Wakil Ketua DPR RI sebut konstitusi menjamin hak masyarakat adat
Elshinta
Kamis, 25 Februari 2021 - 21:56 WIB |
Wakil Ketua DPR RI sebut konstitusi menjamin hak masyarakat adat
Wakil Ketua DPR RI sebut konstitusi menjamin hak masyarakat adat

Elshinta.com - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan konstitusi dan sejumlah undang-undang menjamin hak masyarakat adat beserta hak tradisionalnya untuk diakui dan dihormati oleh negara.

Kendati konstitusi dan sejumlah UU telah menjamin hak masyarakat hukum adat, tetapi praktiknya pemenuhan ketentuan itu masih belum optimal. Padahal kontribusi masyarakat adat sangat nyata bagi Indonesia.

“Masyarakat adat mempunyai kontribusi yang nyata, kita harus meyakinkan semua pihak bahwa kontribusi masyarakat adat ini signifikan, baik dalam pembangunan ekonomi nasional maupun dalam merawat kebhinnekaan,” kata Gus Ami, sapaan Muhaimin Iskandar, saat menghadiri seminar Urgensi UU Masyarakat Adat, secara daring, Kamis.

Dari kajian Aliansi Masyarakat Adat (AMAN), saat ini masih banyak masyarakat adat yang kehilangan wilayahnya karena masuk dalam wilayah konsesi seperti perkebunan dan pertambangan.

Hak-hak masyarakat hukum adat masih terancam dan belum mendapat perlindungan yang memadai.

Padahal, kata Gus Ami, kontribusi masyarakat adat sebagai penopang ekonomi Indonesia sangat besar. Produktivitas masyarakat adat mampu menyaingi komoditas perkebunan korporasi.

Segala risiko secara langsung dirasakan oleh masyarakat adat, hak mereka menjadi terus terpinggirkan oleh upaya yang justru mengatasnamakan pembangunan dan pemberdayaan.

“Teori ini yang harus terus kita perjuangkan untuk meyakinkan terus bahwa produktifitas nilai ekonomi masyarakat adat mampu bersaing dengan komoditas perkebunan korporasi,” tutur Gus Ami.

Musibah longsor serta banjir besar yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, menurut Gus Ami, bukan semata-mata karena gejala alam, namun juga akibat dari kesalahan strategi pembangunan yang mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan.

“Saya berulang kali menyampaikan kepada bapak Presiden, bencana ini bukan semata-mata luapan air dan fenomena alam, tapi juga karena kerusakan dan eksploitasi alam yang berlebihan,” ujar Gus AMI.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyatakan, ketidakberdayaan ekonomi saat Indonesia dihantui pandemi COVID-19 bisa dijadikan momentum untuk mencari kekuatan alternatif, terutama dalam menata ulang dan memberdayakan kebijakan lingkungan di Indonesia.

Dia juga menyoroti kebijakan investasi yang begitu terbuka di Indonesia di mana pemegang kekuatan itu adalah pemilik modal atau korporasi. Menurut Gus Ami, kebijakan itu bernilai baik, namun juga kerap meminggirkan masyarakat adat karena dianggap sebagai penghambat pembangunan.

“Saya sangat mendukung pengesahan UU Masyarakat Adat ini sebagai sebuah keniscayaan. Sebagai Wakil Ketua DPR saya mengajak fraksi-fraksi tidak pernah berhenti membaca, menerima fakta-fakta lapangan yang tumbuh dan berkembang di masa yang sulit, sehingga kita memberi jawaban alternatif yang cepat bagi kemajuan, kesejahteraan bangsa Indonesia,” kata Gus Ami.

Hadir dalam diskusi tersebut Ketua BKPM Bahlil Lahadalia, Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi, Komisaris Independen PTPN V Budiman Sudjatmiko, Ekonom UI Faisal Basri, anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L Hamzah, anggota Baleg DPR RI Ibnu Multazam, dan anggota Komisi II DPR RI Rezka Oktoberia.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
DPR dorong pemulihan ekonomi dengan instrumen UU Cipta Kerja
Minggu, 11 April 2021 - 16:23 WIB
Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan mengoptima...
Wakil Ketua MPR: Indonesia fokus perkuat empat pilar pokok
Minggu, 11 April 2021 - 15:56 WIB
Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menegaskan Indonesia harus memperkuat empat pilar pokok guna menj...
Wakil Ketua MPR: Larangan mudik tekan penularan COVID-19 di kampung
Minggu, 11 April 2021 - 14:26 WIB
Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengemukakan bahwa kebijakan pemerintah melarang warga mudik Lebar...
PDIP dorong wartawan hidup sehat
Minggu, 11 April 2021 - 09:10 WIB
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendorong wartawan untuk selalu menerapkan pola hidup s...
Pembentukan Kementerian Investasi beri sentimen positif bagi pemodal
Sabtu, 10 April 2021 - 17:24 WIB
Ekonom Center Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan persetujuan pembentukan Ke...
Pengamat nilai niat pemerintah memekarkan Papua langkah tepat
Sabtu, 10 April 2021 - 17:11 WIB
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komaruddin menilai niat pemerintah untuk p...
Legislatif: Perlu masifkan paham nilai kebangsaan untuk cegah radikalisme
Sabtu, 10 April 2021 - 14:22 WIB
Penguatan nilai kebangsaan dan mengantisipasi aliran radikalisme yang bisa merusak tatanan hidup ber...
Hartopo resmi dilantik jadi Bupati Kudus
Jumat, 09 April 2021 - 20:24 WIB
Pelantikan Hartopo sebagai Bupati Kudus oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengakhiri kekoso...
Moeldoko: Kita patut berterima kasih kepada Soeharto atas TMII
Jumat, 09 April 2021 - 16:12 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan bangsa Indonesia patut berterima kasih kepada mendiang ...
Gubernur: Jabar satu frekuensi dengan pusat terkait larangan mudik
Jumat, 09 April 2021 - 14:26 WIB
Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil menuturkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar mendukung langkah ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV