Menko Polhukam: Jangan alergi terhadap perubahan hukum
Elshinta
Kamis, 25 Februari 2021 - 22:07 WIB |
Menko Polhukam: Jangan alergi terhadap perubahan hukum
Tangkap layar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD saat webinar \"Menyikapi Perubahan UU ITE\", Kamis (25-2-2021). ANTARA/Zuhdiar Laeis

Elshinta.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengingatkan seluruh pihak untuk tidak alergi terhadap perubahan hukum karena hukum adalah kesepakatan masyarakat.

"Hukum adalah resultante, yakni kesepakatan yang dibuat oleh rakyat itu sendiri di dalam negara demokrasi," kata Mahfud saat webinar "Menyikapi Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)", Kamis.

Karena hukum adalah kesepakatan, kata dia, bisa diubah dengan resultante terbaru, apalagi hukum selalu berubah menyesuaikan dengan perubahan masyarakatnya.

Menurut dia, itulah yang sedang dipikirkan pemerintah terkait dengan UU ITE, yakni mempertimbangkan untuk membuat resultante baru, sebagaimana disampaikan Presiden RI Joko Widodo yang meminta untuk merevisi UU ITE.

Mahfud mengakui adanya masukan dari berbagai pihak mengenai efek pasal karet yang membuat persoalan dalam penerapan UU ITE sehingga perlunya merevisi UU tersebut.

"Pasal karet itu artinya bisa ditarik tergantung kebutuhan. Dikencengin bisa, dilonggarkan bisa. Kalau dalam politik, bisa lebih berbahaya karena bisa dipakai pada si A, tetapi tidak dipakai pada si B," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Mahfud, pemerintah melihat pentingnya merevisi UU ITE yang tentunya akan dilakukan melalui kajian oleh tim yang sudah dibentuk olehnya selaku Menko Polhukam, yakni Tim Kajian UU ITE.

Pembentukan Tim Kajian UU ITE itu melalui Keputusan Menko Polhukam Nomor 22 Tahun 2021 yang ditandatangani di Jakarta, Senin (22/2).

Tim tersebut diberi waktu kerja 3 bulan hingga 22 Mei 2021 untuk menentukan perlu atau tidaknya revisi UU ITE.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S. Depari mengingatkan keberadaan pasal karet sering memunculkan penafsiran berbeda yang kemudian disalahgunakan untuk menjerat warga.

Ia mengharapkan UU ITE memberikan rasa aman dan keadilan karena seharusnya UU memberi rasa keadilan bagi masyarakat, bukan justru menakut-nakuti warga yang menyampaikan pendapat berbeda dan kritis.

"Check and balance adalah ciri kehidupan demokrasi yang baik. Check and balance terjadi jika kebebasan berbicara, berpendapat, berpikir kritis, serta kemederkaan pers tetap berjalan secara bebas dan bertanggung jawab," pungkas Atal.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
DPRD Jabar: Perjuangan CDPOB harus menjadi komitmen bersama
Minggu, 18 April 2021 - 17:40 WIB
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ineu Purwadewi Sundari menekankan, setelah ditetapkanny...
Usulan dana pokir DPRD Padang bidang pertanian meningkat tajam
Minggu, 18 April 2021 - 10:45 WIB
Usulan alokasi dana pokok pikiran anggota DPRD Padang yang disalurkan di bidang pertanian melalui  ...
18 April 1955: Hari Peringatan Konferensi Asia-Afrika di Bandung
Minggu, 18 April 2021 - 06:18 WIB
 Konferensi Asia-Afrika pertama kali diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 April 1955, KAA ter...
Partai Golkar mulai `branding` Airlangga Hartarto Presiden 2024 
Sabtu, 17 April 2021 - 09:35 WIB
Partai Golongan Karya (Golkar) kembali membangun citra (Rebranding) untuk kemenangan Ketua Umum DPP ...
Pengamat: Wacana koalisi partai Islam jangan `jual` politik identitas
Jumat, 16 April 2021 - 21:21 WIB
Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, mengingatkan wacana pembe...
PAN belum dapat informasi tawaran masuk Kabinet Indonesia Maju
Jumat, 16 April 2021 - 20:04 WIB
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan partai-nya hingga saat ini belum mendapatk...
Isu KLB PKB, KH Maman Imanulhaq: Ada yang iri
Jumat, 16 April 2021 - 14:12 WIB
Isu beberapa kader PKB mengusulkan muktamar luar biasa (MLB) untuk menggoyang kepemimpinan H. A. Muh...
PAN: Koalisi partai Islam kontraproduktif dengan rekonsiliasi nasional
Jumat, 16 April 2021 - 11:57 WIB
Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai wacana pembentukan koalisi partai...
Anggota DPR: Belum ada kepastian pembahasan RUU Ibu Kota Negara
Kamis, 15 April 2021 - 13:10 WIB
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Guspardi Gaus mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian ...
PPP dan PKS teken nota kesepahaman sepakat jaga demokrasi di Indonesia
Rabu, 14 April 2021 - 23:23 WIB
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meneken nota kesepahaman beri...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV