Pengamat politik minta KPU dan Bawaslu tegas kepada penyelengara pemilu tidak netral
Elshinta
Rabu, 16 September 2020 - 16:57 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Sigit Kurniawan
Pengamat politik minta KPU dan Bawaslu tegas kepada penyelengara pemilu tidak netral
Foto: Nasir Putra/Radio Elshinta

Elshinta.com - Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Usni Hasanuddin mengimbau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bersikap tegas kepada penyelenggara pemilu yang tidak netral dan terbukti menggagalkan Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Perseorangan di Pilkada 2020.

Langkah tersebut dinilai akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap DKPP. "Yang penting ada bukti kuat pelanggaran etik oleh penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka DKPP wajib memberhentikan," kata Usni di Jakarta, Rabu (16/9).

Selain itu, kata Usni, pemberian teguran juga harus diberikan kepada KPU yang melakukan pelanggaran ringan. "Memang sejauh ada bukti ada kelalaian dan tidak profesionam dari KPU dan badan pengawas pemilu maka harus ada sanksi," ujarnya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Nasir Putra.

Menurut Usni, terhambatnya sejumlah Bapaslon Perseorangan seperti di Pilkada Ketapang Yasir-Budi, Bandar Lampung Ike Edwin, Gunung Kidul, dan daerah lain bisa jadi karena dianggap ancaman bagi calon dari partai politik.

"Bapaslon perseorangan yang mempunyai basis massa kuat tentu berpotensi mengalahkan calon dari parpol di pilkada," urainya.

Ia menambahkan, saat ini dibutuhkan keberanian dari DKPP untuk memberi sanksi dari mulai pemecatan sampai teguran. Sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memastikan akan memberhentikan semua penyelenggara pemilu yang lalai dalam menjalankan tugas, dan bersikap tidak profesional.

Kelalaian itu seperti tidak melakukan verifikasi faktual terhadap bukti dukungan bagi Bapaslon Perseorangan di Pilkada 2020. Sedangkan sikap tidak profesional itu seperti tidak melayani para bapaslon secara optimal.

"Sanksi terberat bagi penyelenggara pilkada dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni pemecatan atau pemberhentian. Itu sesuai ranah tugas kami secara etik, dan secara hukum jadi kewenangan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu," kata anggota DKPP RI, Didik Supriyato.

KPU akan menetapkan paslon peserta Pilkada 2020 di 270 daerah pada Rabu, 23 September, dan tahapan pemungutan suara akan dilangsungkan pada 9 Desember.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
DPP PKB `all out` menangkan Ladup
Jumat, 23 Oktober 2020 - 11:12 WIB
DPP PKB akan all out guna menangkan pasangan Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono dalam Pilkada Kabupa...
Demo UU Omnibus Law, Pengamat: Protes bagian dari partisipasi sipil
Jumat, 23 Oktober 2020 - 09:46 WIB
Ruang konstitusional bagi publik untuk menyampaikan keberatannya terhadap produk undang-undang hanya...
Omnibus Law gagal diterima masyarakat akibat kurang sosialisasi 
Kamis, 22 Oktober 2020 - 15:58 WIB
Fungsionaris Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago mengatakan UU Omnibus Law yang terjadi pro kontra...
Ketum Partai Emas minta kompetensi santri di berbagai bidang terus ditingkatkan
Kamis, 22 Oktober 2020 - 14:57 WIB
Hari Santri Nasional jatuh tepat pada hari ini, Kamis (22/10). Sejumlah doa atau harapan diutarakan ...
Relawan dukung Jokowi reshuffle kabinet
Kamis, 22 Oktober 2020 - 12:26 WIB
Kalangan aktivis 98 menilai ada sejumlah menteri yang tidak layak bertahan di posisinya. Mereka mend...
Presiden Jokowi ke Sultra resmikan pabrik gula dan jembatan
Kamis, 22 Oktober 2020 - 11:11 WIB
Presiden Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka kunjungan kerja untuk m...
Aktivis ingatkan Jokowi untuk tetap hargai kebebasan dalam demokrasi
Rabu, 21 Oktober 2020 - 22:05 WIB
Aktivis Penggiat Demokrasi yang terdiri dari aktivis 1998 mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa si...
Pilkada Solo, warga keluhkan jalan berlubang dan bantuan UMKM saat Gibran blusukan
Rabu, 21 Oktober 2020 - 21:43 WIB
Komitmen Calon Walikota Solo, Jawa Tengah dengan Nomor Urut Satu, Gibran Rakabuming Raka, dalam meny...
Nasdem: Erick, rakyat butuh vaksin karena hak hidup rakyat adalah tanggung jawab Negara
Selasa, 20 Oktober 2020 - 15:03 WIB
Politisi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago mengatakan, hak hidup rakyat dijamin dalam Pasal 28A U...
Bamsoet dorong Jokowi-Ma`ruf terus adaptif dan inovatif
Senin, 19 Oktober 2020 - 16:40 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma`ruf Amin untuk...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV