Gubernur NTT minta Bupati se-NTT pacu belanja APBD di atas 50 persen akhir kuartal II 2021 
Elshinta
Sabtu, 08 Mei 2021 - 15:36 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Gubernur NTT minta Bupati se-NTT pacu belanja APBD di atas 50 persen akhir kuartal II 2021 
Sumber foto: Yos Syukur/elshinta.com.

Elshinta.com - Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT),  Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL)  meminta para bupati/walikota se-NTT agar memacu belanja APBD di atas 50 persen pada akhir kuartal II tahun 2021. Dalam keadaan extraordinary akibat pandemi covid-19, perlu upaya luar biasa untuk menggerakan ekonomi. 

Hal itu disampaikan Gubernur NTT saat memberikan arahan pada Rapat Kerja bersama para Bupati/Walikota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda)  di ruang rapat Gubernur di Kupang. Rapat tersebut membahas tiga hal yakni penanganan covid-19, progres penyerapan APBD Kabupaten/Kota dan perizinan dalam rangka investasi. 

Viktor menegaskan, Presiden Jokowi sangat serius, agar covid-19 jangan sampai melonjak drastis karena akan berdampak secara ekonomi. Hal ini, akan membuat negara-negara lain takut masuk ke Indonesia untuk berinvestasi. 

"Kalau investasi asing tidak masuk,  kita hanya berharap kepada seluruh APBN dan APBD sebagai tiang penyanggah dan penggerak ekonomi, " katanya seperti yang dilaporkan Kontributor Elshinta, Yos Syukur, Jumat (7/5).

Menurutnya refocussing tidak boleh menjadi alasan realisasi anggaran yang rendah. Karena refocussing ini bukan hal yang baru dan sudah beberapa kali dilakukan.  

"Masa sudah beberapa kali lakukan refocussing, belum juga paham dan pintar. Saya minta kita sudah masuk kuartal II, penyerapan anggaran harus ada di atas 50 persen pada akhir kuartal II," tegasnya.

"Ada Kapolda dan Wakajati,  harus kerja sama dalam sebuah kelembagaan untuk mendorong realisasi baik APBN maupun APBD di seluruh NTT sehingga mampu jadi penopang utama saat pandemi covid-19 seperti ini, " ungkap Viktor menambahkan.

Terkait dengan perizinan untuk investasi,  Gubernur meminta agar diambil langkah-langkah extraordinary. Karena saat ini NTT berada dalam bencana global akibat pandemi covid-19. 

"Kalau sudah sudah keluar izin dan tidak ada geliat selama 3 bulan, cabut kembali izinnya," tegas Viktor.
  
"Bupati/Walikota cek kembali ini.  Dalam situasi seperti ini,  ada sektor-sektor tertentu yang diminati banyak pihak,  tapi izn sudah terlanjur diberikan kepada orang lain namun mereka tidak bergerak. Ambil langkah tegas.  Begitu juga kalau sertifikat ganda,  harus ambil langkah extraordinary," pungkasnya.

"Di sini ada Kapolda,  Wakajati,  Danrem dan Forkopimda, orang mau investasi, tapi masih terkendala masalah lahan. Ini harus ambil langkah luar biasa karena situasi bencana, yang penting jangan peras untuk dapatkan sesuatu, " jelas Viktor menambahkan.

Sementara itu, Ketua DPRD NTT,  Emy Nomleni mengatakan DPRD NTT mendorong dan mendukung upaya percepatan penyerapan APBD Kabupaten/Kota Se-NTT. "Tidak hanya agar terjadi penyerapan lebih besar, tapi agar program dan kegiatan mendorong  pergerakan perekonomian lebih cepat," ujarnya. 

"Khusus untuk daerah-daerah yang terkena bencana, percepatan berbagai program dan kegiatan tentu akan bantu pemulihan ekonomi. Karena pastinya dalam beberapa bulan ke depan,  masyarakat di daerah-daerah ini masih cukup sulit dapatkan makanan. Tolong perhatikan secara khusus perempuan dan anak di daerah bencana dalam penanganan dan pemulihan ekonomi, " jelas Ketua PDIP NTT itu. 

Sementara itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Rudi Margono mengatakan, pihak Kejaksaan Tinggi mendukung penuh upaya percepatan penyerapan anggaran dan perizinan untuk investasi. Seluruh Kejari dan jajarannya tidak boleh minta proyek dan tidak boleh KKN dalam penyerapan APBD. Kejaksaan akan memberikan rasa aman dan membantu dalam percepatan penyerapan anggaran.
 
"Strategi konkret yang dilakukan,  silahkan para Bupati/Walikota gunakan kejaksaan dari sisi kualitas. Kalau ada keraguan ambil keputusan dalam putuskan proyek mulai dari lelang sampai eksekusi,  manfaatkan kejaksaan. Ini sudah triwulan II,  mohon proaktif dari para Kajari dan Bupati/Walikota karena APBD adalah titipan dari negara untuk rakyat. Apabila masih ragu juga,  konsultasikan dengan kejaksaan tinggi. Begitu juga dengan percepatan investasi," kata Rudi. 

Rudi meminta agar mulai saat ini,  para Kajari bersinergi dengan para Bupati/Walikota. Kalau perlu buat jadwal dengan para Bupati/Walikota untuk lihat bersama APBD, bagaimana yang masih belum dilelang dan masalahnya apa. 

"Pastikan bahwa uang rakyat akan sampai kepada masyarakat untuk kesejahteraan mereka," pungkas Rudi. 

Sekretaris Daerah NTT,  Benediktus Polo Maing mengatakan total belanja APBD Kabupaten/Kota seluruh NTT Tahun 2021 mencapai Rp. 23,286 Triliun dengan realisasi sampai dengan Maret adalah Rp. 1,462 Triliun (6,28 persen). Untuk belanja modal serta belanja barang dan jasa tahun 2021 mencapai Rp. 9,849 triliun dan realisasi sampai Maret baru mencapai Rp. 224,41 miliar.

"Ini tentu butuh perhatian bersama untuk langkah-langkah percepatan, " jelas Sekda Polo Maing. 

Seperti diketahui Presiden Jokowi dalam arahannya pada tanggal 29 April lalu menegaskan sampai Maret masih ada 182 Triliun dana APBD yang terparkir di Bank dan belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Banda Aceh hidupkan UMKM untuk menurunkan angka kemiskinan
Minggu, 20 Juni 2021 - 16:11 WIB
Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menyatakan terus menghidupkan usaha mikro kecil dan menengah (U...
 Pemkab Magelang tak pernah terbitkan izin tambang di eks Dusun Ngori
Minggu, 20 Juni 2021 - 14:48 WIB
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Magelang, Sarifudin menegaskan bahwa, Pemerintah Kabup...
 PT Pelindo 1 Pelabuhan Umum Lhokseumawe tindak tegas oknum terlibat pungli
Minggu, 20 Juni 2021 - 14:25 WIB
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I (Persero) cabang Lhokseumawe bersinergi mewujudkan pelabuhan bers...
KKP: Benih bening lobster hanya untuk pembudidayaan dalam negeri
Minggu, 20 Juni 2021 - 13:35 WIB
 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa benih bening lobster (BBL) sudah resmi d...
Pajak pendidikan akan semakin memberatkan masyarakat
Sabtu, 19 Juni 2021 - 19:45 WIB
Wacana menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disektor pendidikan menuai reaksi keras bagi banyak ...
 Menko Luhut: Soal potensi mineral, Indonesia punya posisi tawar yang kuat!
Sabtu, 19 Juni 2021 - 17:55 WIB
Dengan jumlah produksi sebanyak 21 juta ton setahun, Indonesia telah menjadi salah satu produsen nik...
Kemenko Perekonomian: Penerima Kartu Prakerja capai 8,3 juta orang
Jumat, 18 Juni 2021 - 16:26 WIB
Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mencatat Program Kartu Prakerja hingga kini te...
Bank Dunia setujui program tanggap pandemi Indonesia 500 juta dolar AS
Jumat, 18 Juni 2021 - 15:41 WIB
Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pendanaan sebesar 500 juta dolar AS atau sekitar Rp7 ...
Wapres minta Menkominfo perluas infrastruktur digitalisasi ekonomi
Jumat, 18 Juni 2021 - 15:08 WIB
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin meminta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. P...
BEI hentikan sementara perdagangan saham Garuda Indonesia
Jumat, 18 Juni 2021 - 12:45 WIB
Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tb...
Live Streaming Radio Network