Pakar hukum: UU Cipta Kerja cegah korupsi di birokrasi
Elshinta
Senin, 12 Oktober 2020 - 09:10 WIB |
Pakar hukum: UU Cipta Kerja cegah korupsi di birokrasi
Sejumlah mahasiswa mengikuti aksi long march di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu (7/10/2020). Aksi sebagai bentuk protes mahasiswa atas pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang dianggap dapat merugikan para buruh dan dunia pendidikan. Sumber foto: https://bit.ly/34Q3VH0

Elshinta.com - Pakar hukum dari Universitas Padjadjaran, Profesor Romli Atmasasmita menilai, Omnibus Law UU Cipta Kerja mencegah potensi korupsi di birokrasi, yang terlihat dari upaya undang-undang tersebut memangkas perizinan berinvestasi.

Selama ini pengusaha selalu disulitkan dengan banyaknya meja birokrasi yang harus dilalui saat akan membuka usaha dan tiap meja perizinan tersebut juga membuka peluang tindakan korupsi.

"Kalau birokrasi penuh suap ini tidak dibasmi, investasi apa pun tidak akan mau. Presiden Jokowi (Joko Widodo) ke luar negeri buat cari investor juga bakalan percuma. Karena meja birokrasi yang panjang rentan maladministrasi, korupsi, dan suap," kata Romli dalam pernyataannya, di Jakarta, Minggu (11/10).

Menurut Romli, dalam UU Cipta Kerja, prosedur yang panjang tersebut telah disederhanakan sehingga peluang bagi pejabat maupun birokrat nakal akan sulit dilakukan.

Hal tersebut, kata dia, membuat sejumlah pihak gusar sehingga melakukan penolakan terhadap UU Cipta Kerja.

Dia menyebutkan, selama ini banyak pembangunan terkendala akibat ulah segelintir orang yang terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Romli menduga itu yang menjadi latar belakang mengapa akhirnya proses perizinan dipangkas dan dipercepat.

"Sekarang, kalau ada proyek pembangunan sedang berjalan, terus tiba tiba ada pejabat atau birokrat ketangkap. Kan proyeknya berhenti. Padahal, nilai investasinya besar. Proyek itu berhenti cuma gara-gara segelintir orang korupsi," ucapnya, dikutip Antara. 

Namun, Romli mengingatkan bahwa pemusatan perizinan itu tetap harus mendapatkan pengawasan yang ketat. Jangan sampai, kata dia, upaya pemusatan perizinan itu justru menjadi ladang basah di pemerintah pusat, sehingga KPK, Kejaksaan, dan Ombudsman harus mencegah hal tersebut terjadi.

"Ini di pusatnya harus bener, jangan sampai kena korupsi lagi. Ini peran KPK, Kejaksaan, dan Ombudsman. Ombudsman harus bisa memberikan masukan ke Presiden Jokowi soal penerapan aturan ini," jelasnya. (Der) 
 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Penetapan tersangka aset tanah Manggarai Barat tunggu hasil audit BPK
Selasa, 24 November 2020 - 06:45 WIB
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Abdul Hakim mengatakan...
Polisi: IRT jadi tersangka penipuan bermodus luluskan CPNS
Selasa, 24 November 2020 - 06:30 WIB
Polresta Padang, Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) berinisial EL (51...
KPK usut dugaan korupsi proyek Stadion Mandala Krida Yogyakarta
Senin, 23 November 2020 - 17:55 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan penyidikan dugaan kasus korupsi pekerjaan pemban...
Ustad pengelola rumah produksi sabu-sabu dijanjikan upah Rp100 juta
Senin, 23 November 2020 - 17:45 WIB
Ustad berinisial SA (45), pengelola rumah produksi sabu-sabu di Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur,...
Mantan Dirut PT INTI Darman Mappangara dieksekusi ke Lapas Sukamiskin
Senin, 23 November 2020 - 14:35 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi Ind...
KPK telusuri keterlibatan pihak lain perkara Djoko Tjandra
Senin, 23 November 2020 - 13:07 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menelaah berkas dokumen perkara Djoko Soegiarto Tjandra yan...
KPK sebut struktur baru organisasi tidak `gemuk`
Senin, 23 November 2020 - 11:35 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut struktur baru organisasi sesuai Peraturan Komisi (Perkom...
Polda NTB ungkap keberadaan rumah produksi sabu di Lombok Timur
Minggu, 22 November 2020 - 21:25 WIB
Tim Khusus Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, berhasil mengungkap keb...
Polisi tangkap pria warga Simeulue diduga memerkosa anak angkatnya
Minggu, 22 November 2020 - 07:25 WIB
Polres Simeulue, Provinsi Aceh menangkap seorang pria berinisial SDJ (35), warga sebuah desa di Keca...
Tim Tabur Kejaksaan tangkap buronan kasus korupsi Pelabuhan Awerangnge
Sabtu, 21 November 2020 - 06:00 WIB
Tim Tabur Kejaksaan tangkap buronan perkara korupsi fasilitas Pelabuhan Awerangne Oenardi alias Ayon...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV