Menteri PPN: Pemerintah perkuat desain pembangunan di Papua
Elshinta
Jumat, 04 Desember 2020 - 11:15 WIB |
Menteri PPN: Pemerintah perkuat desain pembangunan di Papua
Warga menyaksikan proses pembangunan Kompleks Stadion Papua Bangkit di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, Jumat (15/3/2019). Stadion Papua Bangkit yang berkapasitas sekitar 40 ribu penonton tersebut dipersiapkan untuk perhelatan PON tahun 2020. ANTARA FOTO/Gusti Tanati/wpa/wsj. (ANTARA FOTO/GUSTI TANATI)

Elshinta.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan bahwa pemerintah memperkuat desain pembangunan di Papua yang berbasis orang asli Papua.

“Strategi komprehensif untuk Papua telah dilakukan dari berbagai perspektif sejak era otonomi khusus (otsus) tahun 2001 baik yang ditempuh pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat menjadi landasan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan akar masalah yang dialami masyarakat Papua.

Suharso menyebut perubahan yang signifikan tercermin pada penurunan persentase penduduk miskin, dari 54,75 persen pada Maret 1999 menjadi 26,55 persen pada September 2019 melalui sejumlah langkah dalam desain besar telah dilakukan untuk Papua dan Papua Barat.

Adapun desain besar percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat yakni pertama, pemerintah sepakat kerangka otsus sesuai UU Nomor 21 Tahun 2001 bagi Provinsi Papua adalah langkah asimetris, afirmatif, dan kontekstual dalam mengelola pembangunan, pemerintahan daerah, dan pelayanan publik.

Dalam konteks kerangka regulasi sektoral hingga kerangka anggaran, otsus memantik semangat baru perumusan kebijakan yang bersifat khusus untuk Papua, baik di level pusat maupun di daerah.

Kedua, otsus telah mendorong desentralisasi politik yang membuka ruang bagi Orang Asli Papua (OAP) untuk berperan serta dalam pemerintahan daerah.

OAP sebagai gubernur, bupati dan wali kota, mengakui kekhususan kultural melalui kehadiran Majelis Rakyat Papua sejak 2004 dan membentuk kabupaten-kabupaten baru sejak 2002 guna percepatan pelayanan publik untuk masyarakat Papua di daerah-daerah terpencil.

“Artinya, kewenangan untuk mengelola pembangunan telah berada di tangan masyarakat Papua, sesuai kebutuhan dan kearifan lokal,” imbuhnya.

Ketiga, otsus menjadi panduan pemerintah dalam desain khusus pembangunan Papua yang bersifat percepatan, melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2017 dan yang terbaru Inpres Nomor 9 tahun 2020.

Strategi itu, lanjut dia, merupakan bukti keberpihakan yang bersifat kontekstual Papua dengan fokus di SDM Papua, ekonomi rakyat dari hulu ke hilir, infrastruktur wilayah yang terpadu, pembangunan berkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Keempat, langkah Presiden Joko Widodo melalui adopsi pendekatan kultural wilayah adat dan ekologis dalam perencanaan pembangunan nasional, baik dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024.

Adapun pendekatan tujuh wilayah adat di Papua meliputi Saireri, Tabi, Laa Pago, Mee Pago, Animha, Domberai, dan Bomberai.

Strategi kebijakan dan pelaksanaan tersebut, kata dia, diharapkan dapat sesuai dengan kebutuhan, aspirasi dan kearifan lokal di Papua dan Papua Barat.

Kelima, komitmen untuk memberdayakan OAP dalam ruang publik, baik di jajaran kementerian/lembaga, TNI/Polri, dan BUMN.

Secara khusus, Presiden RI Joko Widodo menerbitkan Perpres Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat yang mendorong keberpihakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas pelaku usaha Papua.

Keenam, pemerintah juga menetapkan Provinsi Papua sebagai tuan rumah PON XX 2020 yang diundur ke Oktober 2021 sebagai upaya mitigasi pandemi COVID-19 dan akan diselenggarakan di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Mimika.

Ketujuh, berbagai pendekatan, strategi dan kebijakan yang bersifat holistik dan afirmatif untuk Papua didasarkan dengan kondisi global yang berlangsung, baik adaptasi perubahan iklim, ketahanan bencana, gender dan inklusi sosial, pemerintahan yang kolaboratif dan terbuka, maupun keamanan insani.

“Prinsip dasar kita bersama adalah percepatan pembangunan Papua yang humanis, berkelanjutan, dan inklusif, yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Suharso.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Satgas Yonif 125/SMB, koramil, polsek dan warga kerja bakti perbaiki jalan putus
Jumat, 22 Januari 2021 - 20:11 WIB
Jalan yang menghubungkan Kabupaten Merauke dengan Kabupaten Boven Digoel terputus, Satgas Pamtas Yon...
Luas kawasan kumuh di Kendari berkurang 168 hektare
Kamis, 21 Januari 2021 - 14:24 WIB
Pemerintah Kota Kendari di Provinsi Sulawesi Tenggara mengklaim luas kawasan kumuh di wilayahnya ber...
 APERSI Sumut targetkan pengurangan backlog rumah di Sumut tahun ini
Kamis, 21 Januari 2021 - 11:11 WIB
Asosiasi Pengembang Perumahan Dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) DPD Sumatera Utara menargetk...
Perjalanan menuju Papua sejahtera
Minggu, 17 Januari 2021 - 13:10 WIB
Pembangunan Papua dan Papua Barat terus menjadi isu yang mendapat perhatian khusus dari Pemerintah d...
Tim survei tinjau lokasi sasaran TMMD 2021 di Desa Wringinharjo
Kamis, 14 Januari 2021 - 15:47 WIB
Tim survei TMMD Kodim 0703 Cilacap mulai turun ke wilayah yang sudah ditargetkan sebagai sasaran keg...
Pemkot Bandung kejar target pembangunan di tengah pandemi
Sabtu, 09 Januari 2021 - 12:57 WIB
Wali Kota Bandung, Oded M. Danial mengakui, pandemi Covid-19 berdampak besar pada pembangunan di Kot...
Wali Kota cek kerusakan besi pembatas Fores Walk Babakan Siliwangi
Jumat, 08 Januari 2021 - 10:37 WIB
Wali Kota Bandung, Oded M. Danial mengaku segera menindaklanjuti kabar tentang rusaknya besi pembata...
Awal tahun 2021, 7.000 sertipikat tanah diterima warga Majalengka melalui program PTSL 
Selasa, 05 Januari 2021 - 21:23 WIB
Sebanyak 7.000 sertifikat tanah secara simbolis hari ini diterima warga Kab. Majalengka Jawa Barat y...
Pemerintah klaim restorasi terumbu karang Bali berjalan sesuai rencana
Selasa, 05 Januari 2021 - 11:16 WIB
Pemerintah melalui Kemenko Kemaritiman dan Investasi mengklaim program restorasi terumbu karang yang...
Menteri PUPR berharap tol Cisumdawu beroperasi tahun ini
Selasa, 05 Januari 2021 - 09:46 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono berharap tol Cileunyi-Sumed...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV