Penggunaan teknologi dalam Pemilu Serentak perlu regulasi yang mendukung
Elshinta
Kamis, 04 Maret 2021 - 08:58 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Penggunaan teknologi dalam Pemilu Serentak perlu regulasi yang mendukung
Sumber foto: Teddy Widara/elshinta.com.

Elshinta.com - Menghadapi Pemilu serentak aspek penggunaan teknologi dalam Pemilu harus didukung regulasi yang menunjang dalam aplikasinya di lapangan.

Dikatakan Sekretaris Jenderal Komisi Independen Pengawas Pemilu (KIPP), Kaka Suminta regulasi harus bisa mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi termasuk pengunaannya dalam pemilu, baik dalam proses maupun hasil pemilu.

Kata dia perkembangan 5G misalnya sudah berkembang tetapi sementara kita masih menggunakan manual. "Sedangkan dengan manual sudah dicontohkan banyak kendala atau kerepotan yang menimbulkan korban dari pelaksana pemilu," katanya kepada Kontributor Elshinta, Teddy Widara, Kamis (4/3).

Oleh karena itu regulasi harus bisa mengakomodir teknologi yang bisa mempermudah kerja pemilu. Kalau regulasi tidak mendukung maka akan menimbulkan kerepotan.

"Sedangakan selama ini dengan teknologi yang ada, KPU kurang bisa melaksanakan teknologi yang berkembangn dikarena regulasinya tidak mendukung," katanya lagi.

Lalu dia mengatakan perlu ada regulasi lintas sektoral untuk mendukung pada kerja KPU. Misalnya kerja dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan BPPT dalam mendukung sistem Pemilu yang digunakan. Selama ini kan mengandalkan yang dimiliki yang terbatas.

Dalam regulasi juga kata dia bisa memperjelas anggaran dalam penggunaan anggaran. "Tanpa adanya kejelasan regulasi bisa menjadi masalah juga nantinya," katanya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
DPRD Jember berikan rapor merah atas LPKJ tahun anggaran 2020
Senin, 19 April 2021 - 06:10 WIB
DPRD Kabupaten Jember memberikan rapor merah atas laporan pertanggungjawaban (LPKJ) Bupati Jember ak...
DPRD Jabar: Perjuangan CDPOB harus menjadi komitmen bersama
Minggu, 18 April 2021 - 17:40 WIB
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ineu Purwadewi Sundari menekankan, setelah ditetapkanny...
Usulan dana pokir DPRD Padang bidang pertanian meningkat tajam
Minggu, 18 April 2021 - 10:45 WIB
Usulan alokasi dana pokok pikiran anggota DPRD Padang yang disalurkan di bidang pertanian melalui  ...
18 April 1955: Hari Peringatan Konferensi Asia-Afrika di Bandung
Minggu, 18 April 2021 - 06:18 WIB
 Konferensi Asia-Afrika pertama kali diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 April 1955, KAA ter...
Partai Golkar mulai `branding` Airlangga Hartarto Presiden 2024 
Sabtu, 17 April 2021 - 09:35 WIB
Partai Golongan Karya (Golkar) kembali membangun citra (Rebranding) untuk kemenangan Ketua Umum DPP ...
Pengamat: Wacana koalisi partai Islam jangan `jual` politik identitas
Jumat, 16 April 2021 - 21:21 WIB
Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, mengingatkan wacana pembe...
PAN belum dapat informasi tawaran masuk Kabinet Indonesia Maju
Jumat, 16 April 2021 - 20:04 WIB
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan partai-nya hingga saat ini belum mendapatk...
Isu KLB PKB, KH Maman Imanulhaq: Ada yang iri
Jumat, 16 April 2021 - 14:12 WIB
Isu beberapa kader PKB mengusulkan muktamar luar biasa (MLB) untuk menggoyang kepemimpinan H. A. Muh...
PAN: Koalisi partai Islam kontraproduktif dengan rekonsiliasi nasional
Jumat, 16 April 2021 - 11:57 WIB
Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai wacana pembentukan koalisi partai...
Anggota DPR: Belum ada kepastian pembahasan RUU Ibu Kota Negara
Kamis, 15 April 2021 - 13:10 WIB
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Guspardi Gaus mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV