DPR sebut poin klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja telah disetujui
Elshinta
Senin, 28 September 2020 - 17:20 WIB |
DPR sebut poin klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja telah disetujui
Menaker, Ida Fauziyah dalam pembahasan RUU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dengan serikat pekerja dan unsur pengusaha, di Jakarta. Sumber foto: https://bit.ly/3cChU6K

Elshinta.com - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo mengatakan, sejumlah poin-poin dalam klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja telah disepakati dalam pembahasan dengan pemerintah.

"Soal pesangon, upah minimum, dan jaminan kehilangan pekerjaan semuanya sudah diketok palu dan tuntas dibahas," kata Firman dalam pernyataan di Jakarta, Senin (28/9).

Ia mengatakan, seluruh fraksi di Badan Legislasi sudah menyetujui poin-poin tersebut setelah mendapat masukan dari elemen terkait, termasuk serikat pekerja dan pengusaha.

Salah satu poin yang disepakati, ungkapnya, adalah terkait pesangon yang akhirnya disetujui tetap ada dengan jumlah 32 kali gaji. Rinciannya adalah sebanyak 23 kali ditanggung oleh pemberi kerja atau pengusaha dan sisanya ditanggung oleh pemerintah.

"Ini seperti Undang-Undang existing atau yang berlaku sekarang. Pesangon tetap 32 kali gaji," ungkap Firman, dikutip Antara

Firman juga mengapresiasi pembahasan klaster ketenagakerjaan yang telah mendapatkan masukan cukup positif sehingga dapat segera disetujui dalam Rapat Paripurna DPR.

"Ini semua hasil kerja sama antara DPR, pemerintah, dan stakeholder termasuk serikat pekerja. Pada akhirnya semua fraksi dan elemen mendukung klaster ketenagakerjaan di RUU Ciptaker ini," ujarnya.

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Baleg DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan, poin lainnya yang juga disetujui adalah penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang dijalankan dengan kriteria tertentu.

Ia memastikan pemberian UMK ini akan ditetapkan dengan menyesuaikan tingkat inflasi dan tidak dikelompokkan secara sektoral.

"RUU ini dirancang untuk menjamin upah yang paling tinggi agar tidak turun. UMK tetap ada dengan dasar perhitungan pertumbuhan dan inflasi daerah," kata Supratman.

Poin-poin lain yang juga disetujui di klaster ketenagakerjaan adalah terkait Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kecelakaan Kerja. Semua jaminan kehilangan pekerjaan ini, jelasnya, telah disetujui untuk tetap disubsidi melalui upah dengan menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk itu, ia memastikan iuran peserta tetap disubsidi dan ditanggung oleh pemerintah dengan realisasi yang bisa diatur sebagai bagian dari iuran BPJS Ketenagakerjaan.

"Status Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) akan diberikan jaminan kepastian dan perlindungan untuk para pekerjanya. Ini akan berlaku juga untuk pekerja outsourcing," kata Supratman.

Ia menambahkan, skema dan besaran jaminan kehilangan pekerjaan ini nantinya akan diatur oleh pemerintah. Pada dasarnya, tambah dia, ini tidak akan banyak berubah dari ketentuan yang berlaku saat ini. (Der)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
KSSK: Stabilitas sistem keuangan terjaga topang pemulihan ekonomi
Selasa, 27 Oktober 2020 - 18:13 WIB
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menegaskan stabilitas sistem keuangan nasional pada triwula...
BNI sinergi dengan Hipmi untuk dorong pemberdayaan UMKM
Selasa, 27 Oktober 2020 - 17:58 WIB
PT Bank Negara Indonesia (BNI) bersinergi dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) untuk men...
Kodam Jaya siapkan perahu fiberglass untuk tanggulangi banjir Jakarta
Selasa, 27 Oktober 2020 - 17:33 WIB
 Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya berinovasi menyiapkan sejumlah perahu berbahan fiberglass (s...
Di tengah pandemi kinerja industri keuangan nonbank di Sumbar menurun
Selasa, 27 Oktober 2020 - 17:18 WIB
Otoritas Jasa Keuangan mencatat kinerja industri keuangan nonbank di Sumatera Barat mengalami penuru...
Kemristek: 3 perusahaan swasta produksi 1 miliar dosis vaksin COVID-19
Selasa, 27 Oktober 2020 - 17:03 WIB
Kementerian Riset dan Teknologi (Kemristek) sudah menggandeng sejumlah perusahaan swasta dan tiga di...
Kasus positif COVID-19 Indonesia bertambah 3.520 jadi 396.454 kasus
Selasa, 27 Oktober 2020 - 16:48 WIB
Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 yang dilaporkan melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per Se...
PSBB Proporsional Bodebek diperpanjang hingga 25 November
Selasa, 27 Oktober 2020 - 16:32 WIB
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional...
Masyarakat diimbau waspadai penyebaran COVID-19 selama libur panjang
Selasa, 27 Oktober 2020 - 16:14 WIB
Masyarakat diimbau untuk mewaspadai penyebaran virus Corona jenis baru penyebab COVID-19, selama lib...
Menaker terbitkan SE Penetapan Upah Minimum Tahun 2021
Selasa, 27 Oktober 2020 - 15:52 WIB
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada Gube...
Menristek: Vaksin Merah Putih untuk kemandirian Indonesia
Selasa, 27 Oktober 2020 - 15:39 WIB
Bambang PS Brodjonegoro mengatakan vaksin Merah Putih sebagai perwujudan kemandirian bangsa dalam pe...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV