DPRD DIY desak `refocussing` anggaran bisa tekan COVID-19
Elshinta
Kamis, 25 Februari 2021 - 18:45 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
DPRD DIY desak `refocussing` anggaran bisa tekan COVID-19
Sumber foto: Izan Raharjo/elshinta.com.

Elshinta.com - Refocussing anggaran yang saat ini sedang dilakukan oleh seluruh SKPD di DIY harus mampu menekan kasus Covid 19. Menekan penambahan kasus Covid harus dijadikan indicator penggunaan anggaran yang bersumber dari Biaya Tidak Terduga (BTT). 

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengatakan saat ini APBD DIY tahun 2021 menganggarkan 66.9 milyar untuk penanganan Covid dalam BTT. Sekda DIY atas arahan kementrian keuangan mengeluarkan edaran untuk menambah alokasi anggaran penanganan Covid 19 dalam BTT sebesar 8% dari setiap SKPD atau setara nominal kurang lebih 125 milyar. 

Dengan tambahan anggaran hasil refocusing ini BTT akan menjadi sekitar 191 milyar untuk penanganan Covid 19 yang meliputi berbagai program seperti vaksinasi, insentif tenaga kesehatan, pencegahan, dukungan posko covid dan sebagainya. 

"Kami minta harus ada indicator yang jelas dan mudah dinilai terkait penggunaan anggaran ini, yaitu penurunan kasus harian Covid 19 secara signifikan dalam tahun 2021 dan seterusnya, " Kata Huda, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Izan Raharjo, Kamis (25/2). 

Jangan sampai indikator keberhasilannya sekedar terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran, tetapi kasus Covid 19 tetap tinggi. Terkendalinya kasus covid akan menjadi kunci perbaikan perekonomian yang saat ini terpuruk. Program-program yang dilaksanakan harus tepat sasaran dan efisien sehingga belanja anggaran akan memberikan dampak langsung bagi pengendalian kasus dan perbaikan ekonomi.
 
"Kami mengapresiasi turunnya kasus covid di PTKM tahap 3 ini, dari sekitar 320 an kasus harian di PTKM tahap 1 menjadi sekitar 200 an kasus per hari di PTKM tahap 3. Tapi kasus ini masih tetap saja tinggi sehingga perlu dilakukan lanjutan PTKM tahap 4," ujarnya. 

DPRD DIY juga meminta agar program 3 T yang menjadi tugas pemerintah betul-betul dilaksanakan secara efektif termasuk follow up nya. Sebagai contoh, tracing harus dilakukan massif sesuai arahan dan perencanaan secara epidemologi. Setelah tracing, testing juga harus di follow up dengan langkah penanganan yang massif serta serius. Jangan hanya mengandalkan rumah sakit tanpa menekan penularannya. 
Penggunaan anggaran juga harus menjangkau untuk mendukung berbagai kegiatan pencegahan di bawah, seperti pemerintah desa atau dusun yang memerlukan dukungan, rumah sakit, laboratorium, dan sebagainya. Semua pihak yang strategis dan membantu penurunan kasus ini perlu mendapat alokasi, jangan hanya brputar untuk biayai kegiatan pemda.

"Kami lebih suka anggaran ini terserap besar atau bahkan habis, tetapi kasus dapat ditekan seminimal mungkin daripada anggaran diirit irit agar sisa dan bisa dipakai atau dikembalikan lagi ke dinas dinas, tetapi kasus tetap tinggi," pungkasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
DPRD Jabar: Perjuangan CDPOB harus menjadi komitmen bersama
Minggu, 18 April 2021 - 17:40 WIB
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ineu Purwadewi Sundari menekankan, setelah ditetapkanny...
Usulan dana pokir DPRD Padang bidang pertanian meningkat tajam
Minggu, 18 April 2021 - 10:45 WIB
Usulan alokasi dana pokok pikiran anggota DPRD Padang yang disalurkan di bidang pertanian melalui  ...
18 April 1955: Hari Peringatan Konferensi Asia-Afrika di Bandung
Minggu, 18 April 2021 - 06:18 WIB
 Konferensi Asia-Afrika pertama kali diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18 April 1955, KAA ter...
Partai Golkar mulai `branding` Airlangga Hartarto Presiden 2024 
Sabtu, 17 April 2021 - 09:35 WIB
Partai Golongan Karya (Golkar) kembali membangun citra (Rebranding) untuk kemenangan Ketua Umum DPP ...
Pengamat: Wacana koalisi partai Islam jangan `jual` politik identitas
Jumat, 16 April 2021 - 21:21 WIB
Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, mengingatkan wacana pembe...
PAN belum dapat informasi tawaran masuk Kabinet Indonesia Maju
Jumat, 16 April 2021 - 20:04 WIB
Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan partai-nya hingga saat ini belum mendapatk...
Isu KLB PKB, KH Maman Imanulhaq: Ada yang iri
Jumat, 16 April 2021 - 14:12 WIB
Isu beberapa kader PKB mengusulkan muktamar luar biasa (MLB) untuk menggoyang kepemimpinan H. A. Muh...
PAN: Koalisi partai Islam kontraproduktif dengan rekonsiliasi nasional
Jumat, 16 April 2021 - 11:57 WIB
Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai wacana pembentukan koalisi partai...
Anggota DPR: Belum ada kepastian pembahasan RUU Ibu Kota Negara
Kamis, 15 April 2021 - 13:10 WIB
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Guspardi Gaus mengatakan hingga saat ini belum ada kepastian ...
PPP dan PKS teken nota kesepahaman sepakat jaga demokrasi di Indonesia
Rabu, 14 April 2021 - 23:23 WIB
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meneken nota kesepahaman beri...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV