Pakar Hukum TN: Ketentuan ambang batas 20 persen hanya untungkan oligarki
Elshinta
Kamis, 21 Januari 2021 - 13:10 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
 Pakar Hukum TN: Ketentuan ambang batas 20 persen hanya untungkan oligarki
Sumber foto: https://bit.ly/3qRfgAj/elshinta.com.

Elshinta.com - Pakar hukum tata negara Herlambang P. Wiratraman menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang  membatalkan uji materi yang diajukan ekonom senior Rizal Ramli terkait ambang batas presiden atau presidential threshold (PT) 20 persen. 

Pasalnya, kata dia, MK membatalkan uji materi itu atas dasar pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Seharusnya, menurut Herlambang, MK bisa membahas uji materi yang diajukan Rizal Ramli hingga ke pokok perkara. Misalnya dengan menguji argumen hukum pemohon yang menyebut PT 20 persen menguatkan sistem politik kartel.

"Ratio decidendi terkait tidak memiliki kedudukan hukum, sayangnya tidak mendasarkan argumen hukum yang melihat PT sebagai konteks politik menguatnya sistem politik kartel, yang semestinya hakim MK lebih peka memahami perkembangan politik sebagai alam bekerjanya hukum Pemilu," kata Herlambang dalam pesan singkatnya yang diterima redaksi elshinta.com, Kamis (21/1).

Herlambang berpendapat, ketentuan PT 20 persen dari sisi realitas, bertolak belakang dengan semangat demokratisasi politik representasi kewargaan. Ketentuan itu membuat jumlah calon presiden di Indonesia terbatas.

Seharusnya, ujar dia, ketentuan hukum dapat memangkas atau meminimalisir bekerjanya cartelized political system atau sistem politik kartel. 

"Seharusnya MK memanfaatkan aliran pemikiran atau nalar realisme hukum untuk memahami konteks itu," tukas Dosen Hukum Tata Negara dan HAM Universitas Airlangga itu.

Selain itu, sambung Herlambang, ketentuan PT 20 persen hanya menguntungkan oligarki politik. Mereka bisa menangguk keuntungan sebesar-besarnya atas ketentuan ambang batas presiden itu. 

"Tentu, ini justru melemahkan demokrasi dan mengarahkan situasi politik ke bentuk otoritarianisme baru, karena instrumen demokrasi digunakan untuk melumasi kepentingan autokrat," beber dia.

Sebelumnya, MK menolak gugatan judicial review yang diajukan Rizal Ramli yang meminta aturan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dihapus. 

Dalam gugatannya, Rizal mendalilkan bahwa ketentuan presidential threshold menghilangkan hak konstitusional sejumlah partai politik yang ingin mengusung calon presiden.

Namun, MK merasa Rizal tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing ketika menggugat aturan itu. 

MK pun menolak gugatan yang diajukan Rizal. Sebab, penggugat  tidak dapat menunjukkan bukti pernah diusung oleh partai atau gabungan partai, seperti yang didalilkannya dalam persidangan.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
AHY sebut KLB jadi ujian bagi masa depan demokrasi Indonesia
Minggu, 07 Maret 2021 - 15:32 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut kongres luar biasa di Deli Serdan...
AHY gelar rangkaian rapat konsolidasi respons KLB Deli Serdang
Minggu, 07 Maret 2021 - 14:55 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar rangkaian rapat konsolidasi deng...
PKB Kudus targetkan menang Pemilu 2024
Minggu, 07 Maret 2021 - 13:55 WIB
Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menargetkan bisa menang Pemilu 2024 sekaligu...
Pesan politik dari Deli Serdang, Sumut
Minggu, 07 Maret 2021 - 12:55 WIB
Drama perebutan kepengurusan Partai Demokrat yang berakhir dengan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli S...
Pengamat: Konflik Demokrat berpotensi menjadi partai kecil
Minggu, 07 Maret 2021 - 12:10 WIB
Pengamat Politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Rangkasbitung, Haris Hijr...
Relawan Joman: KLB Demokrat berbahaya buat Jokowi dan demokrasi
Minggu, 07 Maret 2021 - 11:27 WIB
KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara juga mendapat sorotan dari kelompok relawan Jokowi. Mereka men...
Marzuki Alie katakan Moeldoko akan benahi Partai Demokrat
Minggu, 07 Maret 2021 - 10:48 WIB
Pembenahan Partai Demokrat akan segara dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB Jendral (Purn)...
Hanura: Maksud Jokowi baik ajak masyarakat cinta produk lokal
Minggu, 07 Maret 2021 - 08:00 WIB
Wakil Ketua Dewan Penasihat Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir mengatakan ajakan Presiden Joko Widod...
Kasad renovasi puluhan rumah prajurit jadi layak huni
Minggu, 07 Maret 2021 - 07:45 WIB
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa memberikan batuan renovasi puluha...
7 Maret 1967: Sukarno lengser, kantongi Supersemar Soeharto melenggang
Minggu, 07 Maret 2021 - 06:00 WIB
7 Maret 1967: Sukarno lengser, Supersemar mengantar Soeharto melenggang
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV