MemoRI 07 Maret
7 Maret 1967: Sukarno lengser, kantongi Supersemar Soeharto melenggang
Elshinta
Penulis : | Editor : Administrator
7 Maret 1967: Sukarno lengser, kantongi Supersemar Soeharto melenggang
MPRS memutuskan mencabut kekuasaan Presiden Sukarno, dan sekaligus menetapkan Letnan Jenderal Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia (Foto merdeka.com)

Elshinta.com - Akhir tahun 1965 Sukarno kehilangan pendukung politik terkuatnya. PKI dan semua antek-anteknya disikat habis. Kiprah Angkatan Darat makin tak terbendung. Jenderal Soeharto pelan–pelan mengambil alih pemerintahan dan menyisihkan Sukarno.

Lepas dari perdebatan bahwa Sukarno dipaksa menerbitkan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). surat itu, memberi mandat kepada Soeharto untuk menjamin jalannya pemerintahan dan menjaga keselamatan presiden.

Sejarawan M.C. Ricklefs di Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 menyebut, “Dengan kekuasaan Supersemar yang diperolehnya, Soeharto dan para pendukungnya kini menghancurkan sisa-sisa demokrasi terpimpin di hadapan Sukarno yang marah tapi tak mampu berbuat apa-apa.” 

Dengan cepat Soeharto membubarkan PKI pada 12 Maret dan tiga hari kemudian ia menangkap 15 menteri yang loyal pada  Sukarno. Tak ada pilihan, Sukarno dengan sangat terpaksa mengumumkan kabinet baru bentukan Soeharto pada 27 Maret.Semua  loyalis Sukarno di militer dan birokrasi diberesi.

Di kalangan anggota MPRS dominasi Soeharto juga menguat. Sepanjang Juni hingga Juli sidang-sidang MPRS menghasilkan beberapa ketetapan yang mendukung Soeharto, di antaranya ratifikasi Supersemar dan pelarangan marxisme. 

MPRS juga tak ragu-ragu lagi menuntut penjelasan resmi Sukarno terkait rezim Demokrasi Terpimpin dan termasuk peran Sukarno dalam G30S.

“Gelar ‘presiden seumur hidup’ yang dianugerahkan MPRS pada bulan Mei 1963 ditanggalkan. Sukarno juga dilarang untuk mengeluarkan keputusan presiden. Sukarno menolak tuntutan MPRS untuk memberi penjelasan, tetapi jelas sudah bagi semua orang bahwa era Sukarno sudah berakhir,” tulis Ricklefs.

Pada 22 Juni 1966 di hadapan MPRS Sukarno menyampaikan Nawaksara, satu pidato pertanggungjawaban selama ia menjadi presiden. Pidoto yang mengurai masalah nasional selama Demokrasi Terpimpin dalam sembilan bab itu tidak menarik para anggota MPRS yang sudah mulai ragu pada Sukarno.

Substansi Nawaksara di antaranya mengurai tentang retrospeksi Sukarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi sekaligus Mandataris MPR, landasan pembangunan, wewenang MPRS dan DPR, ketetapannya pada Demokrasi Terpimpin, hingga pemurnian pelaksanaan UUD 1945 merupakan pidato yang sangat jauh dari ekspektasi para anggota MPRS. 

“Hal yang menecewakan MPRS adalah bahwa Presiden Sukarno dalam pidato pertanggungjawabannya terhadap MPRS cenderung memberi amanat, sebagaimana biasa ia lakukan di hadapan sidang-sidang lembaga yang berada dalam lingkungan tanggung jawabnya. ... Masalah G-30-S/PKI merupakan masalah nasional yang menyangkut kebijakan Presiden tidak disinggung dalam Nawaksara,” tulis Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Natosusanto dalam Sejarah Nasional Indonesia IV (2008: 558).

Sehari setelah Sukarno menyampaikan Nawaksara, para mahasiswa menyerbu Senayan --tempat MPRS bersidang—mereka kesal dengan pidato presiden. Perwakilan demonstran yang menemui Ketua MPRS Jenderal Nasution bahkan meminta agar Sukarno dilengserkan, namun Nasution menolak.

“Bung Karno masih presiden kita yang sah sesuai dengan Undang-Undang Dasar ’45. Kita mesti menghormatinya,” kata Nasution kepada demonstran seperti ditulis Kuncoro Hadi dan kawan-kawan. 

Sukarno bukan tanpa pendukung. Ricklefs menyebut setidaknya perwira-perwira dari Divisi Brawijaya, Angkatan Laut, dan sekalangan polisi Jawa Timur masih menaruh hormat.

Pada November mereka disebut-sebut membuat skenario menculik Sukarno saat berkunjung ke Jawa Timur. Mereka mau mendesak Sukarno agar melawan balik Soeharto. Namun Sukarno menolak ia tak ingin pecah perang saudara.

Soeharto yang mencium rencana itu melarang kunjungan dan usaha lebih gencar membungkam loyalis Sukarno. Para perwira diberi pos jabatan yang menguntungkan. Soeharto juga menunjuk anggota baru DPR Gotong Royong yang sejalan untuk memuluskan pelengseran Sukarno melalui mekanisme Sidang MPRS.

Pada 10 Januari 1967 Sukarno mengirim nota penjelasan yang diminta MPRS. Dalam nota itu Sukarno menyebut tiga alasan G30S 1965 bisa terjadi; Pemimpin-pemimpin PKI yang kebablasan, kelihaian subversi neokolonialisme dan neoimperialisme, dan adanya oknum yang tidak benar. 

Namun MPRS masih tidak puas, dan menolak usaha terakhir Sukarno mempertahankan diri dan ia kalah.

“Setelah membaca isinya, hari ini juga, Ketua MPRS Jenderal A.H. Nasution, menyelenggarakan konferensi press dan menyebutkan bahwa ‘Pelengkap Nawaksara’ menunjukkan keengganan Presiden Sukarno memberikan pertanggungjawaban terhadap MPRS,” tulis Kuncoro (hlm. 704-705).

Soeharto sadar betul Sukarno sudah tak mampu lagi menopang kekuasaanya. Apalagi MPRS mengeluarkan sikap resmi pada 21 Januari yang menyatakan bahwa Sukarno “alpa memenuhi ketentuan konstitusional”. Dua hari kemudian Soeharto memberi Sukarno pukulan telak: ABRI menyatakan telah sampai pada batas kesabaran terkait penyelesaian kasus G30S 1965.

“Kita akan menarik garis yang jelas antara kita dan mereka yang berdiri di luar garis yang telah ditentukan oleh MPRS. Barulah di waktu itu kita akan mengambil langkah-langkah yang tegas dan tindakan yang keras terhadap siapapun,” kata Soeharto sebagaimana dikutip Kuncoro (hlm. 708).

Sukarno masih mencoba bernegosiasi dengan Soeharto. Pada 7 Februari ia mengirim surat yang isinya bersedia menyerahkan wewenang eksekutifnya asal ia tetap dipertahankan sebagai kepala negara. Tentu saja Soeharto menolak usulan begitu. 

Nasution, yang sebelumnya masih bersikap lunak, jadi berterus terang bahwa seharusnya Sukarno diturunkan dan diseret ke pengadilan.

Sukarno menyerah, pada 22 Februari, di Istana Negara, dengan disaksikan Soeharto selaku Ketua Presidium Kabinet Ampera dan para menteri, Sukarno mengumumkan kesediaannya menyerahkan kekuasaan eksekutif kepada pengemban Supersemar Soeharto.

Sumber: wikipedia, tirto.id

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Anggota DPR: Belum ada kepastian pembahasan RUU Ibu Kota Negara
Kamis, 15 April 2021 - 13:10 WIB
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Guspardi Gaus mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian ...
PPP dan PKS teken nota kesepahaman sepakat jaga demokrasi di Indonesia
Rabu, 14 April 2021 - 23:23 WIB
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meneken nota kesepahaman beri...
Kepala RSPAD: Anggota DPR menjadi sampel vaksin Nusantara
Rabu, 14 April 2021 - 22:49 WIB
Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Letnan Jenderal TNI dr. Albertus Bu...
Legislatif nilai larangan mudik tak efektif
Rabu, 14 April 2021 - 14:12 WIB
Mengenai larangan mudik yang diberlakukan oleh pemerintah dalam rangka menekan angka penyebaran dan ...
DPRD Banjarmasin sesalkan 90 persen anggaran sungai dipotong
Rabu, 14 April 2021 - 08:30 WIB
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) M Isnaini menyesalkan 90 persen ...
Dai milenial: Ramadhan momen perkuat silaturahmi dan kebangsaan
Selasa, 13 April 2021 - 17:59 WIB
Dai milenial Habib Husein Ja`far Hadar mengatakan bulan Ramadhan yang identik dengan menyucikan ji...
Mendorong peran aktif masyarakat tanggulangi terorisme dan radikalisme
Selasa, 13 April 2021 - 10:52 WIB
Masyarakat tidak boleh acuh tak acuh terhadap terorisme dan radikalisme karena ini merupakan paham y...
Ketua DPR: Ramadhan momentum tingkatkan kepedulian pada sesama
Selasa, 13 April 2021 - 10:19 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak masyarakat menjadikan bulan suci Ramadhan menjadi momentum untuk...
Presiden Jokowi dan Kanselir Jerman buka ajang Hannover Messe 2021
Senin, 12 April 2021 - 23:56 WIB
Presiden RI Joko Widodo hadir secara virtual dalam penyelenggaraan Hannover Messe 2021 dan bersama K...
DPR dukung semua kebijakan dapatkan vaksin
Senin, 12 April 2021 - 08:45 WIB
DPR akan mendukung semua kebijakan pemerintah untuk mendapatkan vaksin Covid-19 sebab pasokan vaksin...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV