Anggota DPR RI sesalkan pertanyaan TWK terkait `lepas jilbab`
Elshinta
Senin, 10 Mei 2021 - 19:34 WIB |
Anggota DPR RI sesalkan pertanyaan TWK terkait `lepas jilbab`
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh. ANTARA/Firman

Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh menyesalkan adanya pertanyaan yang melecehkan terhadap kaum perempuan yaitu terkait lepas jilbab yang kemudian menimbulkan polemik di masyarakat.

"Adanya pertanyaan terkait lepas jilbab dalam Tes Wawasan Kebangsaan, kalau pertanyaan itu muncul dan benar, itu sangat disesalkan karena masalah tersebut sangat sensitif dan rawan di masyarakat," kata Pangeran Khairul Saleh di Jakarta, Senin.

Dia menyesalkan kalau ada pertanyaan seperti itu meskipun bisa jadi hal tersebut salah satu teknik untuk mengetahui dan menguji wawasan terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat.

Pangeran Khairul Saleh berharap pertanyaan yang diberikan dapat mengarah pada maksud dan tujuan dilaksanakan tes tersebut tanpa harus menyinggung hal yang sensitif.

"Komisi III DPR berharap agar pertanyaan yang diberikan dapat mengarah pada maksud dan tujuan tes tanpa harus menyinggung hal sensitif karena akan menimbulkan pro dan kontra di masyarakat," ujarnya.

Selain itu dia menilai, terkait dengan TWK bagi pegawai KPK, itu merupakan konsekuensi dari perubahan status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diamanahkan UU nomor 19 tahun 2019 tentang KPK dan diatur lebih lanjut dalam PP nomor 41 tahun 2020.

Menurut politisi PAN itu, TWK pada dasarnya untuk mengetahui integritas berbangsa dan bernegara serta konsistensi perilaku pegawai tentang nilai, norma dan etika organisasi dalam berbangsa dan bernegara.

"Juga dimaksudkan untuk mengetahui netralitas dan kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, termasuk penilaian terhadap anti-radikalisme," katanya.

Pangeran Khairul Saleh juga berharap agar TWK dilaksanakan secara transparan, terukur, akuntabel, dan diadakan lembaga yang berkompeten sehingga tidak menimbulkan berbagai sakwasangka dan polemik di masyarakat.

Menurut dia, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN dan adanya TWK benar-benar menghasilkan tenaga KPK yang andal, profesional dan tetap menjaga independensi tanpa dipengaruhi siapa pun.

"Sehingga KPK sebagai lembaga antirasuah diharapkan mampu melakukan pemberantasan korupsi demi terwujud-nya Indonesia yang lebih maju," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi KPK Giri Suprapdiono mengonfirmasi adanya soal-soal janggal dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN.

Giri mengatakan, ada seorang pegawai perempuan yang ditanyakan kesediaannya untuk melepas jilbab. Menurut dia, pegawai tersebut akan dinilai egois jika tidak bersedia melepas jilbab untuk kepentingan negara.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Terbang pengenalan awali latihan manuver F-16 TNI AU dan USPACAF AS
Kamis, 17 Juni 2021 - 06:23 WIB
Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dan United States Pacific Air Force (USPACAF) Ame...
17 Juni 2014: Indonesia-Papua Nugini tandatangani perjanjian ekstradisi
Kamis, 17 Juni 2021 - 06:15 WIB
Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini menandatangani perjanjian ekstradisi antarkedua negara di Ista...
 Ketua DPRD Kabupaten Semarang positif Covid-19, agenda DPRD tetap jalan
Rabu, 16 Juni 2021 - 20:14 WIB
Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Bondan Marutohening  terkonfirmasi positif Covid-19. Kin...
Survei CPCS: Pemilih milenial unggulkan Ganjar dan Ridwan Kamil
Selasa, 15 Juni 2021 - 17:36 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kerap merajai posisi sebagai capres yang diunggulkan, na...
Hindari manuver politisi jelang Pilpres 2024, JoMan pastikan tunggu instruksi Jokowi
Senin, 14 Juni 2021 - 22:05 WIB
Pernyataan Presiden Jokowi menyoal relawan pendukungnya mulai dibidik bakal capres 2024 mendatang di...
Puan Maharani: Kebijakan pembelajaran tatap muka harus hati-hati
Senin, 14 Juni 2021 - 21:45 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pelaksanaan kebijakan pembelajaran tatap muka pada masa pandem...
Jelang Pilpres 2024, Budi Arie: Projo ikut arahan Jokowi 
Senin, 14 Juni 2021 - 18:25 WIB
Ormas Projo siap melaksakan perintah Presiden Jokowi agar pendukungnya terus memantau dan mengamati ...
Relawan perempuan bergerak dukung Gus AMI jadi Presiden 2024
Senin, 14 Juni 2021 - 16:45 WIB
Ratusan perempuan yang tergabung dalam `Relawan Perempuan Gus AMI` menyatakan diri untuk mendukung A...
Golkar Sultra mulai bangun konsolidasi persiapan Pemilu 2024
Senin, 14 Juni 2021 - 09:51 WIB
Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (Golkar) Sulawesi Tenggara mulai membangun konsolidasi s...
 Projo tolak pajak pendidikan dan sembako rakyat
Minggu, 13 Juni 2021 - 20:55 WIB
DPP Projo menyatakan menolak pembebanan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sektor pendidikan dan sem...
Live Streaming Radio Network