Pemerintah usulkan WP Badan lapor rugi dikenai PPh minimum 1 persen
Elshinta
Senin, 05 Juli 2021 - 15:02 WIB |
Pemerintah usulkan WP Badan lapor rugi dikenai PPh minimum 1 persen
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam tangkapan layar ketika pemaparan kinerja APBN per Mei 2020 secara virtual di Jakarta, Selasa (16/6/2020). ANTARA/Dewa Wiguna.

Elshinta.com - Pemerintah mengusulkan pengenaan Alternative Minimum Tax (AMT) atau pajak penghasilan (PPh) minimum dengan tarif sebesar 1 persen bagi Wajib Pajak (WP) Badan yang melaporkan rugi melalui Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Dari statistik yang kami miliki ada semacam tren bahwa WP yang melaporkan rugi mengalami peningkatan dari waktu ke waktu,” kata Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo dalam Rapat Panja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Suryo menyatakan hal ini dilakukan mengingat adanya tren jumlah WP Badan yang berturut-turut melaporkan rugi sehingga tidak pernah membayar PPh Badan atau membayar dengan jumlah sangat kecil namun tetap beroperasi bahkan mengembangkan usaha di Indonesia.

Oleh sebab itu, Suryo menuturkan pengenaan AMT atau PPh minimum ini diusulkan untuk mengatur dan menangkal penghindaran-penghindaran pajak dengan sistem seperti demikian dan untuk memberi rasa keadilan kepada WP yang patuh dalam menghitung pajak terutang.

“Ini di antaranya akibat cost yang tinggi karena transfer mispricing. Ini menjadi trigger bagi kami untuk menangkal penghindaran pajak dengan model seperti ini,” ujarnya.

Dalam RUU KUP Pasal 31 F intinya AMT berperan sebagai safeguard dengan mengenakan pajak sebesar 1 persen dari penghasilan bruto terhadap WP Badan yang melaporkan rugi atau yang memiliki PPh badan terutang kurang dari 1 persen dari penghasilannya.

Penghasilan ini didapat baik dari kegiatan usaha maupun luar kegiatan usaha sebelum dikurangi biaya terkait dan tidak termasuk penghasilan yang dikenai PPh final dan bukan objek pajak.

Meski demikian, Suryo memastikan tidak semua WP Badan yang melaporkan rugi akan dikenai AMT karena ada beberapa kriteria WP yang dikecualikan dari aturan ini seperti WP Badan yang belum berproduksi secara komersial.

Kemudian WP Badan yang secara natural mengalami kerugian misalnya terkena dampak COVID-19 serta WP Badan yang memanfaatkan fasilitas-fasilitas seperti tax holiday.

“Jadi tidak seluruh WP Badan. Ini yang kita atur seperti apa nanti,” tegasnya.

Sebagai informasi, WP Badan yang melaporkan rugi lima tahun berturut-turut jumlahnya meningkat yaitu dari 5.199 WP pada 2012-2016 menjadi 9.496 WP pada 2015-2019.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 Jufry Lumintang: UMKM bangkit lebih cepat dengan dua syarat ini!
Sabtu, 18 September 2021 - 19:10 WIB
Dalam acara deklarasi, Ketua Umum Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM (GARPU), Jufri Lumintang menga...
Wamendes Budi Arie: Masa depan Indonesia ada di desa
Sabtu, 18 September 2021 - 17:47 WIB
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Budi Arie Setiadi menyambangi BUM...
Satu setengah tahun berjalan, Program Kartu Prakerja jangkau 10,6 juta penerima manfaat
Sabtu, 18 September 2021 - 16:36 WIB
Dalam usianya yang baru 1,5 tahun, Program Kartu Prakerja telah memberikan dampak signifikan di teng...
 BAZNAS sukses pertahankan sertifikasi manajemen anti penyuapan
Sabtu, 18 September 2021 - 15:14 WIB
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kembali menerima Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO ...
Bupati Sukoharjo bujuk keluarga terlantar pindah rusunawa
Sabtu, 18 September 2021 - 15:07 WIB
Bupati Sukoharjo, Jawa Tengah Etik Suryani membujuk satu keluarga terlantar di Kartasura menempati ...
Ubi Jalar Jabar berhasil tembus pasar Singapura
Sabtu, 18 September 2021 - 00:01 WIB
Ubi jalar asal Jabar berhasil menembus pasar ekspor Singapura untuk pertama kali.
BP Batam siapkan aplikasi IBOSS untuk permudah perizinan
Jumat, 17 September 2021 - 22:45 WIB
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam melakukan penyempurnaan p...
 Musim kemarau, 2800 hektar sawah di Undaan Kudus ditanami kacang hijau
Jumat, 17 September 2021 - 21:57 WIB
Pada musim kemarau kali ini ada kabar yang mengembirakan bagi para petani di Kecamatan Undaan, Kabup...
Menteri: Saat ini momentum terbaik bangun baterai kendaraan listrik
Jumat, 17 September 2021 - 19:28 WIB
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut saat ini ...
 Wali Kota Magelang harap warga kreatif gunakan bantuan sosial tunai
Jumat, 17 September 2021 - 16:55 WIB
Sebanyak 67 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kota Magelang menerima bantuan sosial tunai (BST) dar...
Live Streaming Radio Network