Larangan mudik, Kemenhub akan terbitkan surat edaran sebagai acuan
Elshinta
Senin, 19 April 2021 - 00:01 WIB |
Larangan mudik, Kemenhub akan terbitkan surat edaran sebagai acuan
Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati memberikan keterangan kepada awak media di depan Stasiun Jatinegara, Jakarta, Minggu. (ANTARA/Citro Atmoko)

Elshinta.com - Kementerian Perhubungan akan menerbitkan surat edaran sebagai acuan petunjuk pelaksanaan teknis di lapangan terkait kebijakan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021.

"Nanti para dirjen akan menerbitkan surat edaran sebagai acuan untuk jadi petunjuk aturan di lapangan sekaligus kerja sama dengan seluruh stakeholder termasuk dengan kepolisian, TNI, pemda, Satgas COVID-19 dan dinas perhubungan setempat, untuk melakukan pengawasan dan pengendalian," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Minggu.

Menurut Adita, pergerakan masyarakat yang sifatnya masif seperti mudik memang sebaiknya tidak dilakukan, oleh karena itu, pemerintah telah melakukan peniadaan mudik.

Kemenhub pun, lanjut Adita, menindaklanjuti dengan melakukan pembatasan transportasi di masa pelarangan tersebut yang akan dilakukan di semua moda transportasi baik darat laut, kereta api, dan udara, dan juga kendaraan pribadi.

"Sesuai yang telah ditetapkan dalam surat edaran Satgas No 13 ditetapkan semua anggota masyarakat dilarang mudik, tetapi masih ada pergerakan masyarakat yang boleh melakukan perjalanan yaitu untuk pegawai yang melakukan tugas dinas. Tentu harus membawa surat tugas dari instansi atau perusahaan masing-masing dan juga keperluan pribadi yang masih diperbolehkan asal ada keterangan dari lurah atau kepala desa setempat," ujar Adita.

Kemenhub juga saat ini masih terus melakukan koordinasi dan melakukan pembicaraan agar ketentuan peniadaan mudik tersebut dan aspek dari transportasi bisa tetap dikendalikan dengan baik.

Meski demikian, Adita menambahkan pihaknya juga menyadari ada kemungkinan masyarakat melakukan perjalanan lebih dulu. Ia pun menghimbau kepada masyarakat bahwa pelarangan tersebut esensinya adalah agar masyarakat tidak melakukan mobilitas terlebih dahulu.

"Kita situasi pandemi ini kan mengenal protokol 5M. Meskipun ada di periode tidak secara formal tidak dilakukan larangan mudik, kami harapkan masyarakat membatasi mobilitasnya sebelum tanggal 6 Mei. Diimbau masyarakat jika tidak mendesak, ya tidak melakukan mobilitas," kata Adita.

Untuk kendaraan darat sendiri, ia mengatakan tidak menutup kemungkinan akan ada uji acak atau random testing di beberapa titik dan nantinya akan dikoordinasikan oleh Satgas COVID-19 setempat atau pun pemerintah daerah

"Perlu dipahami juga ada yang namanya Satgas COVID-19 daerah dalam PPKM skala mikro, satgas ini melakukan tugas sampai level terendah RT RW terkait pembatasan pengendalian pembinaan juga. Diharapkan satgas Covid-19 level terbawah juga bisa melakukan pengawasan khususnya sebelum tanggal 6 tetap bisa terkendali," ujar Adita.

Terkait sanksi bagi masyarakat yang melanggar larangan mudik, Adita mengatakan memang tidak ada sanksi bagi masyarakat yang mudik di luar tanggal 6-17 Mei.

"Kita juga tidak ingin memberikan sanksi. Yang paling pas adalah masyarakat menyadari dan memahami esensi pembatasan pergerakan karena untuk kepentingan masyarakat bersama dan kebaikan kita semua, agar situasi kondusif dan pandemi bisa dikendalikan. Jadi jelas tidak ada sanksi, kecuali itu melanggar protokol kesehatan yang ditetapkan surat edaran satgas, seperti bila ada penumpukan massa," kata Adita.
 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Tiga ruas jalan di Merangin Jambi amblas tergerus air
Kamis, 06 Mei 2021 - 23:37 WIB
Tiga ruas jalan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, amblas tergerus air, salah satu titik bahkan ...
Satgas COVID-19 : Satu kasus varian baru ada di Kabupate Tangerang
Kamis, 06 Mei 2021 - 22:53 WIB
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Tangerang mengkonfirmasi bahw...
Gibran pastikan penjemputan pemudik untuk jalani karantina
Kamis, 06 Mei 2021 - 21:26 WIB
Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah Gibran Rakabuming Raka memastikan penjemputan pemudik untuk menjala...
Indocement bagikan 27 ton beras zakat ke warga 12 desa di Bogor
Kamis, 06 Mei 2021 - 21:15 WIB
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk membagikan sebanyak 27 ton beras zakat kepada 12 desa mitra Indoc...
Vaksin COVID-19 telah diterima 12.995.710 orang di Indonesia
Kamis, 06 Mei 2021 - 20:42 WIB
Vaksin COVID-19 telah diterima oleh 12.995.710 orang di Indonesia, menurut data Satuan Tugas (Satg...
Warga beda provinsi bisa berpergian meski ada penyekatan di Brebes
Kamis, 06 Mei 2021 - 20:09 WIB
Petugas penyekatan mudik Lebaran 2021 di Brebes, Provinsi Jawa Tengah, memberikan pengecualian kepad...
Puskesmas di Kotim mulai kewalahan tangani lonjakan pasien COVID-19
Kamis, 06 Mei 2021 - 19:58 WIB
Lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, membuat puskesmas di kaw...
Ganjar inspeksi Bandara Semarang terkait lolosnya penumpang COVID-19
Kamis, 06 Mei 2021 - 19:47 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo inspeksi mendadak ke Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani,...
Satpol PP sebar patroli pantau kerumunan pasar
Kamis, 06 Mei 2021 - 19:36 WIB
Satpol PP Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah menyebat personelnya berpatroli setiap hari ke pasar pasa...
Polda Metro putar balik 725 kendaraan di hari pertama penyekatan
Kamis, 06 Mei 2021 - 18:45 WIB
Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya memutar balik sebanyak 725 kendaraan karena terj...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV