Komisi II minta Pemda laksanakan keputusan larangan mudik
Elshinta
Senin, 03 Mei 2021 - 00:09 WIB |
Komisi II minta Pemda laksanakan keputusan larangan mudik
Calon penumpang menunggu jadwal keberangkatan kereta api di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (2/5/2021). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

Elshinta.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta seluruh kepala daerah untuk melaksanakan keputusan pemerintah pusat mengenai larangan mudik lebaran tahun 2021 dalam upaya mengantisipasi penyebaran COVID-19 di daerah.

Menurut dia, pemda harus jelaskan kepada masyarakat di daerah agar terus bersabar dan menaati protokol kesehatan pada setiap kegiatan.

"Kalau rakyat bersabar dan mengikuti protokol kesehatan, akan menjadi sumbangan besar bagi percepatan pengendalian COVID-19," kata Luqman Hakim di Jakarta, Minggu.

Dia juga meminta Presiden Jokowi dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mempertimbangkan kembali kebijakan pembukaan tempat-tempat wisata pada saat libur lebaran.

Luqman Hakim minta seluruh tempat wisata ditutup penuh selama masa libur lebaran yaitu 6-17 Mei 2021, dirinya pesimis pemerintah memiliki cukup aparat untuk menjaga tempat-tempat wisata untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran prokes secara massif apabila dibolehkan buka selama libur lebaran.

"Setelah libur lebaran selesai, silahkan jika pemerintah akan membuka kembali tempat-tempat wisata, selama memiliki keyakinan mampu memastikan protokol kesehatan dapat berlaku dengan ketat di sana," ujarnya.

Selain itu Luqman menyoroti membludaknya pengunjung Pasar Tanah Abang Jakarta beberapa hari ini dan juga terjadi di banyak daerah.

Ketua PP GP Ansor itu mengaku menerima informasi dalam satu pekan terakhir terjadi peningkatan aktifitas belanja masyarakat seperti di pasar-pasar, mall dan swalayan di banyak daerah dalam rangka belanja kebutuhan lebaran.

"Terhadap fenomena ini, di satu sisi saya gembira melihatnya sebagai tanda-tanda geliat dan kekuatan daya tahan ekonomi rakyat. Jauh beda dengan waktu yang sama jelang lebaran tahun kemarin yang sepi, nyaris tanpa aktifitas ekonomi akibat pandemi COVID-19," katanya.

Namun pada sisi yang lain, politisi PKB itu menilai fenomena keramaian tempat-tempat perbelanjaan sangat mengkhawatirkan karena potensial terjadinya pelanggaran protokol kesehatan secara massif di banyak tempat.

Karena itu dia meminta seluruh pemerintah daerah bersama satgas COVID-19 agar mengawasi dan memastikan tidak terjadi penumpukan manusia di pusat-pusat perbelanjaan menjelang dan pasca lebaran.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 Ketua DPRD Kabupaten Semarang positif Covid-19, agenda DPRD tetap jalan
Rabu, 16 Juni 2021 - 20:14 WIB
Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Jawa Tengah Bondan Marutohening  terkonfirmasi positif Covid-19. Kin...
Survei CPCS: Pemilih milenial unggulkan Ganjar dan Ridwan Kamil
Selasa, 15 Juni 2021 - 17:36 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kerap merajai posisi sebagai capres yang diunggulkan, na...
Hindari manuver politisi jelang Pilpres 2024, JoMan pastikan tunggu instruksi Jokowi
Senin, 14 Juni 2021 - 22:05 WIB
Pernyataan Presiden Jokowi menyoal relawan pendukungnya mulai dibidik bakal capres 2024 mendatang di...
Puan Maharani: Kebijakan pembelajaran tatap muka harus hati-hati
Senin, 14 Juni 2021 - 21:45 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pelaksanaan kebijakan pembelajaran tatap muka pada masa pandem...
Jelang Pilpres 2024, Budi Arie: Projo ikut arahan Jokowi 
Senin, 14 Juni 2021 - 18:25 WIB
Ormas Projo siap melaksakan perintah Presiden Jokowi agar pendukungnya terus memantau dan mengamati ...
Relawan perempuan bergerak dukung Gus AMI jadi Presiden 2024
Senin, 14 Juni 2021 - 16:45 WIB
Ratusan perempuan yang tergabung dalam `Relawan Perempuan Gus AMI` menyatakan diri untuk mendukung A...
Golkar Sultra mulai bangun konsolidasi persiapan Pemilu 2024
Senin, 14 Juni 2021 - 09:51 WIB
Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya (Golkar) Sulawesi Tenggara mulai membangun konsolidasi s...
 Projo tolak pajak pendidikan dan sembako rakyat
Minggu, 13 Juni 2021 - 20:55 WIB
DPP Projo menyatakan menolak pembebanan pajak pertambahan nilai (PPN) pada sektor pendidikan dan sem...
Pokok pikiran anggota dewan diharapkan jadi prioritas pembangunan
Minggu, 13 Juni 2021 - 17:46 WIB
DPRD Kabupaten Langkat menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan hasil reses masa s...
Peran Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur dalam penanggulangan stunting 
Minggu, 13 Juni 2021 - 15:34 WIB
Kabupaten dan Kota Kediri, Jawa Timur menjadi sorotan perhatian dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tim...
Live Streaming Radio Network