Ombudsman Sumut: Ada hak publik yang melekat pada Bobby sebagai Wali Kota 
Elshinta
Rabu, 21 April 2021 - 19:24 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Ombudsman Sumut: Ada hak publik yang melekat pada Bobby sebagai Wali Kota 
Sumber foto: Diurnawan/elshinta.com.

Elshinta.com - Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar menyayangkan terjadinya insiden pengusiran wartawan dari Kantor Wali Kota Medan yang berbuntut protes lewat aksi unjuk rasa dari kalangan jurnalis.

Berbicara kepada wartawan, Abdyadi mengaku melihat masalah ini dari tiga sudut pandang. Pertama, dari sisi Bobby Afif Nasution sebagai menantu presiden mendapatkan pengamanan sebagaimana diatur dalam PP No 59 tahun 2013. Kedua, Bobby sebagai pejabat publik, yakni Walikota Medan yang dalam jabatannya terdapat hak-hak publik. Dan ketiga, wartawan yang menjalankan tugas pers sebagaimana diamanahkan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers.

Bobby sebagai bagian dari keluarga presiden, memang dijamin pengamanannya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 59 tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya. Pada Bagian Ketiga di PP No 59 ini, secara khusus disebut pengamanan anak dan menantu presiden dilaksanakan Paspampres dan Satuan Komando Kewilayahan. 

“Jadi, ketika Paspampres melaksanakan tugasnya mengamankan menantu presiden, itu adalah bagian dari amanah ketentuan peraturan. Dan harus diingat, pasal 12 menyebutkan, pengamanan anak dan menantu itu dilakukan selama masih menjabat sebagai presiden. Dan, bentuknya adalah pengamanan pribadi, pengamanan kegiatan dan pengawalan,” jelas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Diurnawan, Rabu (21/4). 

Namun begitu, harus dipahami juga, bahwa Bobi Afif Nasution juga adalah pejabat publik, yakni sebagai Walikota Medan. Di jabatannya sebagai pejabat publik, yakni Walikota Medan, melekat hak-hak publik. Karena itu, sebagai pejabat publik, ada kewajiban untuk memberi layanan atas hak-hak publik/masyarakat dimaksud. Setidaknya, memberi layanan kepada masyarakat atas informasi. 

Nah, salah satu bentuk pemberian layanan informasi kepada masyarakat itu, menurut Abyadi Siregar, tentu dilakukan melalui pers sebagaimana diatur dengan jelas dalam UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. Melalui wartawan yang menjalankan tugas-tugas jurnalistik, kata Abyadi, pers menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dari pejabat publik. 

Dalam pasal 6 UU No 40 tahun 1999 tentang Pers menjelaskan, pers nasional hadir guna memenuhi hak-hak masyarakat untuk mengetahui. Kemudian, pers juga berperan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

“Artinya, saya ingin mengatakan bahwa, teman-teman wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik itu, juga dilindungi oleh undang-undang. Mereka menjalankan tugas mencari dan mengolah informasi, untuk memenuhi hak publik atau masyarakat,” tegas Abyadi Siregar.

Pemko Fasilitasi

Nah, di tengah kondisi itu, Abyadi menilai, Pemko Medan yang seharusnya mengambil langkah bijak agar kedua kepentingan itu bisa dilaksanakan. Di satu sisi pengamanan Bobby sebagai menantu presiden dapat dilaksanakan sesuai PP No 59 tahun 2013, tapi di sisi lain Bobby sebagai pejabat publik tetap bisa memberikan layanan atas hak-hak publik atau masyarakat. 

Dan, yang paling penting lagi adalah, bagaimana agar teman-teman wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya guna memenuhi hak publik sebagaimana amanah UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, dapat dilaksanakan. Ini yang sangat penting. Di sinilah pentingnya peran fasilitasi yang dilakukan Pemko Medan.

Jadi, Pemko harus memfasilitasi dengan menyiapkan tempat/ruangan untuk teman-teman wartawan yang dapat melakukan wawancara doorstop kepada Walikota Medan baik saat pagi masuk kantor, maupun saat sore pulang kantor. 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
 Waspada kasus Covid-19 libur lebaran, Legislatif: Taati aturan pemerintah
Jumat, 14 Mei 2021 - 13:24 WIB
Masyarakat pada libur lebaran Idul Fitri 1442 H/2021 M di berbagai daerah di Indonesia diharapkan me...
Lebaran di rumah dinas, Mahfud tunda sungkeman ke Ibunda
Kamis, 13 Mei 2021 - 16:45 WIB
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menunda sungkeman ...
Anggota DPR apresiasi Polri ungkap peredaran 310 kilogram sabu
Kamis, 13 Mei 2021 - 12:30 WIB
Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi mengapresiasi jajaran aparat Polda Metro Jaya ya...
Presiden dan Ibu Negara shalat Idul Fitri di halaman Istana Bogor
Kamis, 13 Mei 2021 - 06:00 WIB
Presiden Joko Widodo bersama dengan Ibu Negara Iriana Joko Widodo menunaikan shalat Idul Fitri 1442 ...
Ketua DPR minta pemerintah tunda kedatangan WNA ke Indonesia
Rabu, 12 Mei 2021 - 22:37 WIB
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk menunda kedatangan war...
NasDem: Penggugat jabatan ex-officio BP Batam tidak hargai Jokowi
Rabu, 12 Mei 2021 - 18:23 WIB
Politisi Partai NasDem Willy Aditya menyebutkan, penggugat jabatan ex-officio Wali Kota Batam selaku...
Puan: Jangan sampai `kecolongan` penularan COVID-19 dari bandara
Rabu, 12 Mei 2021 - 13:57 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan lembaganya menaruh perhatian besar kepada kondisi bandara-band...
12 Mei 1998: Kelamnya tragedi Trisakti
Rabu, 12 Mei 2021 - 06:00 WIB
12 Mei 1998, peristiwa mencekam dan berdarah terjadi di kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta...
KSP apresiasi misi penyelamatan 76 WNI korban penyekapan di Kamboja
Selasa, 11 Mei 2021 - 22:05 WIB
Kantor Staf Presiden (KSP) mengapresiasi respons cepat Kementerian Luar Negeri terkait keberhasilan ...
NU minta polemik salat Id dihentikan dan patuhi pemerintah
Selasa, 11 Mei 2021 - 08:00 WIB
Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Ahmad Ishomuddin meminta seluruh pihak menyuda...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV