Kepala BPKAD Langkat sebut tudingan penyelewengan DAK  tidak mendasar
Elshinta
Rabu, 27 Januari 2021 - 11:57 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Kepala BPKAD Langkat sebut tudingan penyelewengan DAK  tidak mendasar
Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

Elshinta.com - Tudingan sekelompok massa kepada Bupati Langkat Terbit Rencana PA beserta jajaran, menyelewengkan dana alokasi khusus (DAK) dari  Kementerian Keuangan Negara RI, senilai Rp6 milyar TA 2019, tidak mendasar. “Tudingan itu tidak mendasar, jauh dari kebenaran,” tegas Kepala BPKAD Pemkab Langkat, M. Iskandarsyah didampangi Kadis Kominfo Langkat, Syahmadi, saat berada di Stabat, Senin (25/1).

"Itu tidak mendasar, apalagi Pemkab Langkat pada TA 2019, berhasil meraih opini WTP dari BPK RI perwakilan Sumut serta mendapatkan sertifikat WTP dari Menteri Keuangan RI. Jadi tidak mungkin ada penyelewengan Rp6 milyar. Sebab WTP itu, penghargaan tertib administrasi dan keuangan dari lembaga yang kredibel, jadi dapat dipertanggung jawabkan dimata hukum," timpal Kadis Kominfo.

Kembali Iskandar menjelaskan, alasan tidak mendasarnya,  terkait pernyataan DAK TA 2019  yang diisukan hilang tersebut. Sebab pengerjaan DAKnya telah dilaporkan dan diperiksa oleh pihak terkait. Jadi dapat dijelasakan, ketiga DAK yang dituding hilang itu, terdiri dari DAK fisik bidang pertanian, DAK non fisik yaitu tambahan penghasilan guru dan DAK jaminan persalinan (Jampersal), dengan  total anggaran Rp6. 995. 141. 000.

Dijelaskan, bahwa dalam APBD TA 2019  DAK fisik bidang pertanian yang  dianggarkan Rp.3.656.941.000, sudah teralisasi sebesar Rp3.563.766.773. "Hal ini tercatat dalam laporan keuangan Pemkab Langkat TA 2019, dikelompokkan kedalam DAK bidang kedaulatan pangan," katanya seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Rabu (27/1). 

Untuk DAK TA 2019 non fisik, tambahan penghasilan guru, dengan pagu anggaran sebesar Rp387. 200.000, tidak dicairkan. Sebab masih ada silpa DAK TA 2018. “Sebab DAK TA 2018 memiliki silpa. Maka dana tersebut yang digunakan ditahun 2019, sehingga DAK TA 2019 tidak dicairkan pemerintah pusat,”katanya.

Sedangkan untuk DAK  Jampersal terbagi dua bidang, yaitu  untuk  bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana (BOKKB) dan untuk bantuan operasional keluarga berencana (BOKB). Untuk BOKKB, terbagi lagi menjadi tiga bagian. Pertama  bantuan operasional kesehatan (BOK) sebesar Rp25.767.369.000,  direalisasikan sebesar Rp21.243.648.638.

"Kedua, BOK Akreditasi Puskesmas dianggarkan sebesar Rp1.727.335.000, terealisasikan sebesar Rp1.708.873.954. Ketiga BOK khusus Jampersal dianggarkan Rp3.042.000.000,  teralisasi Rp2.539.455.370. Jadi total pagu untuk BOK TA 2019, sebesar Rp30.536.704.000 dengan realisasi Rp25.491.977.962. Hal ini, juga tercatat dalam laporan keuangan Pemkab Langkat tahun 2019, dikelompokan dalam DAK non fisik BOK,” jelasnya.

Sedangkan untuk BOKB, dianggarkan Rp6.599.595.000, teralisasi Rp6.333.419.000. Dalam laporan keuangan Pemkab Langkat 2019, dikelompokan dalam DAK non fisik atau BOKB. Selanjutnya, Iskandar menyampaikan, keseluruhan DAK yang diterima Pemkab Langkat ditahun 2019. Yakni Pemkab Langkat menerima DAK sebesar Rp95. 525. 398. 000. Diperuntukkan secara umum, untuk reguler bidang pendidikan, bidang jalan, bidang perumahan dan permukiman, bidang kesehatan, bidang kelautan dan perikanan serta bidang kedaulatan pangan. Penugasan bidang kesehatan, bidang irigasi dan pasar.

"Serta reguler bidang air, penugasan bidang air minum dan penugasan bidang lingkungan hidup. Namun secara garis besarnya, yang teralisasikan dananya sebesar Rp88.525. 398. 000. Sebab DAK yang diperuntukan untuk reguler bidang air, penugasan bidang air minum dan penugasan bidang lingkungan hidup, tidak terealisasi. Sehingga anggarannya  menjadi silpa dan sudah dikembalikan kepada negara,” ungkapnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Ketum-34 DPD Partai Demokrat ke Kemkumham dan KPU hari ini
Senin, 08 Maret 2021 - 10:11 WIB
 Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama ketua dewan pimpinan daerah (DPD...
8 Maret 1942: Belanda menyerah pada Jepang setelah diancam Bandung akan dibom jika dulur-ulur terus
Senin, 08 Maret 2021 - 06:00 WIB
Perjanjian Kalijati adalah perjanjian yang isinya penyerahan Indonesia dari Belanda ke Jepang.
Ketua DPD Demokrat Kepri dipecat karena hadiri KLB
Senin, 08 Maret 2021 - 00:09 WIB
Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang juga Bupati Kabupaten Bintan Apri Suj...
Airlangga Hartato buka Mubes IV Kosgoro 1957 di Cirebon
Minggu, 07 Maret 2021 - 22:29 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartato secara resmi membuka Musyawarah Besar (Mubes) IV Kesatuan...
Ketua MUI Maluku Tengah ajak generasi muda tangkal radikalisme
Minggu, 07 Maret 2021 - 21:11 WIB
Ketua MUI Maluku Tengah Hi Rajab Sese mengajak pemuda untuk tidak terpengaruh dengan paham radikal. ...
Legislatif ingatkan warga untuk tetap patuhi protokol kesehatan
Minggu, 07 Maret 2021 - 20:55 WIB
Setiap kali mengikuti kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Hj W...
Kemenpan RB beri penilaian baik untuk penerapan SPBE di Kubu Raya
Minggu, 07 Maret 2021 - 17:25 WIB
Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersama Kabupaten Sangga...
AMPB harapKAN konflik Partai Demokrat dapat diselesaikan
Minggu, 07 Maret 2021 - 16:40 WIB
Angkatan Muda Partai Berkarya (AMPB) mengharapkan konflik Partai Demokrat dapat diselesaikan secara ...
AHY sebut KLB jadi ujian bagi masa depan demokrasi Indonesia
Minggu, 07 Maret 2021 - 15:32 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut kongres luar biasa di Deli Serdan...
AHY gelar rangkaian rapat konsolidasi respons KLB Deli Serdang
Minggu, 07 Maret 2021 - 14:55 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar rangkaian rapat konsolidasi deng...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV