Pengamat Hukum: Pemerintah menetapkan status FPI sebagai ormas terlarang sudah tepat
Elshinta
Kamis, 31 Desember 2020 - 20:30 WIB | Penulis : Dody Handoko | Editor : Administrator
Pengamat Hukum: Pemerintah menetapkan status FPI sebagai ormas terlarang sudah tepat
Hukum adalah panglima, cukuplah FPI menjadi satu contoh yang tidak boleh ditiru. foto: ist

Elshinta.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan FPI sebagai Organisasi Terlarang. Hal ini resmi tertulis dalam Keputusan Bersama Menkumham, Mendagri, Jaksa Agung, Kapolri dan BNPT. FPI dianggap banyak melanggar keamanan dan melakukan hal yang bertentangan dengan hukum. 

Menanggapi hal ini, Pengamat Hukum Hadi Purwanto mengapresi tindakan tegas pemerintah tersebut. "FPI telah diberikan kesempatan cukup lama untuk memperbaiki dirinya. Pemerintah tidak semena-mena melakukan pelarangan. Semua berdasarkan Tahapan Hukum yang ada. Namun FPI sendiri yang  tidak memperbaiki sikap dan arogan menantang hukum," ungkapnya. 

Hadi menegaskan, sedemikian banyak kasus terjadi yg dilakukan oleh FPI. 

"Kasus Kerusuhan Monas, Sweeping Ilegal, Aksi Kekerasan, Persekusi Umat Beragama, Sampai Kasus Keramaian Bandara, Megamendung, Pernikahan Kerumunan di Petamburan, Hingga aksi senjata api di tol. Semua hal di atas adalah fakta jelas FPI tidak menghormati negara sebagai pemilik kekuasaan hukum," pandang Hadi. 

Lebih lanjut Deputi Advokasi DPP LIRA ini menjelaskan, bahwa semua Ormas, LSM, Organisasi apapun haruslah taat dan patuh kepada aturan hukum yang berlaku. 

"Pemerintah tidak membubarkan, karena secara status memang sudah bubar sendiri sejak SKT Kemendagri mereka sendiri yang tidak diperpanjang sejak 2019. Artinya mereka memang sudah lama ilegal," tegasnya

Kemudian Hadi juga meyakini Pemerintah sudah mlaksanakan aturan hukum yang sesuai. 

"Pelarangan FPI mengacu kepada putusan MK Nomor 83 PUU112013 23 Desember tahun 2014. Selanjutnya isi Anggaran Dasar FPI bertentangan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan," jelasnya. 

Tokoh Masyarakat asal Tuban ini berpandangan bahwa FPI berstatus sebagai Ormas terlarang merupakan satu kemenangan untuk bangsa Indonesia. "Ini merupakan harapan dari silent majority yang sebenarnya sudah lama berharap FPI dibubarkan. Terimakasih Pemerintah sudah memberikan kado terindah bagi rakyat Indonesia di akhir tahun 2020 ini," pujinya. 

Hadi menegaskan, setelah FPI bubar bukan hanya tidak boleh ada aksi dan atribut. 

"Tetapi juga tidak boleh ada akronim2 lain yang ditujukan menggantikan nama FPI guna tujuan gerakan yang sama. atau sekedar ganti baju dengan nama berbeda namun ideologi organisasi yang dianut masih sama bertentangan dengan NKRI," ujarnya.

Terakhir Hadi meminta kepada setiap warga negara di Indonesia untuk selalu melakukan sesuatu berdasarkan aturan hukum. 

"Hukum adalah panglima, cukuplah FPI menjadi satu contoh yang tidak boleh ditiru. Ratusan ribu ormas yang ada di Indonesia pertanda kebebasan kita berhimpun sangat terjaga. Jangan pernah merasa lebih tinggi dari negara," pungkasnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
AHY sebut KLB jadi ujian bagi masa depan demokrasi Indonesia
Minggu, 07 Maret 2021 - 15:32 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut kongres luar biasa di Deli Serdan...
AHY gelar rangkaian rapat konsolidasi respons KLB Deli Serdang
Minggu, 07 Maret 2021 - 14:55 WIB
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar rangkaian rapat konsolidasi deng...
PKB Kudus targetkan menang Pemilu 2024
Minggu, 07 Maret 2021 - 13:55 WIB
Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menargetkan bisa menang Pemilu 2024 sekaligu...
Pesan politik dari Deli Serdang, Sumut
Minggu, 07 Maret 2021 - 12:55 WIB
Drama perebutan kepengurusan Partai Demokrat yang berakhir dengan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli S...
Pengamat: Konflik Demokrat berpotensi menjadi partai kecil
Minggu, 07 Maret 2021 - 12:10 WIB
Pengamat Politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Rangkasbitung, Haris Hijr...
Relawan Joman: KLB Demokrat berbahaya buat Jokowi dan demokrasi
Minggu, 07 Maret 2021 - 11:27 WIB
KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara juga mendapat sorotan dari kelompok relawan Jokowi. Mereka men...
Marzuki Alie katakan Moeldoko akan benahi Partai Demokrat
Minggu, 07 Maret 2021 - 10:48 WIB
Pembenahan Partai Demokrat akan segara dilakukan Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB Jendral (Purn)...
Hanura: Maksud Jokowi baik ajak masyarakat cinta produk lokal
Minggu, 07 Maret 2021 - 08:00 WIB
Wakil Ketua Dewan Penasihat Partai Hanura Inas Nasrullah Zubir mengatakan ajakan Presiden Joko Widod...
Kasad renovasi puluhan rumah prajurit jadi layak huni
Minggu, 07 Maret 2021 - 07:45 WIB
Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa memberikan batuan renovasi puluha...
7 Maret 1967: Sukarno lengser, kantongi Supersemar Soeharto melenggang
Minggu, 07 Maret 2021 - 06:00 WIB
7 Maret 1967: Sukarno lengser, Supersemar mengantar Soeharto melenggang
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV