Ombudsman minta PDAM Tirtanadi batalkan pencatatan meteran air dengan HP android 
Elshinta
Rabu, 05 Mei 2021 - 13:06 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Ombudsman minta PDAM Tirtanadi batalkan pencatatan meteran air dengan HP android 
Sumber foto: Misriadi/elshinta.com.

Elshinta.com - Ombudsman RI Perwakilan Sumut meminta Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi untuk membatalkan pencatatan meteran air pelanggan dengan menggunakan smartphone android. Hal ini dikarenakan, aplikasi yang digunakan itu belum lulus uji kualitas. 

Pengalihan pencatatan meteran dari pencatatan manual ke aplikasi android disebut menjadi penyebab membengkaknya tagihan air pelanggan PDAM. 

Hal-hal tersebut merupakan hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diserahkan Ombudsman ke PDAM Tirtanadi dalam laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) atas laporan pelanggan PDAM ke Ombudsman karena membengkaknya tagihan air. LAHP diserahkan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar kepada Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi Kabir Bedi di Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Jalan Sei Besitang Nomor 3, Medan, Selasa (4/5). 

Abyadi Siregar mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata aplikasi Baca Meter PDAM Tirtanadi, yang digunakan dalam pencatatan meteran pelanggan tersebut belum didaftarkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sehingga belum lulus uji kualitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tahu. 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, pasal 6 ayat 1 dan 2 memuat bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan pendaftaran. Kewajiban melakukan pendaftaran bagi penyelenggara sistem elektronik dilakukan sebelum sistem elektronik mulai digunakan. 

"Karenanya, Ombudsman meminta PDAM Tirtanadi untuk membatalkan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor PER-05/DIR/HBL/2021 tentang perubahan Peraturan Direksi Nomor 05/DIR/HBL/2020 tentang pencatatan meteran air pelanggan dengan menggunakan smartphone android di PDAM dan menerbitkan peraturan direksi yang baru sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan," kata Abyadi. 

Karena belum didaftarkan dan belum melewati uji kualitas, Ombudsman meminta penghentian penggunaan aplikasi Baca Meter PDAM Tirtanadi. 
 
Ombudsman juga merekomendasikan dan meminta agar Tirtanadi melakukan tera ulang meteran air pelanggan. Tera ulang adalah proses uji ulang terhadap semua alat ukur dan timbangan oleh Badan Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 tahun 2018 tentang tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, tambang dan perlengkapannya,masa berlaku tera meter air sebagaimana meter air PDAM memiliki masa berlaku 5 tahun. 

"Menurut data di kita itu baru 4 ribuan meteran pelanggan yang di tera ulang sejak 2019 dari 500 ribuan pelanggan, dan tentang kerugian pelanggan itu kita meminta supaya itu dihitung ulang sesuai dengan standar pemakaian mereka per bulan itu"  timpal James Panggabean, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan dan asisten Mori Yana Gultom. 

Sementara itu, Dirut PDAM Tirtanadi Kabir Bedi usai menerima LAHP Ombudsman menyebut akan segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Ombudsman. "Kita akan menindaklanjuti laporan tersebut secepatnya," kata Kabir Bedi, tanpa merinci lebih jauh, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Misriadi, Rabu (5/5). 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Realisasi produksi padi di Gunung Kidul capai 281.284 ton GKG
Rabu, 16 Juni 2021 - 19:32 WIB
Realisasi produksi padi di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga 15 Juni, menca...
Produksi kopi robusta Kabupaten Bogor 4.004 ton
Rabu, 16 Juni 2021 - 12:26 WIB
Realisasi produksi kopi robusta Kabupaten  Bogor, Jawa Barat  mencapai  4.004 ton dalam setahun m...
 Wabup Fauzi Yusuf usul lahan gambut dan kering untuk pengembangan pertanian
Rabu, 16 Juni 2021 - 11:25 WIB
Wakil Bupati Aceh Utara Fauzi Yusuf mengusulkan program  pengembangan lahan gambut dan lahan kering...
IHSG Rabu dibuka melemah 17,6 poin
Rabu, 16 Juni 2021 - 09:51 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Rabu dibuka melemah 17,6 poin
Sandiaga: Ciptakan ekonomi kreatif dan wisata yang berkelanjutan
Selasa, 15 Juni 2021 - 20:55 WIB
Pandemi Covid-19 meluluhlantakkan berbagai sektor. Tak terkecuali pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah ...
Gubernur BI prediksi pertumbuhan e-commerce melonjak hingga 39 persen
Selasa, 15 Juni 2021 - 15:35 WIB
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi pertumbuhan transaksi keuangan digital sepert...
Airlangga: Realisasi anggaran PEN capai 31,4 persen per 11 Juni
Selasa, 15 Juni 2021 - 12:44 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa realisasi anggaran pemu...
BPS: Surplus neraca perdagangan RI pada Mei tertinggi selama 2021
Selasa, 15 Juni 2021 - 12:25 WIB
Badan Pusat Statistik (BPS) melansir bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2021 kembali mengal...
BI catatkan utang luar negeri Indonesia April 2021 tumbuh melambat
Selasa, 15 Juni 2021 - 11:15 WIB
Bank Indonesia (BI) mencatatkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2021 mencapai 41...
LPS ingatkan deposan kritis bertanya terkait risiko investasi
Senin, 14 Juni 2021 - 21:11 WIB
Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Lana Soelistianingsih mengingatkan para deposan ata...
Live Streaming Radio Network