 September 2021 - 16:40 WIB
Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengajak pengusaha Cirebon, Jawa Barat untuk memanfaatkan p...
Belasan ton bawang merah ke Papua menumpuk di Semau
Kamis, 16 September 2021 - 16:05 WIB
Sebanyak 12 ton bawang merah milik para petani di pulau Semau, Kabupaten Kupang kini tak bisa dipasa...
Produsen sawit dan Unja lakukan pemberdayaan ekonomi Suku Anak Dalam
Kamis, 16 September 2021 - 15:52 WIB
Produsen sawit PT Sari Aditya Loka (SAL) bersama Universitas Jambi (Unja) melakukan pemberdayaan eko...
Gubernur minta Kemen ESDM hentikan izin pertambangan baru di Kalteng
Kamis, 16 September 2021 - 14:30 WIB
Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran akan menolak seluruh izin usaha pertambangan baru, jika t...
Airlangga: Nilai ekspor RI catat rekor tertinggi sepanjang sejarah
Kamis, 16 September 2021 - 12:09 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan nilai ekspor Indonesia yang pa...
Rupiah Kamis pagi menguat 25 poin
Kamis, 16 September 2021 - 10:23 WIB
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi menguat 25 poin
IHSG Kamis dibuka menguat 16,33 poin
Kamis, 16 September 2021 - 09:47 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Kamis dibuka menguat 16,33 poin
Federasi Serikat Global dukung SP PLN Group tolak holdingnisasi dan privatisasi
Rabu, 15 September 2021 - 18:06 WIB
Sekretaris Jenderal Pegawai PT Indonesia Power (PPIP), Andy Wijaya mengatakan Serikat Kerja PLN Grou...
Tak miliki bukti vaksin, sejumlah warga di Purwakarta gagal belanja di swalayan
Rabu, 15 September 2021 - 17:56 WIB
Sejumlah warga mengaku kecewa tidak bisa berbelanja ke salah satu pusat perbelanjaaan di Kecamatan P...
Pengamat: Pajak karbon berpotensi tekan daya beli masyarakat
Rabu, 15 September 2021 - 16:59 WIB
Pengamat kebijakan energi Fabby Tumiwa mengatakan rencana implementasi pajak karbon berpotensi menek...
Live Streaming Radio Network