Organ inti penggerak Jokowi minta Presiden evaluasi menteri dan Stafsus
Elshinta
Selasa, 17 November 2020 - 20:24 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Organ inti penggerak Jokowi minta Presiden evaluasi menteri dan Stafsus
Sumber foto: Bayu Istiqlal/elshinta.com.

Elshinta.com - Sejumlah Organisasi-organisasi Penggerak Joko Widodo (Jokowi) atas nama Forum Strategis Arah Bangsa (Fostrab) meminta Presiden segera mengambil langkah strategis dalam menghadapi situasi nasional.

Salah satunya yakni meminta kepada Presiden Jokowi untuk mengevaluasi dan mengganti menteri, stafsus, dan perangkat lain yang kinerjanya sudah tidak lagi sesuai dengan visi dan misi presiden. Alasannya terdapat sejumlah menteri dan stafsus yang kerap membuat kegaduhan.

"Tak henti-hentinya para pembantu presiden di tengah pandemi membuat tindakan 'blunder' yang dinilai masyarakat seakan mempertontonkan sebuah kegilaan," ujar Koordinator Fostrab Jamaluddin Malik di kawasan, Jakarta Selatan, Selasa, (17/11).

Selain itu Jamal yang merupakan tim inti presiden saat Pemilu 2014 dan 2019 lalu tersebut mengatakan bahwa selama masa pandemi para pembantu bekerja lambat dan lemah dalam mengkonsolidasikan satuan kerjanya masing-masing.

"Padahal presiden telah memerintahkan menterinya untuk bekerja extraordinary sehingga masyarakat di tengah pandemi memiliki rasa aman, nyaman dan ketenangan," kata dia.

Belum lagi menurutnya mengenai kebijakan finalisasi Omnibuslaw atau Undang-Undang Cipta Kerja yang digagas pemerintah demi tujuan menggerakan roda perekonomian Bangsa Indonesia. 

Karena minimnya sosialiasai dan komunikasi dari para pembantu presiden, kebijakan tersebut ditunggangi kabar palsu alias hoax. Tidak hanya itu pembantu presiden melakukan kesalahan fatal karena tidak cermat dengan adanya kesalahan tulis dalam draf Cipta Kerja yang diteken Presiden.

Belum lagi adanya blunder staf khusus Presiden yang menerbitkan 'Surat Perintah' kepada elemen mahasiswa untuk membendung aksi unjuk rasa. 

"Selain itu peran tim jubir kepresidenan 'salah kaprah' dalam mengkomunikasikan banyak hal, termasuk kebijakan Omnibuslaw," katanya seperti dilaporkan Reporter Elshinta, Bayu Istiqlal.

Padahal menurut Jamal UU Omnibuslaw  bertujuan baik karena pada prinsip dasarnya tidak ada satupun negara di dunia ini yang bisa survive tanpa investasi. 

"Tanpa kita sadari, dalam ekonomi global kita bersaing dengan negara-negara lain untuk mendapati investasi guna menggerakan ekonomi nasionalnya masing-masing," tuturnya.

Menurutnya kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang sekeliling Presiden tersebut akan berimbas pada Presiden sendiri. Presiden yang akan menjadi sasaran akibat kesalahan yang dibuat oleh orang-orang di sekelilingnya.

"Disadari atau tidak, 'blunder' yang terjadi diatas menambah point 'downgrade' kepada Presiden Jokowi, sehingga banyak wacana yang muncul di masyarakat bahwa 'negara dikelola dengan tidak profesional'. Lalu akan muncul pertanyaan, sampai kapan hal ini terus terjadi? Atau memang ada operasi 'dirty work' yang terjadi didalam 'lingkaran presiden' yang bertujuan untuk mendelegitimasi Presiden Jokowi," katanya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Sandiaga minta pelaku UMKM Batam berkolaborasi bangkit dari pandemi
Sabtu, 23 Januari 2021 - 12:45 WIB
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno meminta para pelaku usaha pariwisa...
Masyarakat Yalimo diminta bersabar tunggu putusan MK
Sabtu, 23 Januari 2021 - 10:50 WIB
Tim pasangan calon bupati dan wakil bupati Yalimo nomor urut satu Erdi Dabi-Jhon Wilil (Er-Jhon) men...
DPR sampaikan surat persetujuan calon Kapolri kepada Presiden Jokowi
Jumat, 22 Januari 2021 - 20:34 WIB
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan DPR RI telah menyerahkan surat persetujuan pemb...
Komisi IX DPR RI cek kesiapan program vaksinasi di Pandeglang 
Jumat, 22 Januari 2021 - 18:56 WIB
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten...
Pemkot Bandung dukung rencana perpanjangan PPKM Jawa-Bali
Jumat, 22 Januari 2021 - 17:10 WIB
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat...
Personel Yonif 400/BR kembali gugur saat kontak tembak dengan KKB
Jumat, 22 Januari 2021 - 14:10 WIB
Pratu Roy Vebrianto, anggota Yonif 400/BR, Jumat meninggal akibat luka tembak yang bersarang di tubu...
Etik-Agus kepala daerah terpilih dalam Pilkada Sukoharjo
Kamis, 21 Januari 2021 - 19:59 WIB
PU Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah menetapkan pasangan calon terpilih Pilkada 2020, Kamis (21/1) pu...
 Pakar Hukum TN: Ketentuan ambang batas 20 persen hanya untungkan oligarki
Kamis, 21 Januari 2021 - 13:10 WIB
Pakar hukum tata negara Herlambang P. Wiratraman menyayangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang ...
Presiden Jokowi ucapkan selamat atas pelantikan Joe Biden
Kamis, 21 Januari 2021 - 10:58 WIB
Presiden RI Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Amer...
Komisi II DPRA minta pemda tertibkan tambang di kawasan hutan
Rabu, 20 Januari 2021 - 22:05 WIB
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) meminta pemerintah daerah menertibkan perkebunan dan p...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV