MK ingatkan permohonan sengketa pilkada tidak dapat diperbaiki lagi
Elshinta
Selasa, 26 Januari 2021 - 19:29 WIB |
MK ingatkan permohonan sengketa pilkada tidak dapat diperbaiki lagi
Dokumentasi - Hakim Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/nz/aa.

Elshinta.com - Mahkamah Konstitusi mengingatkan pemohon tidak lagi dapat memperbaiki substansi permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dalam sidang pemeriksaan pendahuluan.

"Pada kesempatan persidangan kali ini masih dimungkinkan dilakukan perbaikan, tetapi tidak menyangkut substansi. Perbaikan-nya hanya berkenaan dengan kesalahan typo saja," ujar Hakim Konstitusi Arief Hidayat dalam sidang sengketa hasil Pilkada 2020 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan sejumlah pemohon dan kuasanya memiliki persepsi keliru bahwa permohonan dapat diperbaiki saat sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar 26-29 Januari 2020.

Setelah permohonan diajukan maksimal hingga tiga hari setelah KPU menetapkan hasil rekapitulasi perolehan suara, tutur dia, pemohon dapat melakukan perbaikan substansi hingga tiga hari setelah permohonan diserahkan.

Namun, akibat perbedaan persepsi, terdapat pemohon dan kuasanya yang menunggu untuk diminta memperbaiki permohonan. Padahal perbaikan dilakukan atas inisiatif pemohon maupun kuasanya.

"Kesempatan memperbaiki 3x24 jam itu adalah kesempatan yang diberikan kepada para pemohon atau kuasanya kalau terjadi apa yang dibuat dianggap kurang sempurna. Jadi dia sendiri, tidak ada koreksi dari Mahkamah," tutur Arief Hidayat.

Dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, perbaikan pun diperbolehkan dilakukan berkali-kali dalam kurun waktu 3x24 jam setelah permohonan diserahkan, tetapi perbaikan yang dipakai adalah perbaikan yang pertama.

Apabila perbaikan permohonan diserahkan lebih dari tenggat, maka perbaikan tidak akan dipakai dan Mahkamah Konstitusi hanya akan mempertimbangkan permohonan awal.

Adapun pada Selasa, Mahkamah Konstitusi mengelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk 35 perkara sengketa Pilkada 2020 dari total 132 perkara yang diregistrasi.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
5 Maret 1960: Presiden Soekarno bubarkan DPR karena APBN 44 miliar cuma disetujui 36M
Jumat, 05 Maret 2021 - 06:00 WIB
Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu dan kemudian menggantinya dengan DPR-GR atau DPR Goto...
Ridwan Kamil kaget terseret polemik Partai Demokrat
Kamis, 04 Maret 2021 - 22:20 WIB
Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil, mengaku kaget saat membaca berita tentang kabar bahwa dirinya d...
Nilai-nilai dalam Pancasila jadi dasar empati warga bantu sesama
Kamis, 04 Maret 2021 - 15:11 WIB
Satu di antara tugas anggota MPR RI ialah memasyarakatkan Ketetapan  MPR, Pancasila, Undang-Undang ...
Presiden bertolak ke Banten resmikan Bendungan Sindang Heula
Kamis, 04 Maret 2021 - 13:45 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Provinsi Banten dalam rangka kunjungan kerja pada Kami...
Penggunaan teknologi dalam Pemilu Serentak perlu regulasi yang mendukung
Kamis, 04 Maret 2021 - 08:58 WIB
Menghadapi Pemilu serentak aspek penggunaan teknologi dalam Pemilu harus didukung regulasi yang menu...
MPR RI apresiasi langkah Presiden cabut Lampiran III Perpres 10/2021
Rabu, 03 Maret 2021 - 16:47 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah cepat Presiden Joko Widodo yang mencabut Lampira...
 DPRD Jatim akan bantu warga selesaikan permasalahan banjir di Purwosari
Rabu, 03 Maret 2021 - 13:34 WIB
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur HJ Wara Sundari Renny Pramana bertemu dengan sejumlah perwakilan wa...
 Gubernur NTT minta BPKP serius tertibkan administrasi pemerintahan daerah
Rabu, 03 Maret 2021 - 10:58 WIB
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BP...
Pemkab Majalengka anggarakan 6,8 milyar untuk Pilkades Serentak
Rabu, 03 Maret 2021 - 09:35 WIB
Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak...
Peristiwa Tiga Maret: Laskar militan di Sumatera Barat kesal pada pemerintah yang tak cukup radikal
Rabu, 03 Maret 2021 - 06:01 WIB
Peristiwa Tiga Maret adalah upaya pemberontakan terhadap Republik Indonesia. Pemberontakan itu dilak...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV