Dua mantan anggota DPRD Kota Bandung divonis 5 dan 6 tahun penjara
Elshinta
Senin, 26 Oktober 2020 - 15:01 WIB |
Dua mantan anggota DPRD Kota Bandung divonis 5 dan 6 tahun penjara
Pengadilan Negeri (PN) Bandung menggelar sidang putusan perkara korupsi RTH. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Elshinta.com - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis kepada dua mantan anggota DPRD Kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet, dengan hukuman masing-masing enam tahun dan lima tahun penjara karena kasus korupsi ruang terbuka hijau.

Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet yang merupakan anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014 itu dinyatakan bersalah atas korupsi anggaran pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) 2012. 

"Majelis hakim berkesimpulan Tomtom dan Kadar secara sah dan meyakinkan bersalah. Dengan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain," kata ketua Majelis Hakim, T Benny Eko Supriyadi di PN Bandung, Jalan L.L.R.E. Martadinata, Kota Bandung, Senin.

Kepada Tomtom, majelis hakim menjatuhkan vonis pidana hukuman enam tahun penjara dengan denda sebesar Rp400 juta, subsider enam bulan kurungan.

Lalu untuk Kadar, majelis hakim menjatuhkan vonis pidana lima tahun penjara dengan denda yang sama dengan Tomtom, sebesar Rp400 juta, subsider enam bulan kurungan.

Selain itu mereka pun dihukum harus membayar uang pengganti atas tindak pidana korupsi itu. Apabila tidak, maka jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menyita harta benda dan melelang hingga senilai uang pengganti tersebut.

Tomtom, diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp5,1 miliar, sedangkan Kadar diharuskan membayar Rp9 miliar. Namun jika tidak membayar dan harta harta benda tidak memenuhi nilai tersebut, maka Tomtom bakal ditambah hukumannya selama dua tahun, sedangkan Kadar ditambah satu tahun.

Putusan hakim itu, diberikan sesuai dakwaan alternatif Pasal 3 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Jo. Pasal 64 KUHPidana. Hukuman yang diberikan kepada dua eks legislator itu hampir sama dengan tuntutan jaksa KPK.

Pada sidang pembacaan tuntutan, Tomtom dituntut hukuman penjara enam tahun. Namun hukuman untuk Kadar lebih berat dari tuntutannya yakni dari empat tahun, divonis menjadi lima tahun.

Hakim menyebut, pertimbangan hukuman mereka itu diperberat karena keduanya merupakan anggota aparatur negara serta menggunakan uang hasil korupsinya.

Adapun perkara yang menjerat mereka itu bermula dari Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Auditorat Utama Investigasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 47/LHP/XXI/10/2019 Tanggal 14 Oktober 2019.

Tomtom dan Kadar, beserta mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung, Herry Nurhayat, didakwa telah merugikan anggaran negara sebesar Rp69.631.803.934,71.

Ketiganya, didakwa oleh Jaksa KPK telah melakukan penggelembungan anggaran untuk pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kecamatan Mandalajati dan Kecamatan Cibiru, Kota Bandung.

Tomtom dan Kadar, diketahui merupakan bagian dari Badan Anggaran (Banggar) di DPRD Kota Bandung yang didakwa bekerjasama dengan Herry untuk melakukan penggelembungan anggaran tersebut.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Dua tersangka dalam kasus Edhy Prabowo serahkan diri ke KPK
Kamis, 26 November 2020 - 16:10 WIB
Dua tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha dan/atau pegelolaan perikanan atau k...
Polisi tangkap pecandu sabu curi kotak amal di delapan masjid
Kamis, 26 November 2020 - 13:45 WIB
Aparat Kepolisian Resor Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menangkap pecandu sabu-sabu yang diduga t...
Polisi ringkus dua pelaku penipuan mengaku tim Satgas COVID-19
Kamis, 26 November 2020 - 13:15 WIB
Kepolisian Resor Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), akhirnya meringkus dua pelaku penipuan yang b...
Polisi naikkan kasus kerumunan Rizieq Shihab di Bogor ke penyidikan
Kamis, 26 November 2020 - 12:15 WIB
Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat menaikkan status perkara dugaan pel...
KPK ingatkan pejabat tidak manfaatkan jabatan demi kepentingan pribadi
Kamis, 26 November 2020 - 11:05 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan kepada pejabat publik agar tidak memanfaatka...
KPK imbau dua tersangka dalam kasus Edhy Prabowo serahkan diri
Kamis, 26 November 2020 - 08:35 WIB
KPK mengimbau dua tersangka kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan p...
OTT menteri pertama pada era norma baru KPK bernama Edhy Prabowo
Kamis, 26 November 2020 - 06:50 WIB
Tercatat sebelumnya hanya ada 3 kali OTT yang dilakukan KPK sejak penerapan Undang-undang 19 tahun 2...
KPK dalami dugaan aliran dana ke pihak lain di kasus Edhy Prabowo
Kamis, 26 November 2020 - 06:35 WIB
KPK masih mendalami dugaan aliran dana yang mengalir ke pihak lain seperti partai atau penerimaan da...
KPK selidiki kasus suap Edhy Prabowo sejak Agustus
Kamis, 26 November 2020 - 06:20 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyelidiki kasus dugaan suap terkait perizinan tambak, usaha dan...
KPK: ATM jadi bukti vital suap Edhy Prabowo
Kamis, 26 November 2020 - 06:05 WIB
Deputi Penindakan KPK Karyoto menyatakan satu kartu ATM bank atas nama sekretaris pribadi istri Edhy...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV