Penerapan ETLE bertahap tilang semi elektronik tetap berlaku
Elshinta
Sabtu, 20 Februari 2021 - 20:53 WIB |
Penerapan ETLE bertahap tilang semi elektronik tetap berlaku
Kasubdit Penindakan Pelanggaran (Dakgar) Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol Abrianto Pardede. (ANTARA/ HO-Polri)

Elshinta.com - Korlantas Polri menyebut bahwa tilang semi elektronik masih tetap berlaku untuk daerah-daerah yang belum dijangkau sistem tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE).

"Untuk daerah yang belum terjangkau kamera ETLE, petugas tetap akan melakukan penindakan terhadap para pelanggar secara selektif prioritas, yaitu pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas atau yang membahayakan pengguna jalan lainnya," kata Kasubdit Penindakan Pelanggaran (Dakgar) Ditgakkum Korlantas Polri Kombes Pol Abrianto Pardede melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu.

Cara penilangan dengan sistem semi elektronik adalah petugas langsung menindak pelanggar dengan tilang dan pelanggar membayar denda tilang dengan menggunakan sistem tilang elektronik (E-Tilang) untuk menghindari penyalahgunaan wewenang polantas di lapangan.

Penilangan ini bertujuan menertibkan masyarakat pengguna jalan sehingga kamseltibcarlantas (keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas) bisa terwujud.

Abrianto berharap kesadaran tertib berlalu lintas masyarakat sudah tertanam pada diri masing-masing, bukan karena keberadaan polantas di jalan.

Pihaknya pun memberikan tips aman dalam berlalu lintas, yakni dengan rumus 3S yaitu Sebelum, Sesaat dan Sesudah.

"Maksudnya sebelum, artinya kita berkendara wajib berdoa, mengecek kondisi tubuh kita, kondisi kendaraan dan kelengkapan surat-surat. Saat berkendara, kita harus mematuhi peraturan lalu lintas, menghormati sesama pemakai jalan dan etika berlalu lintas. Sesudah berkendara, pastikan kita memarkirkan kendaraan dengan benar dan dilengkapi dengan kunci ganda. Bila kita patuh dengan 3S ini, semoga kita akan selamat dalam berlalu lintas di jalan," tutur perwira menengah berpangkat tiga bunga ini.

Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas secara online ini sudah berjalan di beberapa kota besar di Indonesia, seperti di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur. Sementara untuk tingkat nasional direncanakan diberlakukan secara bertahap.

"Karena luasnya wilayah Indonesia, tentu saja belum semuanya bisa terjangkau dengan penerapan tilang sistem ETLE," imbuhnya.

Tilang elektronik adalah salah satu solusi untuk mengatasi dan mengantisipasi pelanggaran lalu lintas dan upaya menghilangkan stigma di masyarakat yang mengesankan polantas sering menerapkan pungli dalam penilangan selama ini.

Dengan tilang elektronik, diharapkan bisa menghilangkan stigma itu, mencegah adu argumentasi dan merasa benar antara polantas dan pelanggar serta menghilangkan peluang adanya penyuapan terhadap polantas.

Keuntungan tilang elektronik lainnya antara lain, pelanggar tidak perlu menghadiri sidang di pengadilan, data tilang langsung terkoneksi dengan back office sehingga diperoleh data akurat serta terkoneksi dengan bank untuk pembayaran denda.

"Kami berharap dengan adanya penjelasan ini masyarakat tidak merasa bingung lagi mensikapi rencana pemberlakuan tilang elektronik secara nasional," kata Kombes Abrianto Pardede.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Penyidik KPK geledah Kantor Sekretariat IKA Musi Banyuasin
Sabtu, 23 Oktober 2021 - 23:45 WIB
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Sekretariat Ikatan Keluarga Alumni (I...
Pelapor Direktur Krimum Polda Maluku berstatus tersangka
Sabtu, 23 Oktober 2021 - 12:15 WIB
Nyonya Gabriela selaku pelapor Direktur Krimum Polda Maluku Kombes Pol Sih Harno ke Propam Mabes Po...
Panitia pernikahan keluarga Bupati Jember didenda Rp10 juta
Sabtu, 23 Oktober 2021 - 07:30 WIB
Panitia penyelenggara resepsi pernikahan keluarga Bupati Jember Hendy Siswanto akhirnya didenda Rp10...
Polisi ringkus tersangka penipuan seleksi penerimaan Taruna Akpol 2021
Jumat, 22 Oktober 2021 - 23:40 WIB
Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur meringkus warga Surabaya berinisial HN...
KPK: 86 persen koruptor yang ditangkap dari alumni perguruan tinggi
Jumat, 22 Oktober 2021 - 23:10 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebutkan sebanyak 86 persen koruptor...
Kemenkeu dan PPATK sinergi berantas pencucian uang
Jumat, 22 Oktober 2021 - 22:55 WIB
Kementerian Keuangan bersinergi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) untuk mencegah ...
Polresta Mataram selidiki pemotongan dana bantuan rumah tahan gempa
Jumat, 22 Oktober 2021 - 19:35 WIB
Tim Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyelidiki dugaan p...
LPSK siap berikan perlindungan bagi korban pinjol ilegal
Jumat, 22 Oktober 2021 - 19:23 WIB
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) siap memberikan perlindungan kepada saksi dan korban pi...
Dewas sebut materi laporan dugaan pelanggaran etik Lili Pintauli sumir
Jumat, 22 Oktober 2021 - 19:11 WIB
Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris menyebut materi lap...
Polri ungkap 13 kasus pinjaman daring ilegal
Jumat, 22 Oktober 2021 - 17:59 WIB
Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Pol Agus Andrianto menyatakan hingga saat i...