Ganjar sarankan Kemenkeu dan DPR klarifikasi PPN sembako
Elshinta
Minggu, 13 Juni 2021 - 22:51 WIB |
Ganjar sarankan Kemenkeu dan DPR klarifikasi PPN sembako
Ilustrasi - Seorang pedagang sedang melayani pembeli di Pasar Tradisional Sidodadi Klewon Laweyan Solo, Jumat. (Foto:Bambang Dwi Marwoto) (Foto:Bambang Dwi Marwoto/)

Elshinta.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyarankan Kementerian Keuangan dan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat agar mengklarifikasi kepada masyarakat mengenai kegaduhan isu pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk barang kebutuhan pokok atau sembako.

"Diklarifikasi saja dulu, drafnya apa, isinya apa, benar gak apa yang diceritakan. Saya kira Kemenkeu ataupun dewan bisa mengklarifikasi soal itu," katanya di Semarang, Minggu.

Menurut Ganjar, klarifikasi itu penting agar jangan sampai muncul gambaran atau anggapan masyarakat bahwa semuanya akan dikenai pajak serta segera diterapkan.

Apalagi, lanjut dia, informasi yang beredar di masyarakat saat ini menyebutkan seolah-olah RUU PPN sembako ini sudah dibahas dan akan selesai.

"Maka saya kira baik juga kalau dari kementerian sampaikan klarifikasi yang betul karena nanti jangan sampai ada 'image' seolah-olah semua ini mau dipajaki semuanya, tentu tidak mungkin soal itu, tidak mungkin," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu mengaku dihubungi dari Kementerian Keuangan dan dijelaskan terkait kegaduhan isu tersebut

"Saya kira pemegang otoritas harus menjelaskan, boleh dari eksekutif boleh dari legislatif apa isinya (draf RUU) buka saja," tegasnya.

Dirinya yakin rencana pemerintah soal penerapan PPN untuk sembako belum akan direalisasikan dalam waktu dekat dan menilai keterlaluan jika kebijakan tersebut diterapkan di saat kondisi ekonomi masyarakat sedang terpuruk akibat pandemi COVID-19 seperti sekarang.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Masyarakat diimbau waspadai munculnya buaya di Sungai Mentaya
Kamis, 05 Agustus 2021 - 13:06 WIB
Masyarakat Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, yang beraktivitas di Sungai Ment...
Indonesia akan terima 3 juta dosis vaksin COVID-19 dari Prancis
Kamis, 05 Agustus 2021 - 12:21 WIB
Indonesia akan menerima dukungan 3 juta dosis vaksin COVID-19 dari pemerintah Prancis, yang merupaka...
Wakil Ketua MPR dukung `marketplace` tutup akses barang impor
Kamis, 05 Agustus 2021 - 09:32 WIB
Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan dukung langkah \"marketplace\" yaitu Lazada Indonesia yang menutup ...
BMKG ingatkan tetap waspada karhutla meski Riau hujan
Kamis, 05 Agustus 2021 - 09:21 WIB
Badan Meteoroligi dan Klimatologi (BMKG) Pekanbaru tetap mengingatkan kepada Satgas Karhutla Riau u...
Pemkot Tangerang luncurkan bantuan tunai Rp300.000 per KK
Kamis, 05 Agustus 2021 - 08:59 WIB
Pemerintah Kota Tangerang, Banten akan meluncurkan bantuan tunai sebesar Rp300 ribu setiap kepala ke...
Dosen kebidanan: Vaksinasi COVID-19 aman untuk ibu hamil
Kamis, 05 Agustus 2021 - 08:37 WIB
Dosen Poltekkes Kemenkes Malang, Kampus IV Prodi Kebidanan Kediri Susanti Pratamaningtyas mengungkap...
Pengawasan prokes di 10 pasar tradisional di Tangerang ditingkatkan selama PPKM
Kamis, 05 Agustus 2021 - 08:15 WIB
PD Pasar Kota Tangerang Banten meningkatkan pengawasan protokol kesehatan (prokes) pada sepuluh pas...
Satgas TNI perbaiki saluran pipa sumber air bersih warga perbatasan
Kamis, 05 Agustus 2021 - 07:45 WIB
Personel TNI Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 131/Brs Pos Kotis membantu perbaiki pipa sumber air bersih u...
Kominfo bahas tata kelola data digital dengan OECD
Kamis, 05 Agustus 2021 - 07:30 WIB
Kementerian Komunikasi dan Informatika bertemu secara virtual dengan delegasi Organisasi Kerja Sama ...
Bogor cairkan biaya tak terduga Rp3 miliar untuk pengadaan bansos
Kamis, 05 Agustus 2021 - 07:15 WIB
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, mencairkan dana biaya tak terduga senilai Rp3 milia...
Live Streaming Radio Network