Pimpinan Ponpes Buntet Cirebon: Pemerintah sudah tepat bubarkan FPI
Elshinta
Jumat, 01 Januari 2021 - 11:31 WIB |
Pimpinan Ponpes Buntet Cirebon: Pemerintah sudah tepat bubarkan FPI
Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Jawa Barat, KH Adib Rofiuddin Izza (HO-Dok pribadi)

Elshinta.com - Pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Jawa Barat, KH Adib Rofiuddin Izza menilai keputusan pemerintah membubarkan dan melarang segala aktivitas Front Pembela Islam (FPI) sudah tepat.

"Peristiwa yang sekarang sedang jadi omongan, jadi pembahasan di seluruh masyarakat adalah tentang pembubaran ormas FPI oleh pemerintah," kata Kiyai Adib dalam keterangan tertulisnya, Jumat.

Menurut dia, langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah sudah tepat karena pemerintah mengacu pada perundang-undangan yang berlaku.

"Saya yakin pembubaran itu sudah tepat. Karena pemerintah mengacu berdasarkan undang-undang dan juga keputusan tentang pembubaran FPI itu didasari dengan musyawarah dari berbagai macam unsur dan elemen masyarakat Indonesia," paparnya.

Adib menyebutkan bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah bukan hanya berdasarkan undang-undang, tetapi lebih dari itu bahwa keputusan tersebut juga berdasarkan dari aspirasi masyarakat.

Sebab, lanjut Adib, FPI dinilai tidak menyadari bahwa setiap gerakannya banyak sekali yang bertentangan dan melanggar hukum di Indonesia.

"Banyak yang bertentangan dengan hukum di Indonesia, baik itu secara undang-undang negara ataupun secara konsep-konsep syariat Islam," tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah mengumumkan bahwa FPI sebagai organisasi terlarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri dan lembaga.

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan karena FPI tak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata Menko Polhukam Mahfud MD, saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (30/12) lalu.

Sejak 20 Juni 2019 FPI secara de jure telah bubar sebagai ormas, namun sebagai organisasi FPI tetap berkegiatan yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, di antaranya tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, provokasi, dan lain-lain.

Mahfud menyebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan MK tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI.

"Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, dianggap tidak ada dan harus ditolak, terhitung hari ini," tegas Mahfud.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Wali Kota Gibran buka ruang aduan melalui media sosial
Selasa, 02 Maret 2021 - 09:32 WIB
Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka membuka ruang aduan dari masyarakat melalui media sosial ...
Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat tolak beli mobil dinas baru
Selasa, 02 Maret 2021 - 06:45 WIB
Bupati Pasaman Barat, Sumatera Barat, Hamsuardi bersama Wakil Bupati Risnawanto menolak membeli mob...
2 Meret 1957: Pemberotakan Permesta, tokoh utama hidup makmur di bawah Orba karena amnesti dan abolisi
Selasa, 02 Maret 2021 - 06:00 WIB
Permesta adalah suatu gerakan militer di Indonesia. Gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin militer...
Khofifah minta Pemkot Surabaya bersinergi dengan Pemprov Jatim
Senin, 01 Maret 2021 - 17:56 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Pemerintah Kota Surabaya bisa lebih bersinergi ...
Wapres: Dakwah dan pendidikan Islam harus beradaptasi dengan teknologi
Senin, 01 Maret 2021 - 12:56 WIB
Wakil Presiden Ma`ruf Amin mengatakan dakwah dan sistem pendidikan berbasis agama Islam harus berada...
Presiden harapkan KRL Yogya-Solo dongkrak ekonomi dan pariwisata
Senin, 01 Maret 2021 - 12:20 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan Kereta Rel Listrik (KRL) Yogyakarta-Solo yang baru saja d...
Satgas TNI bantu renovasi rumah tokoh adat di perbatasan
Senin, 01 Maret 2021 - 08:17 WIB
Prajurit TNI Satgas Pamtas Yonif 312/Kala Hitam membantu renovasi rumah salah satu ondoafi (tokoh ad...
Plt Gubernur Sulsel pastikan lanjutkan program prioritas
Senin, 01 Maret 2021 - 06:59 WIB
Plt Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memastikan akan melanjutkan seluruh program ska...
Serangan Umum 1 Maret 1949: Kalah pertempuran, Belanda terpaksa nambah pasukan supaya menang
Senin, 01 Maret 2021 - 06:01 WIB
Mengingkari perjanjian Renville, Belanda menyerbu Yogyakarta. Para pemimpin Republik Indonesia ditan...
Anggota DPR: Artidjo punya prinsip kuat berantas korupsi
Senin, 01 Maret 2021 - 00:06 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai anggota Dewan Pengawas KPK Artidjo Alkostar meru...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV