KPK: Pengurangan vonis koruptor oleh MA perparah korupsi
Elshinta
Senin, 21 September 2020 - 17:11 WIB |
KPK: Pengurangan vonis koruptor oleh MA perparah korupsi
Sumber foto: https://s.id/rFCv8

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pengurangan masa hukuman para terpidana korupsi berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang diputuskan oleh Mahkamah Agung (MA) dapat memperparah korupsi di Indonesia.

"Selain efek jera yang diharapkan dari para pelaku korupsi tidak akan membuahkan hasil, (putusan PK) ini akan semakin memperparah berkembangnya pelaku korupsi di Indonesia," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (21/9).

KPK mencatat ada sekitar 20 perkara yang ditangani KPK sepanjang 2019-2020 yang hukumannya dipotong. "KPK menyayangkan dengan semakin banyaknya putusan MA di tingkat upaya hukum luar biasa (PK) dikabulkan oleh majelis hakim," kata Ali.

Menurut Ali, sekalipun setiap putusan majelis hakim haruslah dihormati, KPK berharap fenomena ini tidak berkepanjangan. "Fenomena pengurangan vonis terpidana korupsi tersebut memberikan citra buruk terhadap masyarakat yang makin kritis terhadap putusan peradilan yang pada gilirannya tingkat kepercayaan publik atas lembaga peradilan pun semakin tergerus," kata Ali.

Menurut dia, dibutuhkan komitmen yang kuat jika memang ingin memberantas korupsi sebagai kejahatan luar biasa. "Dimulai dari pimpinan negara ini hingga penegak hukum harus memiliki visi yang sama utamanya dalam upaya pemberantasan korupsi," katanya.

KPK pun mendorong MA segera mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang pedoman pemidanaan pada seluruh tingkat peradilan yang akhirnya juga mengikat bagi majelis hakim tingkat PK, demikian Antara. (Ank/Sik) 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Dua mantan anggota DPRD Kota Bandung divonis 5 dan 6 tahun penjara
Senin, 26 Oktober 2020 - 15:01 WIB
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis kepada dua mantan anggota DPRD Kota Bandun...
Operasi Zebra Jaya sasar 5 jenis pelanggaran 
Senin, 26 Oktober 2020 - 13:26 WIB
Operasi Zebra Jaya 2020 resmi digelar Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, mulai hari ini hingga...
150 aparat gabungan Jakarta Timur gelar Operasi Zebra di tiga titik
Senin, 26 Oktober 2020 - 11:05 WIB
Sebanyak 150 personel gabungan Jakarta Timur menggelar Operasi Zebra 2020 di tiga titik tersebar di ...
 Rawan korupsi, KPK monitor Pilkada di NTB
Minggu, 25 Oktober 2020 - 19:25 WIB
Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi dari 26 daerah yang pernah terjadi tindak pi...
Polres Cianjur proses hukum pendaki berfoto bugil
Sabtu, 24 Oktober 2020 - 17:12 WIB
Polres Cianjur, Jawa Barat, akan memproses secara hukum pelaku foto bugil di kawasan Alun-Alun Surya...
KPK panggil wali kota Tasikmalaya sebagai tersangka
Jumat, 23 Oktober 2020 - 13:13 WIB
KPK, Jumat (23/10), memanggil Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, sebagai tersangka kasus suap ter...
Tim intelijen kejaksaan tangkap DPO tipikor Kejari Belawan di Singkil
Jumat, 23 Oktober 2020 - 10:11 WIB
Boy MF Tampubolon seorang rekanan pengadaan sarana dan alat penangkap ikan pada Dinas Pertanian dan ...
TGPF Intan Jaya: KKSB dibalik kasus pembunuhan di Intan Jaya
Rabu, 21 Oktober 2020 - 22:16 WIB
Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya bentukan Menko Polhukam telah melaporkan seluruh hasil ...
RUU Kejaksaan tonggak Restorative Justice di Indonesia
Rabu, 21 Oktober 2020 - 21:54 WIB
Aliansi Publik Indonesia (API) kembali menggelar diskusi virtual tentang Rancangan Undang-undang (RU...
Ombudsman temukan dugaan maladministrasi penanganan pascademo
Rabu, 21 Oktober 2020 - 15:12 WIB
Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menemukan dua dugaan maladministrasi dilakukan oleh Polda Metro Ja...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV