Belum bernomor, UU Cipta Kerja digugat ke MK
Elshinta
Kamis, 15 Oktober 2020 - 09:10 WIB |
Belum bernomor, UU Cipta Kerja digugat ke MK
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta. Sumber foto: https://bit.ly/375htRI

Elshinta.com - Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang baru disahkan dan belum tercatat dalam lembaran negara sudah dimohonkan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti dikutip Antara dari laman Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu (14/10), pengujian UU Cipta Kerja diajukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa dan seorang karyawan kontrak bernama Dewa Putu Reza bersama pekerja lepas Ayu Putri.

DPP Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa diwakili oleh Ketua Umum Deni Sunarya selaku dan Sekretaris Umum Muhammad Hafidz mengajukan pengujian Pasal 81 angka 15, angka 19, angka 25, angka 29 dan angka 44 UU Cipta Kerja.

Federasi asal Karawang itu menyoal Pasal 81 angka 15 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 59 UU Ketenagakerjaan dan menghilangkan pengaturan jangka waktu, batas perpanjangan dan pembaruan perjanjian kerja

Sementara Pasal 81 angka 19 UU Cipta Kerja disebut pemohon menghapus Pasal 65 UU Ketenagakerjaan yang berdampak terdapat syarat batasan pekerjaan yang dapat diserahkan dari pemberi kerja kepada perusahaan penyedia jasa pekerja.

Untuk Pasal 81 angka 25, pemohon menyebut menyebabkan upah minimum dari semula berdasarkan produktivitas, inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi hanya pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Kemudian angka 29 didalilkan pengusaha tidak diancam sanksi apabila memberi upah lebih rendah dari ketentuan yang berlaku.

Pemohon pun mendalilkan Pasal 81 angka 44 UU Cipta Kerja menghilangkan uang pesangon atau penghargaan masa kerja yang sebelumnya diatur dalam Pasal 156 UU Ketenagakerjaan.

Ada pun permohonan Dewa Putu Reza dan Ayu Putri menyoal UU Cipta Kerja tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk para pemohon terkait status kepegawaian karena undang-undang itu memberikan perusahaan kewenangan mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu secara terus menerus.

Selain itu, keduanya menilai UU Cipta Kerja akan menyebabkan pekerja memiliki beban kerja yang berlebih karena hari istirahat mingguan dikurangi dan durasi maksimal lembur ditambah.

Pasal yang dimintakan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah Pasal 59, Pasal 78 ayat (1) huruf b, Pasal 79 ayat (2) huruf b serta Pasal 156 ayat (2) dan ayat (3). (Der) 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Penetapan tersangka aset tanah Manggarai Barat tunggu hasil audit BPK
Selasa, 24 November 2020 - 06:45 WIB
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Abdul Hakim mengatakan...
Polisi: IRT jadi tersangka penipuan bermodus luluskan CPNS
Selasa, 24 November 2020 - 06:30 WIB
Polresta Padang, Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) berinisial EL (51...
KPK usut dugaan korupsi proyek Stadion Mandala Krida Yogyakarta
Senin, 23 November 2020 - 17:55 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi pekerjaan pemban...
Ustad pengelola rumah produksi sabu-sabu dijanjikan upah Rp100 juta
Senin, 23 November 2020 - 17:45 WIB
Ustad berinisial SA (45), pengelola rumah produksi sabu-sabu di Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur,...
Mantan Dirut PT INTI Darman Mappangara dieksekusi ke Lapas Sukamiskin
Senin, 23 November 2020 - 14:35 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Ind...
KPK telusuri keterlibatan pihak lain perkara Djoko Tjandra
Senin, 23 November 2020 - 13:07 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelaah berkas dokumen perkara Djoko Soegiarto Tjandra yan...
KPK sebut struktur baru organisasi tidak `gemuk`
Senin, 23 November 2020 - 11:35 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut struktur baru organisasi sesuai Peraturan Komisi (Perkom...
Polda NTB ungkap keberadaan rumah produksi sabu di Lombok Timur
Minggu, 22 November 2020 - 21:25 WIB
Tim Khusus Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, berhasil mengungkap keb...
Polisi tangkap pria warga Simeulue diduga memerkosa anak angkatnya
Minggu, 22 November 2020 - 07:25 WIB
Polres Simeulue, Provinsi Aceh menangkap seorang pria berinisial SDJ (35), warga sebuah desa di Keca...
Tim Tabur Kejaksaan tangkap buronan kasus korupsi Pelabuhan Awerangnge
Sabtu, 21 November 2020 - 06:00 WIB
Tim Tabur Kejaksaan tangkap buronan perkara korupsi fasilitas Pelabuhan Awerangne Oenardi alias Ayon...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV