NasDem: Penggugat jabatan ex-officio BP Batam tidak hargai Jokowi
Elshinta
Rabu, 12 Mei 2021 - 18:23 WIB |
NasDem: Penggugat jabatan ex-officio BP Batam tidak hargai Jokowi
Politisi Partai NasDem Willy Aditya. (ANTARA/Naim)

Elshinta.com - Politisi Partai NasDem Willy Aditya menyebutkan, penggugat jabatan ex-officio Wali Kota Batam selaku Kepala BP Batam tidak menghargai Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ya, gimana tidak, belum lagi dua tahun berjalan, sudah digugat sedemikian rupa. Padahal ini terobosan dari Pak Jokowi di kawasan Batam," kata Willy dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu.

Willy melanjutkan, upaya penyatuan kepentingan ini sudah berlangsung lama dan penuh lika-liku. Ketika Jokowi mampu melakukannya, malah digugat dan disebut macam-macam.

Sikap itu, kata dia, merupakan sikap yang tidak patut dan kental sekali kepentingan politik ketimbang alasan-alasan yang berdasar.

Alasannya, menurut anggota Komisi XI DPR RI ini cukup banyak. Pertama, penyatuan ini belum genap dua tahun. Kedua, pandemi COVID-19 turut mempengaruhi kinerja BP Batam.

"Bagaimana mungkin penyatuan jabatan yang belum genap berusia dua tahun dan selama satu tahun ini Indonesia bergelut dengan pandemi, digugat dan disebut belum memiliki dampak apa-apa. Bagi saya ini nggak pakai sense," ujarnya lagi.

Ketiga, penyatuan jabatan ini adalah transisi menuju terbentuknya Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) pada 2024 nanti yang melibatkan Batam, Bintan, dan Karimun.

Pemerintah melalui PP No. 41 Tahun 2021 sudah menetapkannya. Karena itu, tidak berdasar jika ada usulan agar jabatan ex-officio Wali Kota Batam ini dicabut.

"Apa kalau dicabut langsung selesai juga persoalan. Kan tidak. Lebih ruwet, iya," katanya lagi.

Keempat, Willy melanjutkan, jika pun disebut belum ada aturan turunan menuju penggabungan ketiga kawasan KPBPB, maka solusinya bukan pencabutan jabatan ex-officio. Sebab penyatuan adalah satu hal, dan aturan turunan adalah hal lain.

"Ongkoh ingin cepat proses integrasi kawasan BBK, tetapi BP Batamnya tidak disupport. Jika ingin cepat kan mestinya BP Batamnya disupport lewat evaluasi dan masukan, bukan malah meributkan jabatan ex-officio," ujar Willy.

Kelima, akibat COVID-19, ekonomi di Kepri mengalami perlambatan. Bagi Willy, solusinya bukanlah mencabut jabatan ex-officio.

"Hal semacam itu adalah bentuk kesalahan berpikir. Ketimbang mengusulkan dicabutnya jabatan ex-officio, akan lebih bagus jika kinerja BP Batam didukung sesuai peran masing-masing," ujarnya pula.

Keenam, penyatuan dualisme kepentingan di Batam adalah perjuangan panjang. Karena itu, jangan korbankan hasil perjuangan panjang ini dengan cara berpikir yang picik dan simplistis seolah-olah jika dicabut maka akan selesai persoalan yang ada.

Ketujuh, DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah yang selevel, sehingga menjadi aneh ketika DPRD Kepri meributkan urusan yang terkait Pemkot Batam dan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Buat saya ini janggal dan aneh," kata Willy Aditya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Terbang pengenalan awali latihan manuver F-16 TNI AU dan USPACAF AS
Kamis, 17 Juni 2021 - 06:23 WIB
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dan United States Pacific Air Force (USPACAF) Ame...
17 Juni 2014: Indonesia-Papua Nugini tandatangani perjanjian ekstradisi
Kamis, 17 Juni 2021 - 06:15 WIB
Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini menandatangani perjanjian ekstradisi antarkedua negara di Ista...
 Ketua DPRD Kabupaten Semarang positif Covid-19, agenda DPRD tetap jalan
Rabu, 16 Juni 2021 - 20:14 WIB
Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Bondan Marutohening  terkonfirmasi positif Covid-19. Kin...
Survei CPCS: Pemilih milenial unggulkan Ganjar dan Ridwan Kamil
Selasa, 15 Juni 2021 - 17:36 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kerap merajai posisi sebagai capres yang diunggulkan, na...
Hindari manuver politisi jelang Pilpres 2024, JoMan pastikan tunggu instruksi Jokowi
Senin, 14 Juni 2021 - 22:05 WIB
Pernyataan Presiden Jokowi menyoal relawan pendukungnya mulai dibidik bakal capres 2024 mendatang di...
Puan Maharani: Kebijakan pembelajaran tatap muka harus hati-hati
Senin, 14 Juni 2021 - 21:45 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pelaksanaan kebijakan pembelajaran tatap muka pada masa pandem...
Jelang Pilpres 2024, Budi Arie: Projo ikut arahan Jokowi 
Senin, 14 Juni 2021 - 18:25 WIB
Ormas Projo siap melaksakan perintah Presiden Jokowi agar pendukungnya terus memantau dan mengamati ...
Relawan perempuan bergerak dukung Gus AMI jadi Presiden 2024
Senin, 14 Juni 2021 - 16:45 WIB
Ratusan perempuan yang tergabung dalam `Relawan Perempuan Gus AMI` menyatakan diri untuk mendukung A...
Golkar Sultra mulai bangun konsolidasi persiapan Pemilu 2024
Senin, 14 Juni 2021 - 09:51 WIB
Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (Golkar) Sulawesi Tenggara mulai membangun konsolidasi s...
 Projo tolak pajak pendidikan dan sembako rakyat
Minggu, 13 Juni 2021 - 20:55 WIB
DPP Projo menyatakan menolak pembebanan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sektor pendidikan dan sem...
Live Streaming Radio Network