Kejagung periksa eks Dirut Asabri terkait kasus korupsi
Elshinta
Rabu, 20 Januari 2021 - 06:15 WIB |
Kejagung periksa eks Dirut Asabri terkait kasus korupsi
Kapuspenkum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak (kiri) bersama Dir Tipikor Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djoko Poerwanto (kanan). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/rwa.

Elshinta.com - Jaksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung memeriksa mantan Dirut Asabri dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri), Selasa (19/1).

Saksi tersebut berinisial SW selaku Direktur Utama PT Asabri periode Maret 2016-Juli 2020.

Selain SW, jaksa penyidik juga memeriksa empat saksi lainnya hari ini yakni HS selaku Direktur Investasi dan Keuangan Asabri periode 2013-2019, IWS selaku Kepala Divisi Investasi Asabri periode Juli 2012-Januari 2017, BE selaku Kepala Divisi Keuangan dan Investasi Asabri periode 2012-Mei 2015, dan LP selaku Direktur Utama PT Prima Jaringan.

"Lima saksi diperiksa dalam kasus Asabri, (terdiri) empat eks pejabat Asabri dan satu dirut perusahaan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Jakarta, Selasa (19/1).

Pemeriksaan terhadap lima saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang dugaan korupsi yang terjadi di Asabri.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) perkara dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri (Persero) periode 2012-2019.

Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Febrie Adriansyah atas nama Jampidsus. Sprindik Nomor: Print-01/F.2/Fd.2/01/2021 tertanggal 14 Januari 2021 tersebut memerintahkan beberapa orang jaksa penyidik untuk melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi di manajemen PT Asabri.

Dalam kasus ini diketahui selama tahun 2012 hingga 2019, PT Asabri telah bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mengatur dan mengendalikan dana investasi Asabri dalam investasi pembelian saham sebesar Rp10 triliun melalui pihak-pihak yang terafiliasi dan investasi penyertaan dana pada produk reksadana sebesar Rp13 triliun melalui beberapa perusahaan manajemen investasi (MI) dengan cara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pakar: Polisi harus bisa memilah soal ujaran
Kamis, 25 Februari 2021 - 23:25 WIB
Pakar hukum Abdul Fikar Hadjar menegaskan kepolisian harus bisa memilah perihal ujaran dalam penerap...
Satpol PP Tangerang musnahkan 3.140 botol miras hasil razia 2020
Kamis, 25 Februari 2021 - 19:19 WIB
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang memusnahkan 3.140 botol minuman keras (miras) hasil razia ...
KPK dukung Polri usut kasus mafia tanah di Indonesia
Kamis, 25 Februari 2021 - 14:11 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mendukung Polri membongkar kasus mafia tanah di I...
Polrestabes Bandung tembak mati pelaku curanmor di Bandung
Rabu, 24 Februari 2021 - 22:56 WIB
Aparat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung menembak mati seorang pelaku pencuri...
Polda Sumbar kembalikan 19 unit moge rombongan pengeroyok prajurit TNI
Rabu, 24 Februari 2021 - 22:23 WIB
Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat mengembalikan 19 unit motor gede (moge) Harley Owner Grup (...
Polri kirim 12 peringatan Virtual Police ke akun medsos sebar hoaks
Rabu, 24 Februari 2021 - 22:12 WIB
Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi menjelaskan bahwa pihaknya s...
PN Palembang izinkan Wabup OKU terpilih ikuti pelantikan di luar rutan
Rabu, 24 Februari 2021 - 22:01 WIB
Pengadilan Negeri Palembang mengizinkan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (Wabup OKU) terpilih yang kin...
Keluarga IRT yang jadi terdakwa minta perlindungan LPSK
Rabu, 24 Februari 2021 - 21:39 WIB
Keluarga empat ibu rumah tangga (IRT) terdakwa kasus dugaan perusakan bangunan pabrik tembakau di De...
Pelaku pencemaran nama baik Bupati Nagan Raya dihukum setahun penjara
Rabu, 24 Februari 2021 - 21:28 WIB
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue memvonis Teuku Candra Kirana satu tahun kurungan penjara...
Kasus bansos, KPK tak temukan dokumen saat geledah rumah di Jaktim
Rabu, 24 Februari 2021 - 20:34 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak menemukan barang bukti dan dokumen terkait dengan kasus suap ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV