Pengamat: Keinginan PDIP pilpres dua pasang calon punya plus minus
Elshinta
Minggu, 30 Mei 2021 - 19:30 WIB |
Pengamat: Keinginan PDIP pilpres dua pasang calon punya plus minus
Dokumentasi - Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma\'ruf Amin saat sebagai Capres petahana dan cawapres menyapa warga usai menyampaikan pidato kemenangannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 di Kampung Deret, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019). ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/foc/aa.

Elshinta.com - Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies Nyarwi Ahmad menyebutkan plus minus jika pemilihan presiden (pilpres) digelar dua pasang seperti keinginan PDI Perjuangan.

Nyarwi Ahmad dalam keterangan persnya, di Jakarta, Minggu, mengatakan dari perspektif efisiensi proses penyelenggaraan pemilu, ide yang disampaikan tersebut bagus dan positif.

"Dari perspektif efisiensi proses penyelenggaraan pemilu, ide yang disampaikan Mas Hasto (Sekjen DPP PDIP, Red) tersebut bagus dan positif," kata dia.

Karena, menurut dia, proses pemilu berlangsung hanya satu tahap dan jangka waktunya lebih pendek dan juga menghemat biaya dan sumber daya penyelenggaraan pemilu.

Namun, menurutnya, berdampak negatif dari aspek inklusivitas peluang para elite yang potensial untuk maju dalam pilpres dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, namun berpotensi tidak diajukan oleh parpol dalam bursa pilpres mendatang.

"Karena bukan tidak mungkin, panggung pilpres nantinya hanya menjadi ruang kompetisi untuk segelintir elite yang berkuasa di parpol atau kalangan tertentu yang mendapatkan dukungan kuat serta memiliki kedekatan personal dengan elite-elite kunci di parpol," kata dia lagi.

Selain itu, lanjut Nyarwi, sebagaimana pengalaman Pilpres 2014 dan 2019 lalu, pertarungan sengit antardua pasangan capres-cawapres membuka peluang menguatnya arus polarisasi politik, khususnya berbasis agama.

"Adanya dua pasangan yang bertarung dalam Pilpres 2024 mendatang, sebenarnya tidak masalah, asal parpol-parpol pengusung atau koalisi parpol pengusung masing-masing pasangan, melakukan proses seleksi pasangan capres-cawapres tersebut secara terbuka, transparan, inklusif, dan demokratis dengan mengakomodasi pendapat publik," ujarnya pula.

Hal ini, misalnya, kata dia lagi, bisa dilakukan dengan model konvensi. Bedanya dengan model-model konvensi pilpres sebelumnya tidak dilakukan pada level organisasi parpol, seperti yang pernah terjadi dan dilakukan oleh Golkar pada 2004 dan Demokrat pada 2009 lalu.

"Namun, konvensi dilakukan oleh koalisi parpol yang hendak mengusung pasangan capres," kata dia pula.

Konvensi yang dilakukan oleh koalisi parpol perlu dilakukan dengan mengedepankan keenam hal berikut. Pertama, konvensi dilakukan tidak ditujukan untuk menutup peluang publik, masyarakat, dan pemilih untuk mendapatkan sosok terbaik yang diinginkannya pada Pilpres 2024.

Kedua, proses seleksi dalam konvensi dilakukan berbasis indikator-indikator tertentu, seperti tingkat kecocokan antara orientasi ideologi personal kandidat dengan orientasi ideologi parpol,

Kemudian, potensi kontribusi kandidat tersebut untuk mewujudkan cita-cita ideologi dan kebijakan-kebijakan publik yang menjadi prioritas parpol, dan lain sebagainya. Indikator-indikator tersebut juga perlu diketahui oleh publik secara luas.

Ketiga, setiap tahapan yang dijalankan dalam konvensi tersebut juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Keempat, konvensi tersebut dijalankan dengan mempertimbangkan dinamika pendapat publik, khususnya terkait dengan profil personal, karakter dan kapasitas pasangan capres cawapres yang berpartisipasi dalam konvensi tersebut.

Kelima, mekanisme konvensi dilakukan dengan berbasis prinsip-prinsip demokratis dan juga mengedepankan inklusivitas, sehingga memberikan peluang semua kader parpol potensial atau pun publik figur yang memiliki rekam jejak dan kinerja bagus dalam kepemimpinan organisasi, khususnya memimpin di lembaga negara atau pemerintahan, untuk maju dan memenangkan konvensi tersebut.

Keenam, konvensi tersebut diarahkan untuk memilih kandidat terbaik yang memiliki profil personal, karakter, integritas dan kompetensi yang bagus serta dengan pengalaman memadai dalam mengelola pemerintahan.

Kemudian kandidat juga memiliki basis ideologis dan elektoral yang luas dan inklusif, agar dapat diterima di berbagai kalangan ketika kelak dia terpilih setelah pilpres dilakukan, kata dia pula.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Roro Esti tolak Anggota DPR dapat fasilitas hotel untuk isoman
Kamis, 29 Juli 2021 - 16:24 WIB
Anggota Komisi VII DPR Dyah Roro Esti menolak dengan tegas adanya kebijakan pemberian fasilitas hote...
Puan Maharani ajak masyarakat  pupuk optimisme hadapi pandemi
Kamis, 29 Juli 2021 - 11:57 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan membangun optimisme ...
F-NasDem tolak fasilitas isoman hotel bintang tiga
Kamis, 29 Juli 2021 - 06:00 WIB
Ketua Fraksi Partai NasDem Ahmad M. Ali menegaskan bahwa fraksinya menolak fasilitas isolasi mandiri...
Permudah penanganan Covid-19, Legislatif: Libatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat 
Rabu, 28 Juli 2021 - 15:45 WIB
Percepatan penyelesaian penanganan Covid-19 DPR RI Komisi l meminta pemerintah mengevaluasi formulas...
 Dinilai tidak akuntabel, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Magelang dimosi tidak percaya oleh kader 
Rabu, 28 Juli 2021 - 15:13 WIB
Tiga pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrat  menyatakan mosi tidak percaya terhadap K...
 Oded sakit, Sekda: Belum pernah ajukan PLT Wali Kota Bandung
Rabu, 28 Juli 2021 - 14:48 WIB
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Jawa Barat, Ema Sumarna menyatakan pihaknya belum pernah men...
MUI usulkan pemerintah longgarkan PPKM dan perketat Prokes
Rabu, 28 Juli 2021 - 11:56 WIB
Majelis Ulama Indonesia (MUI) minta pemerintah melonggarkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyara...
28 Juli 1808: Daendels mengeluarkan peraturan baru
Rabu, 28 Juli 2021 - 06:00 WIB
Pada tanggal 28 Juli 1808, Gubernur Jenderal Daendels mengeluarkan peraturan baru, mengganti residen...
Relawan JoMan kritik fasilitas isoman mewah DPR
Selasa, 27 Juli 2021 - 21:08 WIB
Kebijakan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR menyediakan fasilitas Isolasi mandiri (isoman) bagi angg...
PDIP gelar tabur bunga peringati Peristiwa Kudatuli
Selasa, 27 Juli 2021 - 17:24 WIB
Pengurus DPP PDI Perjuangan menggelar tabur bunga dalam memperingati Peristiwa 27 Juli 1996 yang ker...
Live Streaming Radio Network