Putusan Praperadilan Bisa Dijadikan Dasar Presiden Lantik BG
Elshinta
Selasa, 17 Februari 2015 - 06:22 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Putusan Praperadilan Bisa Dijadikan Dasar Presiden Lantik BG
Putusan praperadilan yang diajukan oleh Komjen Pol Budi Gunawan (BG) bisa dijadikan sebagai dasar hukum bagi Presiden Joko Widodo untuk segera melantik BG, karena sudah berkekuatan hukum. Demikian disampaikan Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil Anti Kriminalisasi (AMSAK) Misbahul Junaidi dalam rilisnya yang diterima Redaksi elshinta.com via email, Selasa (17/2). <br><br>"Penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka tindak pidana korupsi hanyalah sebuah rekayasa elit KPK belaka. Tidak ada alat bukti yang kuat dari KPK. Yang ada hanya tindakan spontan dan semerta-merta serta cacat secara yuridis," kata Misbahul. &nbsp;<br><br>Menurut Misbahul, Presiden Joko Widodo harus konsisten dengan pilihannya serta mematuhi, menghormati dan menegakkan konstitusi. Presiden katanya, tidak boleh terombang-ambing oleh opini publik serta percaturan politik lantas mengabaikan keputusan konstitusi. &nbsp;<br>&nbsp;<br>Ia pun menegaskan dengan melantik Komjen BG maka Jokowi sudah menaati hukum dan konstitusi karena telah memperoleh persetujuan DPR. Suara DPR tentu saja legitimasi suara rakyat. <br>&nbsp;<br>Sebagaimana diketahui, PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan praperadilan Komjen Budi Gunawan dan menyatakan penetapan tersangka KPK terhadap calon Kapolri itu tidak sah.<br><br>
DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pimpinan KPK Dilaporkan ke Polri, Baru BW yang Tersangka
Kamis, 20 Desember 2018 - 00:00 WIB
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol. Ronny Franky Sompie mengakui, dari semua Pimpinan KPK ya...
Jokowi Harus Segera Terbitkan SK Tim Tujuh
Kamis, 20 Desember 2018 - 00:00 WIB
Presiden RI Joko Widodo diminta segera menerbitkan SK terkait tim tujuh untuk efektivitas dalam mela...
Pesawat Air Asia Surabaya-Singapura Hilang Kontak
Kamis, 15 November 2018 - 00:00 WIB
Pesawat Air Asia diduga hilang kontak dalam penerbangan dari Surabaya menuju Singapura pada Minggu (...
Warga negara Indonesia diimbau tidak kunjungi Suriah
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
Kementerian Luar Negeri mengeluarkan imbauan perjalanan bagi warga negara Indonesia (WNI) untuk tida...
Musim kemarau, waspadai daerah-daerah rentan karhutla
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
Menghadapi musim kemarau tahun 2018, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaik...
DPR: Pemerintah awasi peredaran uang jelang pilkada
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah terus mengawasi peredaran uang menjelang Pemilihan ...
KPK kembali panggil saksi untuk tersangka Emirsyah
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi su...
Menkumham: 16 tahanan Labuhan Bilik belum ditemukan
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan 16 tahanan yang kabur dari ...
Kemenperin dongkrak tingkat inovasi Indonesia
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
Menteri Perindustrian Airlangga menyampaikan salah satu pendorong keberhasilan dalam upaya mengimple...
Hasil munas ulama PPP belum putuskan cawapres
Jumat, 13 April 2018 - 10:40 WIB
Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Partai Persatuan Pembangunan yang diselenggarakan di Semarang, ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV