Langkah tidak populer dari pemimpin di era pandemik
Elshinta
Jumat, 30 Oktober 2020 - 17:19 WIB |
Langkah tidak populer dari pemimpin di era pandemik
Langkah tidak populer dari pemimpin di era pandemik

Elshinta.com - Pandemik COVID-19 yang disebabkan virus SARS-CoV-2 telah menciptakan kompleksitas masalah dan menimbulkan tekanan terhadap seluruh pemimpin di dunia, tak terkecuali terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Bagi Indonesia, pandemik yang disebabkan penyakit menular terakhir kali terjadi saat flu Spanyol mewabah pada 1918, atau lebih dari seabad lalu ketika Tanah Air masih dikuasai pemerintahan kolonial. Kini pandemik kembali datang dan menimbulkan dampak luas yang tidak hanya mengganggu ketahanan kesehatan, namun juga perekonomian nasional.

Berbagai program yang telah direncanakan sejak awal oleh Jokowi-Ma’ruf di tahun pertama kepemimpinan-nya terpaksa diubah karena harus difokuskan untuk menangani COVID-19 beserta dampaknya.

Sejak akhir April 2020 lalu, pemerintah telah merealokasi dan juga menambah anggaran untuk menangani dampak langsung dan tidak langsung dari COVID-19. Anggaran negara dialokasikan tak kurang dari Rp695,2 triliun. Berbagai program penanganan kesehatan, bantuan sosial, hingga penghidupan kembali Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) telah dilaksanakan.

Indonesia pernah belajar dari krisis ekonomi yang menjatuhkan rezim pemerintahan Soeharto pada 1998. Namun, krisis yang datang kali ini berbeda karena bukan ditimbulkan oleh gejolak di sektor keuangan, melainkan bersumber dari gejolak di sektor kesehatan yang mengancam langsung keselamatan jiwa warga negara.

Ketika pemerintah berupaya merawat ribuan warga yang terinfeksi COVID-19 dan mencegah penularan-nya, pemerintah juga harus memikirkan nasib dari jutaan orang yang kehilangan pekerjaan dan mengalami penurunan penghasilan karena dampak pandemik yang begitu masif.

Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko mengakui bahwa pandemik COVID-19 ini adalah game changer bagi proses pembangunan di Indonesia.

Pandemik telah membawa kerumitan masalah yang luar biasa degan skala kegentingan yang luas. Tekanan karena berbagai masalah itulah yang membuat Presiden Jokowi harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

Presiden Jokowi, menurut Moeldoko, memilih mengambil risiko untuk melahirkan terobosan kebijakan, guna membawa Indonesia segera keluar dari masa sulit. Keputusan itu harus diambil meskipun tidak populer dan berpotensi menimbulkan kegaduhan.

"Presiden mengambil keputusan tidak populis, dicaci maki tapi beliau lebih mementingkan masa depan yang lebih baik. Untuk itu seorang pemimpin mengorbankan kepentingan pribadi-nya," ujar Moeldoko.

Langkah tidak populer yang dimaksud Moeldoko itu adalah keputusan Jokowi mendorong percepatan penyelesaian Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja.

RUU yang telah disahkan di sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu diharapkan Jokowi dapat menarik aliran investasi langsung (direct investment) agar membuka banyak lapangan pekerjaan dan memberikan penghidupan yang lebih layak kepada para pekerja.

Dalam situasi pandemik, kata Presiden, kebijakan untuk menangani masalah kesehatan masyarakat tetap nomor satu. Namun, bukan berarti permasalahan ekonomi masyarakat dikorbankan.

Pandemik yang telah berlangsung selama tujuh bulan telah menyebabkan 3,5 juta pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan. Akibatnya, angka pengangguran di Indonesia berpotensi meningkat menjadi 10,4 juta orang. Hal itu belum termasuk 2,9 juta angkatan kerja baru setiap tahunnya yang juga membutuhkan lapangan pekerjaan.

Dampak dari meningkatnya tingkat pengangguran tidak bisa dipandang sebelah mata. Hilangnya pendapatan akan menjerumuskan masyarakat ke jurang kemiskinan. Hal ini akan menambah beban masyarakat di tengah pandemik.

Menurut perkiraan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jumlah orang miskin bisa bertambah menjadi 28 juta orang atau sebesar 10,62 persen dari total masyarakat Indonesia pada 2020, jika tidak ada intervensi signifikan dalam penanganan dampak pademik COVID-19.

Di sisi lain, melalui RUU Cipta Kerja, Jokowi juga berupaya mempermudah masyarakat yang ingin merevitalisasi atau memulai bisnis UMKM.

Untuk sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK), pemerintah tidak lagi mewajibkan perizinan, melainkan hanya pendaftaran. Pemerintah juga menjamin proses birokrasi untuk UMKM akan terbebas dari pungutan liar (pungli) karena sistem yang terintegrasi dan juga terawasi melalui perangkat elektronik.

"Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus dipangkas," ucap Jokowi menegaskan.

Presiden Jokowi juga pernah mengungkapkan dirinya siap mengambil risiko untuk membawa bangsa Indonesia keluar dari pandemik COVID-19. Akhir dari pandemik masih tidak menentu. Solusi penyediaan vaksin masih terganjal dengan jaminan keamanan dan efektivitasnya.

Jokowi menyebutkan dirinya telah mengambil risiko untuk menambah belanja negara dengan dengan memperlebar defisit fiskal di APBN 2020. Defisit fiskal diperlebar menjadi 6,34 persen Produk Domestik Bruto (PDB) dari ketentuan maksimal 3 persen dari PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pelebaran defisit fiskal ini mengharuskan Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabiltas Sistem Keuangan.

Defisit fiskal hingga 6,34 persen dari PDB juga membuat negara harus mencari pembiayaan hingga Rp1.039,2 triliun tahun ini. Defisit inilah yang membiayai Rp695,2 triliun kebutuhan anggaran untuk penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dari alokasi kebijakan anggaran tersebut, pemerintah Rp87,5 triliun untuk anggaran kesehatan dan Rp203,9 triliun untuk perlindungan sosial.

Pada 2021, Jokowi juga masih akan mengalokasikan anggaran untuk penanganan COVID-19 dan PEN dengan tetap merelaksasi defisit fiskal. Dalam Rancangan APBN 2021, defisit anggaran ditetapkan 5,7 persen PDB atau Rp1.006,4 triliun.

"Di tengah keterbatasan keuangan negara, saya mengambil risiko untuk mengatasi masalah ini. Berapa ratus triliun (rupiah) yang kita kerahkan untuk mengatasi wabah maupun untuk membantu warga," tutur Jokowi.

Pegang Janji

Langkah tak populer juga kerap menimbulkan riak-riak kegaduhan dan keraguan atas janji-janji Jokowi-Ma’ruf saat terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

Moeldoko mengatakan seluruh kebijakan yang ditempuh Presiden Jokowi selama ini tidak mengabaikan janji sesuai visi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf untuk lima tahun ke depan.

Dari visi Jokowi-Ma’ruf, menurut Laporan Tahunan 2020 yang diterbitkan Kantor Staf Kepresidenan, terdapat lima arahan strategis yang telah dirangkum dalam program kerja 2019-2024. Lima arahan strategis tersebut menjadi pedoman yang selalu dipegang pemerintah dalam menetapkan kebijakan.

Lima arahan strategis itu adalah pertama pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), kedua melanjutkan pembangunan infrastruktur, ketiga menyederhanakan regulasi, keempat memangkas birokrasi, dan kelima transformasi ekonomi.

"Itu lima hal yang selama ini telah ditekuni dengan baik oleh para Menteri dan saya mengontrol dari waktu ke waktu," ujar Moeldoko, yang mantan Panglima TNI.

Relasi antara tekanan yang ditimbulkan pandemik dan tuntutan realisasi janji-janji itu menyimpulkan bahwa saat ini Jokowi-Ma'ruf tak ubahnya sedang berada di medan laga untuk membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin bangsa dengan segala otoritas yang dimiliki.

Jokowi pada tahun lalu pernah menyampaikan akan menuntaskan seluruh janjinya dalam membangun negara menjadi lebih baik. Dia mengatakan tidak memiliki beban apapun di periode kedua ini karena tidak akan lagi menjabat selepas 2024.

"Lima tahun ke depan, mohon maaf, saya sudah tidak ada beban lagi. Saya tidak bisa nyalon lagi. Jadi apapun yang terbaik untuk negara akan saya lakukan," kata Jokowi saat itu.

Kini rakyat menunggu penyelesaian janji-janji Jokowi-Ma’ruf dan langkah penyelamatan keluar dari krisis akibat pandemik yang sudah berlangsung selama tujuh bulan ini. Pandemik menjadi ajang pembuktian bagi Jokowi-Ma’ruf untuk mampu membawa bangsa selamat dari krisis dahsyat ini.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Pemerintah bangun 51 rumah warga Nanga Nyabau korban kebakaran
Minggu, 29 November 2020 - 18:37 WIB
Pembangunan rumah korban kebakaran untuk warga Desa Nanga Nyabau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, s...
Yogyakarta targetkan capaian kinerja fisik 95 persen akhir November
Minggu, 29 November 2020 - 11:40 WIB
Pemerintah Kota Yogyakarta tetap berusaha memastikan capaian kinerja, khususnya kinerja fisik meskip...
Kemenkeu beri pinjaman ke Perumnas untuk penyediaan satu juta rumah
Sabtu, 28 November 2020 - 17:43 WIB
Kementerian Keuangan memberikan pinjaman pembiayaan senilai Rp650 miliar kepada Perum Perumnas untuk...
Menristek: Teknologi UPVC jawab masalah penyediaan rumah
Kamis, 26 November 2020 - 20:50 WIB
- Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/ Kepala BRIN) Bam...
Pemkab Kudus pastikan semua proyek perbaikan jalan selesai Desember
Kamis, 26 November 2020 - 20:20 WIB
Puluhan proyek perbaikan maupun pembangunan jalan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang sempat tertu...
Pemprov Jabar bangun 20 ribu rumah subsidi untuk guru
Rabu, 25 November 2020 - 21:15 WIB
Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan membangun 20 ribu unit rumah subsidi untu...
Progres pembangunan Sirkuit Mandalika capai 32,50 persen
Rabu, 25 November 2020 - 17:30 WIB
PT PP (Persero), BUMN konstruksi dan investasi nasional, menyampaikan sampai pekan ketiga November 2...
Menkeu: Pengelola aset negara harus inovatif, kreatif, dan adaptif
Selasa, 24 November 2020 - 15:30 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pengelola aset negara harus terus inovati...
Personel Satgas Pamtas Yonif 642 dan warga perbaiki jalan setapak
Senin, 23 November 2020 - 14:55 WIB
Personel Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 642/Kapuas bersama warga melaksanakan karya bakti perbaikan...
21 November 2000: Hari jadi Provinsi Bangka Belitung
Sabtu, 21 November 2020 - 06:01 WIB
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai provinsi ke-31 oleh Pemerintah Republik Indone...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV