Puan: Jangan sampai `kecolongan` penularan COVID-19 dari bandara
Elshinta
Rabu, 12 Mei 2021 - 13:57 WIB |
Puan: Jangan sampai `kecolongan` penularan COVID-19 dari bandara
Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/HO-DPR RI/aa.)

Elshinta.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan lembaganya menaruh perhatian besar kepada kondisi bandara-bandara di Indonesia agar tidak terjadi "kecolongan" pergerakan penularan COVID-19 dari bandara.

“Karena itu DPR RI menaruh perhatian besar kepada kondisi bandara-bandara kita agar tidak terjadi ‘kecolongan’ pergerakan penularan COVID-19 dari bandara," kata Puan saat mengunjungi Bandara Soekarno-Hatta, Banten, Rabu.

Puan menyampaikan hal itu sekaligus untuk menanggapi paparan yang disampaikan Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta mengenai "Pengamanan Obvitnas, Penanganan Covid-19 dan Operasi Ketupat Jaya 2021".

Puan meninjau Bandara Soekarno Hatta, di Banten untuk mengawasi pelaksanaan larangan mudik yang diterapkan pemerintah. Peninjauan dilakukan untuk memastikan aturan mudik dan penanganan COVID-19 berjalan baik.

Dalam kunjungan tersebut, dia juga sempat berbincang dengan seorang penumpang yang akan bepergian menggunakan pesawat dan dipastikan penumpang tersebut tidak termasuk orang yang dilarang mudik.

"Saya juga meminta pelaksanaan tes terkait deteksi Covid-19 seperti Swab PCR dan Rapid Antigen dilaksanakan secara disiplin dan mengikuti protokol kesehatan," ujar Puan dalam rilisnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga berbincang dengan petugas tes COVID-19 dan petugas di posko karantina. Puan berpesan agar kejadian penggunaan alat tes bekas seperti kasus di suatu bandara beberapa waktu lalu tidak ditiru.

Dia juga berpesan agar tracing dan pengawasan ketat benar-benar dilakukan guna memastikan penumpang dari luar negeri betul-betul menginap di hotel atau tempat karantina yang telah ditunjuk dan tidak melarikan diri.

"Kedisiplinan protokol kesehatan ini harus terus dilakukan sampai kita benar-benar selesai pandemi, bukan hanya dalam rangka Hari Raya," ujarnya.

Selain itu Puan juga mengingatkan agar pemerintah peka terhadap kekhawatiran yang dirasakan masyarakat yaitu terkait adanya anggapan publik jika pemerintah tidak adil karena melarang mudik tapi mengizinkan warga dari luar negeri masuk Indonesia.

Menurut dia, pemerintah harus peka dan perlu disinergikan aturan antara kementerian/lembaga yang berbeda dan bisa menimbulkan kebingungan atau kecemburuan di lapangan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Terbang pengenalan awali latihan manuver F-16 TNI AU dan USPACAF AS
Kamis, 17 Juni 2021 - 06:23 WIB
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dan United States Pacific Air Force (USPACAF) Ame...
17 Juni 2014: Indonesia-Papua Nugini tandatangani perjanjian ekstradisi
Kamis, 17 Juni 2021 - 06:15 WIB
Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini menandatangani perjanjian ekstradisi antarkedua negara di Ista...
 Ketua DPRD Kabupaten Semarang positif Covid-19, agenda DPRD tetap jalan
Rabu, 16 Juni 2021 - 20:14 WIB
Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Bondan Marutohening  terkonfirmasi positif Covid-19. Kin...
Survei CPCS: Pemilih milenial unggulkan Ganjar dan Ridwan Kamil
Selasa, 15 Juni 2021 - 17:36 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kerap merajai posisi sebagai capres yang diunggulkan, na...
Hindari manuver politisi jelang Pilpres 2024, JoMan pastikan tunggu instruksi Jokowi
Senin, 14 Juni 2021 - 22:05 WIB
Pernyataan Presiden Jokowi menyoal relawan pendukungnya mulai dibidik bakal capres 2024 mendatang di...
Puan Maharani: Kebijakan pembelajaran tatap muka harus hati-hati
Senin, 14 Juni 2021 - 21:45 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pelaksanaan kebijakan pembelajaran tatap muka pada masa pandem...
Jelang Pilpres 2024, Budi Arie: Projo ikut arahan Jokowi 
Senin, 14 Juni 2021 - 18:25 WIB
Ormas Projo siap melaksakan perintah Presiden Jokowi agar pendukungnya terus memantau dan mengamati ...
Relawan perempuan bergerak dukung Gus AMI jadi Presiden 2024
Senin, 14 Juni 2021 - 16:45 WIB
Ratusan perempuan yang tergabung dalam `Relawan Perempuan Gus AMI` menyatakan diri untuk mendukung A...
Golkar Sultra mulai bangun konsolidasi persiapan Pemilu 2024
Senin, 14 Juni 2021 - 09:51 WIB
Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (Golkar) Sulawesi Tenggara mulai membangun konsolidasi s...
 Projo tolak pajak pendidikan dan sembako rakyat
Minggu, 13 Juni 2021 - 20:55 WIB
DPP Projo menyatakan menolak pembebanan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sektor pendidikan dan sem...
Live Streaming Radio Network