Solusi surplus dari pengendalian impor barang konsumtif
Elshinta
Rabu, 03 Maret 2021 - 21:23 WIB |
Solusi surplus dari pengendalian impor barang konsumtif
Sejumlah petugas Bea Cukai Banten menata barang barang bukti minuman keras dan rokok impor ilegal yang akan dimusnahkan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP), Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (2/3/2021) (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)

Elshinta.com - Sejumlah pakar dan ekonom di berbagai belahan dunia sedang berpikir keras untuk menemukan cara terbaik dalam memulihkan perekonomian negerinya yang porak-poranda akibat pandemi COVID-19.

Tak terkecuali Indonesia dimana sebagian besar meyakini bahwa penguatan ekspor merupakan upaya nyata untuk memulihkan ekonomi nasional pascapandemi.

Terlebih saat ini ketika ada tren dan kecenderungan membaiknya pasar perdagangan dunia setelah sempat terpuruk karena pandemi tahun sebelumnya.

Sejumlah pakar menyarankan agar pemerintah diharapkan tetap berhati-hati dalam menjaga neraca perdagangan. Mereka juga meminta pemerintah meningkatkan signifikansi pengendalian impor barang, terutama barang konsumtif.

Ada berbagai fakta yang mencengangkan sepanjang tahun pandemi termasuk terpuruknya angka ekspor Indonesia.

Vice President PT. Sucofindo (Persero) Soleh Rusyadi Maryam mengemukakan nilai ekspor produk Indonesia 2020 mencapai angka terendah sejak tahun 2017. Namun surplus yang dicatat sebesar 21,737 miliar dolar AS merupakan yang tertinggi sejak tahun 2015.

Hal ini terjadi bukan karena adanya lonjakan ekspor tetapi karena nilai impor 2020 sebesar 141,568 miliar dolar AS merupakan yang terendah sejak tahun 2017. “Jadi inilah dampak nyata dari pandemi COVID-19 di tahun 2020,” kata Soleh.

Soleh yakin Pemerintah akan terus menggalakkan ekspor meskipun masih dalam situasi pandemi COVID-19. Di sisi lain pemerintah juga harus berani melakukan tindakan ekstrem mengendalikan impor barang konsumsi.

Mengenai importasi produk konsumtif itu, sesuai data ada lima produk yang mengalami pertumbuhan impor tertinggi selama 2016-2020, yaitu: a. bahan tambang; b. perhiasan; c. produk kimia; d. buah-buahan; dan e. produk-produk susu.

Ia melihat banyak jenis produk impor yang bisa dikendalikan karena bukan merupakan kebutuhan primer. Impor perhiasan, buah-buahan, dan susu seharusnya bisa dikendalikan hingga angka minimal.

Produk Ekspor
Lektor Ekonomi Universitas Nasional Jakarta Prof. Dr. I Made Adnyana, S.E., M.M.mengemukakan sejumlah upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga pasar dan menggenjot ekspor produk Indonesia, di antaranya meningkatkan penetrasi ke pasar nontradisional. Upaya ini dapat dilakukan melalui program pengembangan produk ekspor, pengembangan SDM di bidang ekspor, dan promosi dagang.

Menurut Adnyana, Pemerintah harus memfasilitasi pengusaha Indonesia untuk melakukan promosi ke berbagai negara.

Di sisi lain Rektor Istitut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Dr. Mukhaer Pakkana , S.E., M.M.mengingatkan, bahwa terjadinya surplus perdagangan adalah karena harga ekspor naik signifikan dari level terendah pada Mei 2020, sementara pada saat bersamaan harga impor relatif justru lambat kenaikannya.

Fakta ini memberi peluang bagi usaha berbasis ekspor untuk ekspansi selagi harga pasar tinggi, dan juga peluang pengadaan barang modal dan bahan baku impor selagi harga sedang murah dan rupiah sudah mulai kuat.

Dari sisi pertumbuhan, Mukhaer menilai Indonesia tidak terlampau terpuruk karena hanya terkontraksi 2,1 persen. Ia bandingkan dengan Filipina yang minus 9,5 persen.

Karena itu, Rektor Institut Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan itu menilai tingkat konsumsi masyarakat masih bisa lebih digenjot sehingga bisa meningkatkan produksi.

Ia setuju impor produk konsumtif perlu dikendalikan. Namun impor substitusi produk lokal baik untuk ekspor maupun konsumsi lokal perlu didorong karena memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Utang Indonesia
Tak sekadar kinerja perekonomian, defisit anggaran dan utang pemerintah menjadi perhatian khusus. Masyarakat pun diharapkan benar-benar memahami postur utang dan anggaran Pemerintah, agar tidak terjebak dalam misinformasi yang beredar.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo misalnya telah memastikan bahwa sebenarnya pembiayaan utang Indonesia stabil sejak 2015. Meski pada 2020 memang utang lebih besar karena dampak pandemi.

Selain itu, Indonesia pun dipastikan sudah berhasil menjaga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam 10 tahun terakhir pada level di bawah 30 persen.

Namun, Prastowo mengakui rasio tersebut sempat naik pada 2020 seiring dengan bertambahnya utang untuk penanganan COVID-19.

Di sisi lain, Indonesia juga mendapat proyeksi utang paling rendah dibandingkan negara lain. Karena pelunasan juga dilakukan, sehingga mengurangi beban. Dengan begitu, pengelolaan utang Indonesia sudah sangat prudent dan menunjukkan kehati-hatian yang sangat tinggi.

Kabar baiknya, Pemerintah telah berkomitmen untuk menjaga defisit fiskal secara moderat dan tidak melebihi 3 persen.

Di sisi lain, implementasi vaksin dan sinergi kebijakan ternyata terlihat mulai bisa mendorong momentum pertumbuhan ekonomi ke depan. Semua pun jadi optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa berkisar 4,5 persen - 5,5 persen pada 2021, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV- 2020.

Terlebih ada fakta-fakta yang menjadi kabar baik dimana Pemerintah berhasil menekan potensi melonjaknya angka kemiskinan pada tahun 2020. Catatan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlahnya mencapai 27,55 juta per September 2020. Angka ini jauh lebih rendah dari estimasi Bank Dunia pada 2020 yang berkisar 5,5 juta sampai 8 juta orang.

Estimasi Bank Dunia itu bisa terjadi tanpa adanya program kedaruratan sosial yang tepat untuk rumah tangga. Dengan begitu, data BPS tersebut membuktikan bahwa kebijakan pemerintah melalui program-program yang memberikan bantalan sosial mampu menekan angka kemiskinan yang tinggi.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma menilai laju kemiskinan dapat ditekan melalui intervensi yang tepat dari pemerintah. Terutama melalui sejumlah program pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang sangat membantu seluruh masyarakat terutama menengah ke bawah.

Salah satunya adalah perlindungan sosial dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan instrumen utama untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan.

Pada 2020, Pemerintah menganggarkan dana PEN sebesar Rp695,2 triliun. Dari keseluruhan anggaran tersebut, sudah terserap sebesar 72,3 persen hingga Desember 2020. Pada 2020, program perlindungan sosial mampu melindungi masyarakat miskin dan rentan.

PEN memberikan bantalan dan bantuan kepada enam sektor yaitu Kesehatan, Perlindungan Sosial, Sektoral dan Pemda, UMKM, Pembiayaan Korporasi, dan Insentif Usaha.

Dari enam komponen tersebut program Perlindungan Sosial mendapatkan alokasi anggaran yang paling besar yaitu Rp230,21 triliun dengan serapan anggaran yang sangat baik yaitu Rp217,99 triliun atau 94,7 persen per-23 Desember 2020.

Tidak hanya melindungi yang miskin dan rentan, pemerintah juga melaksanakan kebijakan dan program yang melindungi penduduk kelas menengah.

Program tersebut berupa perluasan penerima dan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Diskon Listrik, BST non-Jabodetabek.

Selain itu juga terdapat program Bantuan Sembako Jabodetabek, BLT Dana Desa, Pra Kerja, Subsidi Gaji Naker, Bantuan Beras PKH, BST Kartu Sembako, Subsidi Gaji Guru Honorer Kemendikbud, Subsidi Kuota Kemendikbud. Sehingga program PEN pun diharapkan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang menjadi kategori miskin baru.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Satpol PP Padang peringatkan pemilik warung makan yang buka lebih awal
Senin, 19 April 2021 - 06:01 WIB
Dua pemilik warung makan di kawasan By Pass, Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, mendapatka...
Larangan mudik, Kemenhub akan terbitkan surat edaran sebagai acuan
Senin, 19 April 2021 - 00:01 WIB
Kementerian Perhubungan akan menerbitkan surat edaran sebagai acuan petunjuk pelaksanaan teknis di l...
Disdik Jabar hadirkan `Rantang Siswa`untuk bantu dhuafa
Minggu, 18 April 2021 - 23:00 WIB
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat meluncurkan program `Rantang Siswa` yakni setiap siswa SMA/SMK ...
Dinsos Mukomuko berutang bantu korban bencana alam
Minggu, 18 April 2021 - 22:45 WIB
Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, saat ini berutang kepada pemilik warung sebesar ...
Penanaman mangrove perlu evaluasi untuk ukur keberhasilan program
Minggu, 18 April 2021 - 22:15 WIB
Program penanaman mangrove yang telah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di berbagai...
BI Jatim prediksi minat masyarakat menukar uang tetap tinggi
Minggu, 18 April 2021 - 22:00 WIB
Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur memprediksi minat masyarakat dalam menukarkan uang baru pada Leba...
Pengelola Candi Borobudur ajukan tambahan kuota pengunjung jadi 10.000
Minggu, 18 April 2021 - 21:30 WIB
Taman Wisata Candi Borobudur mengajukan tambahan kuota pengunjung candi Buddha terbesar di dunia ini...
Polisi pulangkan 11 anak terlibat prostitusi daring ke orangtua
Minggu, 18 April 2021 - 21:00 WIB
Polisi memulangkan 11 anak perempuan, di antaranya masih berstatus pelajar yang sebelumnya diamankan...
Satgas: 23 orang mantan TKI asal Malaysia terinfeksi positif COVID-19
Minggu, 18 April 2021 - 20:45 WIB
Sebanyak 23 orang mantan tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Malaysia terinfeksi positif COVID-19, kat...
Menhub jajal motor listrik buatan UKM dalam negeri
Minggu, 18 April 2021 - 20:15 WIB
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menjajal motor listrik buatan pelaku Usaha Kecil dan ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV