Ombudsman minta PDAM Tirtanadi batalkan pencatatan meteran air dengan HP android 
Elshinta
Rabu, 05 Mei 2021 - 13:06 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Ombudsman minta PDAM Tirtanadi batalkan pencatatan meteran air dengan HP android 
Sumber foto: Misriadi/elshinta.com.

Elshinta.com - Ombudsman RI Perwakilan Sumut meminta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi untuk membatalkan pencatatan meteran air pelanggan dengan menggunakan smartphone android. Hal ini dikarenakan, aplikasi yang digunakan itu belum lulus uji kualitas. 

Pengalihan pencatatan meteran dari pencatatan manual ke aplikasi android disebut menjadi penyebab membengkaknya tagihan air pelanggan PDAM. 

Hal-hal tersebut merupakan hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diserahkan Ombudsman ke PDAM Tirtanadi dalam laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) atas laporan pelanggan PDAM ke Ombudsman karena membengkaknya tagihan air. LAHP diserahkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar kepada Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi Kabir Bedi di Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Jalan Sei Besitang Nomor 3, Medan, Selasa (4/5). 

Abyadi Siregar mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata aplikasi Baca Meter PDAM Tirtanadi, yang digunakan dalam pencatatan meteran pelanggan tersebut belum didaftarkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sehingga belum lulus uji kualitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahu. 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, pasal 6 ayat 1 dan 2 memuat bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan pendaftaran. Kewajiban melakukan pendaftaran bagi penyelenggara sistem elektronik dilakukan sebelum sistem elektronik mulai digunakan. 

"Karenanya, Ombudsman meminta PDAM Tirtanadi untuk membatalkan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor PER-05/DIR/HBL/2021 tentang perubahan Peraturan Direksi Nomor 05/DIR/HBL/2020 tentang pencatatan meteran air pelanggan dengan menggunakan smartphone android di PDAM dan menerbitkan peraturan direksi yang baru sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan," kata Abyadi. 

Karena belum didaftarkan dan belum melewati uji kualitas, Ombudsman meminta penghentian penggunaan aplikasi Baca Meter PDAM Tirtanadi. 
 
Ombudsman juga merekomendasikan dan meminta agar Tirtanadi melakukan tera ulang meteran air pelanggan. Tera ulang adalah proses uji ulang terhadap semua alat ukur dan timbangan oleh Badan Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 tahun 2018 tentang tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, tambang dan perlengkapannya,masa berlaku tera meter air sebagaimana meter air PDAM memiliki masa berlaku 5 tahun. 

"Menurut data di kita itu baru 4 ribuan meteran pelanggan yang di tera ulang sejak 2019 dari 500 ribuan pelanggan, dan tentang kerugian pelanggan itu kita meminta supaya itu dihitung ulang sesuai dengan standar pemakaian mereka per bulan itu"  timpal James Panggabean, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan dan asisten Mori Yana Gultom. 

Sementara itu, Dirut PDAM Tirtanadi Kabir Bedi usai menerima LAHP Ombudsman menyebut akan segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Ombudsman. "Kita akan menindaklanjuti laporan tersebut secepatnya," kata Kabir Bedi, tanpa merinci lebih jauh, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Misriadi, Rabu (5/5). 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Menparekraf dorong mahasiswa jadi lokomotif kebangkitan ekraf
Sabtu, 31 Juli 2021 - 18:55 WIB
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahud...
Wamenkeu: Penerima BPUM gunakan 88,5 persen bantuan untuk bahan baku
Sabtu, 31 Juli 2021 - 16:48 WIB
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan penerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) men...
Pengamat: BBM RON tinggi lebih hemat
Sabtu, 31 Juli 2021 - 16:23 WIB
 Sudah saatnya pandangan sebagian masyarakat bahwa bahan bakar minyak (BBM) dengan RON tinggi lebih...
KKP dorong peningkatan ekspor perikanan ke Timur Tengah
Sabtu, 31 Juli 2021 - 15:00 WIB
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong peningkatan ekspor perikanan oleh pelaku usaha ke...
Aktivitas tambang batu hitam Suwawa Timur ditutup sementara
Jumat, 30 Juli 2021 - 15:36 WIB
Bupati Bone Bolango Hamim Pou beserta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengamb...
KPPU masih temukan kelangkaan obat terapi COVID-19 di berbagai daerah
Jumat, 30 Juli 2021 - 15:00 WIB
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) masih menemukan kelangkaan obat terapi COVID-19, oksigen ser...
Rupiah Jumat pagi menguat 48 poin
Jumat, 30 Juli 2021 - 09:23 WIB
Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi...
IHSG Jumat dibuka menguat 15,64 poin
Jumat, 30 Juli 2021 - 09:12 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jumat, dibuka menguat 15,64 poin
306 KPM warga Tinggarjaya menerima BST Kemensos tahap V dan VI 
Kamis, 29 Juli 2021 - 20:56 WIB
Sebanyak 306 KPM warga desa Tinggarjaya menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) Tahap V dan VI sebesar 6...
Dianggap gagal, peternak unggas mandiri minta mentan dan dirjen PKH mundur
Kamis, 29 Juli 2021 - 20:28 WIB
Peternak unggas mandiri meminta Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo dan Dirjen Peternakan dan K...
Live Streaming Radio Network