Kerjasama Pertamina dan KPK dinilai wujud penguatan GCG Kembali
Elshinta
Kamis, 21 Januari 2021 - 11:25 WIB |
Kerjasama Pertamina dan KPK dinilai wujud penguatan GCG Kembali
Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Elshinta.com - Kerjasama antara Pertamina dan lembaga penegak hukum dinilai merupakan wujud penguatan Good Corporate Governance (GCG) di perusahaan milik negara.

Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, pendampingan lembaga antirasuah itu sekaligus bisa mencegah praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) di BUMN, khususnya Pertamina.

“Kerjasama ini bisa menekan atau mencegah terjadinya tindakan atau perilaku korupsi di BUMN. Perilaku-perilaku koruptif secara sistem bisa diawasi. Jika melanggar prosedur yang sudah ditetapkan maka ada sanksi atau law enforcement,” ujar Trubus di Jakarta, Rabu (21/1).

Pertamina menggandeng sejumlah lembaga penegak hukum untuk mengawal bisnis dan proyeknya, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu BUMN migas itu juga berinisiatif bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan Agung RI.

Upaya tersebut merupakan bentuk penerapan GCG dan komitmen Pertamina dalam meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif, dan meningkatkan kepercayaan dan pelayanan publik.

Trubus menyatakan, kerjasama strategis dengan lembaga penegak hukum tersebut sebagai implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG. Termasuk di antaranya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan fairness, yang didasarkan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

“Secara prinsip, kebijakan Pertamina sangat baik. Kerjasama tersebut sudah memenuhi prinsip GCG. Dan kalau bisa, unsur-unsur tersebut diimplementasikan secara keseluruhan,” katanya mengutip Antara.

Menurut dia, perusahaan atau BUMN lain bisa mencontoh upaya positif Pertamina tersebut, apalagi selama ini masyarakat kurang mendapatkan sosialisasi mengenai kerjasama antara BUMN dan lembaga penegak hukum.

Peran publik, tambahnya, memang sangat penting. Dengan demikian, masyarakat juga dilibatkan dan berpartisipasi dalam melakukan pengawasan.

“Jadi kalau ada kerjasama pendampingan seperti itu, hendaknya diinformasikan agar publik juga bisa memberikan pengawasan. Dengan begitu, kerjasama tersebut bisa berjalan secara optimal,” kata dia.(Sik)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Kemnaker: Pengusaha wajib ikut sertakan pekerja di program JKP
Rabu, 03 Maret 2021 - 17:23 WIB
Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pengusaha wajib mengikutsertakan karyawannya sebagai p...
Sri Mulyani: Pegawai DJP terduga kasus suap telah dibebastugaskan
Rabu, 03 Maret 2021 - 16:56 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang terli...
Harga cabai rawit merah di Salatiga tembus Rp90.000/Kg
Rabu, 03 Maret 2021 - 13:25 WIB
Harga cabai rawit merah dalam sepekan ini terus merangkak naik. Dari pantauan di Pasaraya Salatiga, ...
333 THL di Matim, NTT dapat pelatihan dan modal usaha
Rabu, 03 Maret 2021 - 13:10 WIB
Sebanyak 333 Tenaga Harian Lepas (THL) yang dirumahkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur, NT...
Dongkrak penggunaan QRIS, BI Malang kumpulkan 49 PJSB 
Rabu, 03 Maret 2021 - 11:56 WIB
Berbagai upaya dilakukan Bank Indonesia perwakilan Malang guna meningkatkan penggunaan sistem pembay...
Rupiah Rabu pagi menguat 5 poin
Rabu, 03 Maret 2021 - 10:23 WIB
Nilai tukar (kurs) rupiah atas dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Rabu (3/3) pa...
Sempat naik, IHSG berbalik turun pada awal perdagangan hari ini 
Rabu, 03 Maret 2021 - 10:11 WIB
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat di awal perdagangan Rabu (3/3). Jika berlanjut, ini akan ...
Tekan impor, Bahlil Lahadalia dorong industri aspal Buton
Senin, 01 Maret 2021 - 17:22 WIB
Menindaklanjuti visi besar Presiden RI, Joko Widodo terkait dengan transformasi ekonomi yang salah s...
Kepala BKPM RI harap Buton bisa menyuplai 50 persen aspal nasional
Senin, 01 Maret 2021 - 16:58 WIB
Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia harap Provinsi Sulawesi Teng...
Sekjen FKMTI: Pengusutan kasus mafia tanah jangan sampai `masuk angin`
Senin, 01 Maret 2021 - 16:05 WIB
Prihatin terhadap nasib wong cilik  yang tanahnya hilang akibat dirampas para mafia tanah, Forum Ko...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV