Pabrik kelapa sawit tanpa kebun di Kalbar perlu dievaluasi
Elshinta
Sabtu, 07 November 2020 - 16:50 WIB |
Pabrik kelapa sawit tanpa kebun di Kalbar perlu dievaluasi
Kebun sawit di Kalbar (ANTARA/Dedi)

Elshinta.com - Kepala Dinas Perkebunan Kalbar, Heronimus Hero, mengatakan kehadiran Pabrik Kelapa Sawit (PKS) tanpa kebun pada awalnya diperkenankan dan telah membantu menyerap Tandan Buah Segar (TBS), namun dalam perkembangannya perlu dilakukan evaluasi terhadap aturan yang mengharuskan pabrik tersebut harus juga memiliki kebun sendiri.

“Peraturaan yang ada saat ini bahwa PKS disyaratkan untuk memiliki kebun sendiri yang mampu memasok pabrik minimal 20 persen,” ujarnya di Pontianak, Sabtu.

Kehadiran pabrik tanpa kebun ini, seyogianya juga tak sejalan dengan dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Permentan tersebut salah satunya mengatur mengenai keharusan bagi usaha industri pengolahan hasil kelapa sawit memenuhi paling rendah 20 persen kebutuhan bahan bakunya dari kebun yang diusahakan sendiri.

Saat ini dari data yang dimilikinya, ada lima PKS tanpa kebun di Kalbar yang tersebar di beberapa daerah, antara lain Sanggau dua pabrik, Bengkayang, Melawi, dan Landak, masing-masing satu pabrik.

Menurutnya, beberapa di antara pabrik ini telah berupaya memenuhi persyaratan tersebut. Dalam hal ini, maka peran pemerintah kabupaten sangat penting dalam mengawal kemajuan yang dilakukan oleh PKS tanpa kebun tersebut.

Dia menilai, kehadiran PKS tanpa kebun di satu sisi telah memberikan pasar bagi petani ataupun pekebun sawit, mengingat saat ini jumlah PKS di Kalbar tidak sebanding dengan jumlah Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang telah dikeluarkan. Saat ini, sebut dia, ada 374 IUP yang telah dikeluarkan, namun jumlah PKS yang ada, termasuk PKS tanpa kebun, baru ada 110 pabrik.

Namun di sisi lain, kehadiran PKS tanpa kebun berpotensi mengganggu pasar bahkan berpotensi mengarah pada bentuk persaingan tidak sehat karena telah mengakibatkan terganggunya pasokan bahan baku bagi PKS yang memiliki kebun.

Penawaran harga pembelian TBS oleh PKS tanpa kebun yang cenderung lebih tinggi daripada penawaran harga pembelian PKS yang terintegrasi, berpotensi menyebabkan para pekebun mengalihkan penjualan TBS mereka kepada PKS tanpa kebun.

Hal tersebut tentu saja menyebabkan terganggunya kontinuitas pasokan bahan baku TBS produksi pabrik kelapa sawit yang selama ini bekerjasama dengan pekebun.

“Dampak negatifnya, kehadiran PKS tanpa kebun ini membuka persaingan harga yang tidak sehat, serta dapat merusak kemitraan antara PKS dan pekebun. Hal ini yang perlu pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah guna memastikan bahwa pekebun memasok TBS mereka kepada PKS yang menjadi mitra mereka,” jelas dia,

Tak hanya menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan merusak kemitraan PKS dan pekebun, namun kehadiran PKS tanpa kebun ini juga membuka celah penyerapan TBS dari sumber tanaman yang tidak jelas usia dan asal usulnya. Padalah besarnya harga TBS selama ini ditetapkan berdasarkan usia tanaman.

“Karena tidak semua harganya sama, tergantung usia tanaman yang tentu mempengaruhi kualitas buah. Ketelusuran TBS ini sangat penting,” tutur dia.

Karena itu pihaknya terus mendorong lima PKS tanpa kebun yang ada saat ini di Kalbar segera memiliki kebun sendiri, minimal mampu memenuhi kebutuhan pabrik sebesar 20 persen. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah sangat penting guna mengevaluasi kemajuan pembangunan kebun sawit oleh PKS tanpa kebun, sekaligus mengawasi persaingan usaha agar tidak mengganggu tata niaga.

Sementara itu, Ketu Gabungan Perusahaan Sawit Indonesia (GAPKI) Kalbar, Purwati Munawir menyarankan seyogyanya pemerintah daerah setempat membentuk tim untuk menilai sebaran pabrik yang ada di lapangan dan keterkaitannya terhadap sumber bahan baku milik pekebun non mitra dan sejauh mana penerapan Permentan. Jika memang terbukti menyimpang dari ketentuan yang ada perlu segera ditertibkan.

“Dalam aturan yang ada bahwa kegiatan usaha pengolahan hasil perkebunan dapat didirikan pada wilayah perkebunan swadaya masyarakat yang belum ada usaha pengolahan hasil perkebunan setelah memperoleh hak atas tanah dan perizinan berusaha dari pemerintah pusat,” jelas dia.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Antisipasi banjir, DPC PDI Perjuangan Kota Kediri tanam pohon di wisata  mata air
Jumat, 15 Januari 2021 - 17:58 WIB
Sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan, DPC PDI Perjuangan Kota Kediri, Jawa Timu...
Pakar logistik: Program Langit Biru tekan biaya produksi sektor usaha
Senin, 11 Januari 2021 - 18:10 WIB
Pakar logistik Univeritas Padjadjaran Bandung, Ina Primiana menilai Program Langit Biru (PLB) Pertam...
Mensos ajak masyarakat lestarikan dan jaga kekayaan alam di bantaran Ciliwung
Minggu, 10 Januari 2021 - 20:56 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengajak masyarakat Jakarta, khususnya yang berada Balekambang, Kecam...
HUT ke-48, PDIP tanam ribuan pohon sagu di Papua
Minggu, 10 Januari 2021 - 16:40 WIB
PDI Perjuangan (PDIP) Provinsi Papua melakukan penanaman ribuan pohon sagu di Papua dan penghijauan ...
Megawati pilih bunga Lotus gerakan cinta Ciliwung bersih
Sabtu, 09 Januari 2021 - 14:46 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri memilih bunga lotus sebagai logo gerakan cinta ...
 Restorasi terumbu karang serap lebih dari 10 ribu tenaga kerja di masa pandemi
Jumat, 08 Januari 2021 - 11:36 WIB
Program padat karya Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) atau restorasi terumbu karang yang dijalankan...
Ribuan struktur karang Program ICRG hiasi bawah laut Bali
Minggu, 03 Januari 2021 - 21:10 WIB
Ribuan struktur karang Program Restorasi Terumbu Karang Indonesia Coral Reef Garden (ICRG) yang di...
Puluhan tanaman di Jalan Sudirman-Thamrin dipasangi barcode data 
Minggu, 03 Januari 2021 - 11:37 WIB
Puluhan tanaman di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat dipasangi barcode oleh Dinas Pert...
BMKG prakirakan Jateng selatan diguyur hujan saat pergantian tahun
Rabu, 30 Desember 2020 - 20:46 WIB
Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo mengatakan w...
Pakar ekologi IPB University nilai desa sebagai tumpuan kehidupan
Rabu, 30 Desember 2020 - 10:46 WIB
Pakar ekologi politik IPB University Dr. Arya Hadi Dharmawan mengatakan bahwa desa merupakan tumpu...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV