Kadin akui pengusaha di sejumlah sektor sulit bayar THR penuh
Elshinta
Jumat, 07 Mei 2021 - 17:13 WIB |
Kadin akui pengusaha di sejumlah sektor sulit bayar THR penuh
Seorang pekerja menyelesaikan pemasangan dinding kaca bangunan salah satu hotel, di Mataram, NTB, Senin (19/4/2021) ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/hp.

Elshinta.com - Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J. Supit mengakui pengusaha di sejumlah sektor masih kesulitan untuk bisa membayar Tunjangan Hari Raya (THR) penuh bagi para karyawannya.

Ia pun mengaku pasrah jika nantinya ada perusahaan yang dikenakan denda dan sanksi administratif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Terserah pemerintah, kan katanya ada sanksi. Silakan saja pemerintah yang urus karena ini sudah di luar kemampuan kami," kata Anton dihubungi di Jakarta, Jumat.

Menurut Anton, berdasarkan keputusan pemerintah melalui Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pembayaran THR harus sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Bagi perusahaan yang terdampak COVID-19 dan tidak mampu memberikan THR 2021 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dalam edaran tersebut mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik dan berdasarkan laporan keuangan internal.

Hasil dari dialog tersebut harus dilaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan pemberian THR paling lambat dilakukan sehari sebelum hari raya keagamaan. Terdapat sanksi bila terlambat atau bahkan tidak membayar THR tersebut.

"SE Menaker menyebutkan bahwa tidak memberikan peluang bagi yang tidak mampu. Itu hanya menekankan, bagi yang mampu minimal 1 minggu sebelum Lebaran harus bayar. Yang tidak mampu harus lapor ke pemda, tapi paling lambat 1 hari sebelum Lebaran harus bayar. Jadi tidak ada kata lain, harus bayar," katanya.

Menurut Anton, kewajiban tersebut tidak memberi kesempatan bagi perusahaan-perusahaan di sektor yang masih lesu seperti perhotelan atau transportasi, hingga UMKM. Padahal, sektor-sektor tersebut saja masih terseok untuk bisa mempertahankan operasional mereka.

"Kita tahu pandemi ini kan melanda bukan cuma kita tapi juga dunia. Kedua, ini juga bukan kesalahan perusahaan tapi force majeure. Mestinya ini keadaan tidak normal tapi dipaksakan supaya melakukan hal normal (membayar THR penuh)," katanya.

Anton juga menambahkan sikap pasrah itu disampaikan lantaran masukan pengusaha dalam perundingan tripartit ternyata tidak dihiraukan. Ia mengatakan perwakilan pengusaha sudah menyatakan masalah yang dihadapi pengusaha.

"Semestinya kebijakan yang keluar itu (perusahaan) yang betul-betul tidak mampu silakan berunding bipartit karena yang paling tahu kondisi di dalam perusahaan adalah manajemen dan karyawan. Kedua, kita ini hanya mau ambil telur atau ayamnya yang kita pertahankan? Yang bijaksana harusnya seperti itu," pungkas Anton.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Bank Dunia setujui program tanggap pandemi Indonesia 500 juta dolar AS
Jumat, 18 Juni 2021 - 15:41 WIB
Dewan Direktur Eksekutif Bank Dunia menyetujui pendanaan sebesar 500 juta dolar AS atau sekitar Rp7 ...
Wapres minta Menkominfo perluas infrastruktur digitalisasi ekonomi
Jumat, 18 Juni 2021 - 15:08 WIB
Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin meminta Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. P...
BEI hentikan sementara perdagangan saham Garuda Indonesia
Jumat, 18 Juni 2021 - 12:45 WIB
Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tb...
Meredam polemik pengenaan PPN sembako
Jumat, 18 Juni 2021 - 11:58 WIB
Isu mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kelompok sembilan bahan pokok (Sembako) ya...
Rupiah Jumat pagi melemah 20 poin
Jumat, 18 Juni 2021 - 10:37 WIB
Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi melemah 20 poin
IHSG Jumat dibuka melemah 2,93 poin
Jumat, 18 Juni 2021 - 10:04 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jumat dibuka melemah 2,93 poin
Untung Rp15 T, Pertamina dinilai lebih baik dibandingkan perusahaan migas dunia
Kamis, 17 Juni 2021 - 21:14 WIB
Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai bahwa laba bersih Rp15 t...
Program Tol Laut diminati para pengusaha muda di Papua
Kamis, 17 Juni 2021 - 17:17 WIB
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menyatakan bahwa pro...
Teten Masduki: Pembiayaan kredit UMKM baru 19,97 persen
Kamis, 17 Juni 2021 - 13:59 WIB
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki menyebutkan pembiayaan kredit perbanka...
Luhut jajaki kerja sama investasi dengan Arab Saudi
Kamis, 17 Juni 2021 - 11:56 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melakuka...
Live Streaming Radio Network