Masyarakat Yalimo diminta bersabar tunggu putusan MK
Elshinta
Sabtu, 23 Januari 2021 - 10:50 WIB |
Masyarakat Yalimo diminta bersabar tunggu putusan MK
Ketua Saksi Tingkat Kabupaten Yalimo pasangan calon bupati nomor urut satu Yanes Alitnoe bersama Ketua LO Tim Er-Jhon Onesimus Heluka (ANTARA News Papua/HO-Dokumen Pribadi Tim)

Elshinta.com - Tim pasangan calon bupati dan wakil bupati Yalimo nomor urut satu Erdi Dabi-Jhon Wilil (Er-Jhon) mengharapkan masyarakat di wilayahnya untuk bersabar menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa pemilu setempat dan tidak mudah terprovokasi.

Ketua Saksi Tingkat Kabupaten Yalimo dari Er-Jhon, Yanes Alitnoe, melalui siaran persnya kepada Antara di Jayapura, Sabtu, mengatakan kini sengketa pemilu tersebut telah masuk sebagai agenda sidang di MK mengenai perselisihan pemilu Kabupaten Yalimo, di mana pihak tergugat adalah KPU Kabupaten Yalimo dan akan mulai disidangkan pada 26 Januari mendatang.

"Oleh sebab itu, diminta kepada seluruh komponen masyarakat agar sabar dan menahan diri terhadap berbagai isu yang dapat memecah belah masyarakat Yalimo," katanya.

Menurut Yanes, pihaknya sebagai pihak terkait akan mengikuti dan mengawal semua proses yang ada sehingga masyarakat tidak perlu mendengar isu-isu yang tidak bertanggungjawab, apalagi sampai merusak Kabupaten Yalimo.

"Masyarakat harus tetap sabar dan tenang serta menjaga demokrasi yang sudah berjalan selama ini," ujarnya.

Senada dengan Yanes Alitnoe, Ketua LO Tim pasangan Er-Jhon Onesimus Heluka mengatakan pihaknya berharap situasi di Kabupaten Yalimo dapat terus terjaga dengan baik seperti kini dan ke depan MK dapat memutuskan seadil-adilnya serta dapat diterima oleh masyarakat Yalimo.

"Demokrasi yang berjalan di Kabupaten Yalimo telah berjalan dengan tidak menggunakan sistem noken dan dipastikan jika ada pelanggaran pemilu akan kami laporkan kepada pihak berwajib, sehingga kami ingin menjaga agar Yalimo tetap demokrasi serta jangan ada yang mencederai hal tersebut," katanya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo memastikan jika registrasi yang diajukan termohon pasangan calon nomor (paslon) urut 02 Pilkada Serentak Yalimo 2020, Lakius Peyon-Nahum Mabel untuk menggugat KPU ke Mahkamah Konstitusi (MK) telah disetujui.

Hasil ini diketahui setelah MK mengeluarkan keputusan sela untuk melanjutkan proses hukum dari sengketa Pilkada Yalimo yang diusulkan Selasa (19/1) dini hari.

Ketua KPU Yalimo Yehemia Walianggen mengatakan nomor perkara pemohon sudah teregister di MK dengan nomor registrasi 97, artinya ini sudah disetujui untuk MK untuk ditindaklanjuti dalam persidangan. Dimana yang menjadi pokok gugatan adalah keputusan KPU Nomor 55 tentang kelengkapan rekapitulasi perhitungan suara.

“Yang digugat pemohon dalam hal ini paslon calon nomor urut 02 adalah KPU Kabupaten Yalimo, untuk itu, kami mulai kini akan mempersiapkan bukti-bukti untuk diuji kelayakannya dalam persidangan di Jakarta," katanya.

Pilkada Kabupaten Yalimo 2020, pasangan Erdi Dabi-Jhon Wilil yang mendapat nomor urut satu bersaing dengan pasangan Lakius Peyon-Nahum Mabel.

Dari hasil pleno KPU Yalimo, pasangan Erdi Dabi dan Jhon Wilil ditetapkan sebagai pemenang dengan perolehan 47.881 suara. Sementara pasangan Lakius Peyon dan Nahum Mabel yang merupakan calon petahana meraih 43.067 suara. Tidak puas atas hasil pleno tersebut, pasangan Lakius-Nahum mengajukan gugatan sengketa Pilkada ke MK.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Ridwan Kamil kaget terseret polemik Partai Demokrat
Kamis, 04 Maret 2021 - 22:20 WIB
Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil, mengaku kaget saat membaca berita tentang kabar bahwa dirinya d...
Nilai-nilai dalam Pancasila jadi dasar empati warga bantu sesama
Kamis, 04 Maret 2021 - 15:11 WIB
Satu di antara tugas anggota MPR RI ialah memasyarakatkan Ketetapan  MPR, Pancasila, Undang-Undang ...
Presiden bertolak ke Banten resmikan Bendungan Sindang Heula
Kamis, 04 Maret 2021 - 13:45 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertolak menuju Provinsi Banten dalam rangka kunjungan kerja pada Kami...
Penggunaan teknologi dalam Pemilu Serentak perlu regulasi yang mendukung
Kamis, 04 Maret 2021 - 08:58 WIB
Menghadapi Pemilu serentak aspek penggunaan teknologi dalam Pemilu harus didukung regulasi yang menu...
MPR RI apresiasi langkah Presiden cabut Lampiran III Perpres 10/2021
Rabu, 03 Maret 2021 - 16:47 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah cepat Presiden Joko Widodo yang mencabut Lampira...
 DPRD Jatim akan bantu warga selesaikan permasalahan banjir di Purwosari
Rabu, 03 Maret 2021 - 13:34 WIB
Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur HJ Wara Sundari Renny Pramana bertemu dengan sejumlah perwakilan wa...
 Gubernur NTT minta BPKP serius tertibkan administrasi pemerintahan daerah
Rabu, 03 Maret 2021 - 10:58 WIB
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL), meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BP...
Pemkab Majalengka anggarakan 6,8 milyar untuk Pilkades Serentak
Rabu, 03 Maret 2021 - 09:35 WIB
Pemerintah Kabupaten Majalengka, Jawa Barat akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak...
Peristiwa Tiga Maret: Laskar militan di Sumatera Barat kesal pada pemerintah yang tak cukup radikal
Rabu, 03 Maret 2021 - 06:01 WIB
Peristiwa Tiga Maret adalah upaya pemberontakan terhadap Republik Indonesia. Pemberontakan itu dilak...
Hasnaeni `Wanita Emas` siap bertarung di KLB Partai Demokrat jika jadi digelar
Selasa, 02 Maret 2021 - 17:45 WIB
Mantan kader Demokrat yang kini menjadi Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas), Hasnaeni ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV