Pemerintah akan tunjuk pihak lain untuk pungut pajak dalam RUU KUP
Elshinta
Senin, 05 Juli 2021 - 15:25 WIB |
Pemerintah akan tunjuk pihak lain untuk pungut pajak dalam RUU KUP
Pegawai melayani wajib pajak yang akan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Satu, Jakarta, Rabu (31/3/2021). . ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

Elshinta.com - Pemerintah akan menunjuk pihak lain di luar penjual dan pembeli sebagai pemotong atau pemungut pajak yang kebijakannya akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Ini mengenai penunjukan pihak lain yang bukan pelaku transaksi secara langsung,” kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam Rapat Panja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Suryo menyatakan selama ini pemungut atau pemotong pajak berasal dari pihak yang melakukan transaksi namun seiring perkembangan ternyata transaksi usaha saat ini tidak mempertemukan antara penyedia barang atau jasa dengan penerima.

Transaksi atau pembayarannya saat ini cenderung dilakukan melalui pihak lain dengan menggunakan media atau sarana transaksi elektronik sehingga perkembangan ini harus diatur lebih lanjut.

“Saat ini ada situasi mungkin ada pihak ketiga atau keempat yang ikut proses transaksi seperti transaksi di platform e-commerce atau transaksi fintech,” ujarnya.

Di sisi lain, hal ini tidak terdapat di dalam Undang-Undang KUP yang telah ada sehingga pemerintah ingin memperluas pemotong pajak baik PPh, PPN, dan PTE melalui RUU KUP Pasal baru 32 A.

Suryo memastikan dalam Pasal baru 32 A RUU KUP nantinya pemerintah dapat menetapkan pihak lain seperti penyedia sarana transaksi elektronik sebagai pemotong atau pemungut pajak.

Ia menjelaskan pengaturan saat ini dalam Pasal 22 dan 23 PPh serta PPh Final secara umum pemungutan atau pemotongan pajak dilakukan oleh penjual atau pembeli yaitu untuk PPh oleh badan, industri tertentu atau instansi pemerintah.

Kemudian dalam Pasal 16A UU PPN, PPN dipungut oleh pembeli tertentu yakni instansi pemerintah dan BUMN.

“Kita akan menunjuk walaupun mereka tidak terlibat secara langsung tapi dapat memungut atau memotong PPN, PPh, PTE atas nama pemerintah Indonesia dan disetorkan kepada negara,” jelasnya.

Suryo menyatakan sebenarnya penunjukan pihak lain sebagai pemungut pajak atas transaksi elektronik telah dilakukan melalui UU Nomor 20 Tahun 2020 sehingga ini akan diperluas agar memiliki basis pajak yang cukup.

Untuk PPN PMSE pemungutan PPN dilakukan oleh pelaku usaha PMSE yang ditunjuk atas penjualan produk digital dari luar negeri kepada konsumen dalam negeri melalui UU Nomor 2 tahun 2020.

“Ini salah satu klausula yang kami sertakan supaya kita memiliki basis cukup,” tegasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 Jufry Lumintang: UMKM bangkit lebih cepat dengan dua syarat ini!
Sabtu, 18 September 2021 - 19:10 WIB
Dalam acara deklarasi, Ketua Umum Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (GARPU), Jufri Lumintang menga...
Wamendes Budi Arie: Masa depan Indonesia ada di desa
Sabtu, 18 September 2021 - 17:47 WIB
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi menyambangi BUM...
Satu setengah tahun berjalan, Program Kartu Prakerja jangkau 10,6 juta penerima manfaat
Sabtu, 18 September 2021 - 16:36 WIB
Dalam usianya yang baru 1,5 tahun, Program Kartu Prakerja telah memberikan dampak signifikan di teng...
 BAZNAS sukses pertahankan sertifikasi manajemen anti penyuapan
Sabtu, 18 September 2021 - 15:14 WIB
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kembali menerima Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO ...
Bupati Sukoharjo bujuk keluarga terlantar pindah rusunawa
Sabtu, 18 September 2021 - 15:07 WIB
Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah Etik Suryani membujuk satu keluarga terlantar di Kartasura menempati ...
Ubi Jalar Jabar berhasil tembus pasar Singapura
Sabtu, 18 September 2021 - 00:01 WIB
Ubi jalar asal Jabar berhasil menembus pasar ekspor Singapura untuk pertama kali.
BP Batam siapkan aplikasi IBOSS untuk permudah perizinan
Jumat, 17 September 2021 - 22:45 WIB
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam melakukan penyempurnaan p...
 Musim kemarau, 2800 hektar sawah di Undaan Kudus ditanami kacang hijau
Jumat, 17 September 2021 - 21:57 WIB
Pada musim kemarau kali ini ada kabar yang mengembirakan bagi para petani di Kecamatan Undaan, Kabup...
Menteri: Saat ini momentum terbaik bangun baterai kendaraan listrik
Jumat, 17 September 2021 - 19:28 WIB
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut saat ini ...
 Wali Kota Magelang harap warga kreatif gunakan bantuan sosial tunai
Jumat, 17 September 2021 - 16:55 WIB
Sebanyak 67 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Magelang menerima bantuan sosial tunai (BST) dar...
Live Streaming Radio Network