Anita Kolopaking sebut Djoko Tjandra ingin nama baiknya dipulihkan
Elshinta
Rabu, 25 November 2020 - 17:55 WIB |
Anita Kolopaking sebut Djoko Tjandra ingin nama baiknya dipulihkan
Anita Kolopaking menjadi saksi untuk terdakwa mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Pinangki Sirna Malasari di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (25/11). (Desca Lidya Natalia)

Elshinta.com - Anita Kolipaking selaku mantan penasihat hukum Djoko Tjandra menyebut kliennya meminta tolong kepada agar terpidana kasus korupsi "cessie" Bank Bali tersebut kembali mendapatkan nama baik.

"Inti pembicaraan saya sama Djoko Tjandra terus terang dia bilang 'Anita tolong bantu saya, saya ingin hukum saya ditegakkan, tolong saya butuh kebenaran hukum saya ingin punya nama baik'. Saya sampaikan 'Siap Pak kalau itu yang diinginkan mari sama-sama dilakukan," kata Anita di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu.

Anita menjadi saksi untuk terdakwa mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Pinangki Sirna Malasari.

Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 tanggal 1 Juni 2009, Djoko Tjandra divonis 2 tahun penjara di kasus cessie Bank Bali.

Pertemuan yang disebutkan Anita itu terjadi pada 19 November 2020 di kantor Djoko Tjandra di Kuala Lumpur Malaysia.

"Pada pertemuan itu memang saya sudah siapkan menjadi kuasa hukum. Saya dikenalkan Pinangki itu," tambah Anita.

Anita mengatakan saat itu Pinangki menyebut Djoko Tjandra mencari pengacara, lalu Anita diminta untuk bertemu dengan Djoko Tjandra.

"Saya pelajari berkas dia di website, saya katakan ya memang permasalahan hukumnya ini kalau saya lihat PK-nya bahwa 'non-excutable'," ungkap Anita.

Anita menilai Djoko Tjandra ingin agar dirinya menanyakan ke Kejaksaan Agung status hukum Djoko Tjandra.

"Karena Pak Djoko minta bertemu, setelah kenalan dia bicara kekecewaan dia. Dia sedih karena proses hukum berkepanjangan lalu pembicaraan itu mengarah bagaimana proses hukum. Saya sudah kasih alternatif bapak lakukan tanya status hukum atau PK, kalau bapak mau tanya status hukum boleh-boleh saja bertanya, kalau mau pasti PK. Jadi dia butuh masukan kami," jelas Anita.

Atas permintaan Djoko Tjandra tersebut, Pinangki mengatakan agar Djoko Tjandra masuk saja ke Indonesia dan ditahan dulu baru diproses hukum.

Dalam perkara ini jaksa Pinangki didakwa dengan tiga dakwaan yaitu pertama dakwaan penerimaan suap sebesar 500 ribu dolar AS (sekitar Rp7,4 miliar) dari terpidana kasus cessie Bank Bali Djoko Soegiarto Tjandra.

Kedua, dakwaan pencucian uang yang berasal dari penerimaan suap sebesar 444.900 dolar atau sekitar Rp 6.219.380.900 sebagai uang pemberian Joko Tjandra untuk pengurusan fatwa ke MA.

Ketiga, Pinangki didakwa melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Andi Irfan Jaya dan Djoko Tjandra untuk menyuap pejabat di Kejagung dan MA senilai 10 juta dolar AS.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Ombudsman Sumut dan BPKP bahas masalah dana desa
Kamis, 28 Januari 2021 - 18:35 WIB
Isu dana desa di Sumut, terutama soal pengucuran dana desa ke sejumlah desa yang sudah lama ditingga...
Polresta Surakarta rekonstruksi puluhan adegan kasus penembakan
Kamis, 28 Januari 2021 - 14:41 WIB
Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Surakarta menggelar rekonstruksi puluhan adegan kasus penembakan...
KPK panggil tiga saksi penyidikan kasus suap Edhy Prabowo
Kamis, 28 Januari 2021 - 14:10 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis memanggil tiga saksi dalam penyidikan kasus suap perizinan...
KPK lelang dua tanah dari perkara korupsi Umar Ritonga
Kamis, 28 Januari 2021 - 14:01 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Dumai...
KPK panggil pejabat Kemenkes dan Bappenas terkait kasus DAK Kota Dumai
Kamis, 28 Januari 2021 - 12:15 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis memanggil pejabat Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Seorang pegawai KPK meninggal dunia karena COVID-19
Kamis, 28 Januari 2021 - 12:00 WIB
Ferial Surya Wicaksono (34), pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Direktorat Penyidikan m...
Polres Cianjur selidiki kasus bantuan ayam program BPNT
Kamis, 28 Januari 2021 - 09:00 WIB
Polres Cianjur, Jawa Barat, menurunkan tim ke Kecamatan Pagelaran, guna menyelidiki kasus pembagian ...
Polresta Cirebon tangkap dua pencuri besi pembatas jalan tol
Kamis, 28 Januari 2021 - 08:45 WIB
Kepolisian Resor Kota (Polresta) Cirebon, Jawa Barat, menangkap dua tersangka pencuri besi pembatas ...
Tim gabungan COVID-19 Lebak gelar operasi protokol kesehatan
Kamis, 28 Januari 2021 - 06:30 WIB
Tim gabungan COVID-19 di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten menggelar operasi yustisi penerapan protok...
Pasien korban malapraktik RS Telogorejo Semarang diduga di-COVID-kan
Kamis, 28 Januari 2021 - 06:00 WIB
Samuel Reven (26) pasien Rumah Sakit Telogorejo Semarang yang meninggal dunia akibat dugaan malaprak...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV