Revisi UU Kejaksaan. Akademisi: Sudah saatnya penyidikan dan upaya paksa dikembalikan ke khittahnya
Elshinta
Rabu, 09 September 2020 - 10:55 WIB | Penulis : Andi Juandi | Editor : Administrator
Revisi UU Kejaksaan. Akademisi: Sudah saatnya penyidikan dan upaya paksa dikembalikan ke khittahnya
Sumber Foto: Sindonews.com

Elshinta.com - Fungsi penyidikan yang ditambahkan dalam RUU Kejaksaan patut diapresasi. Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Pusat Pengembangan RIset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya Malang (PERSADA UB), Fachrizal Afandi.

Menurut Fachrizal, praktik penyidikan oleh penyidik polisi dan PPNS yang selama ini serampangan tidak lain dikarenakan hilangnya fungsi jaksa untuk melakukan supervisi dan melengkapi penyidikan polisi dan PPNS. Dan KUHAP yang lahir di era Orde Baru yang didesain untuk melegitimasi intervensi militer dalam sistem peradilan pidana.

"Polisi yang waktu itu bagian dari ABRI nyatanya lebih tunduk pada komando PANGKOBKAMTIB atau Panglima ABRI dibanding pada petunjuk Jaksa dan kontrol pengadilan," ujar Fachrizal dalam keterangannya yang diterima redaksi elshinta.com, Rabu (9/9).

Fachrizal juga mengakui, pasca pemisahan Polisi dari ABRI, praktis penanganan perkara pidana di tahapan penyidikan berada dalam kontrol polisi yang sayangnya masih enggan untuk melepas kultur dan birokrasi militeristiknya. 

Akibatnya, lanjut Fachrizal sebagaimana temuan LBH penanganan perkara masih dominan unsur kekerasan dan tidak berlandaskan hukum acara. Dalam banyak kasus penahanan, penyitaaan dan penggeledahan barang bahkan digunakan tidak untuk tujuan pengumpulan bukti namun hanya sebagai sarana represi. 

Ia menyebut, kasus penangkapan aktivis yang kritis dan penyitaan barang yang tidak berhubungan dengan perkara mendominasi praktik buruk ini. 

Oleh karenanya, lanjut Fachrizal, pengaturan penyidikan tambahan dan supervisi penyidik oleh jaksa direvisi UU Kejaksaan merupakan salah satu sarana untuk mengembalikan fungsi penyidikan untuk pengembalian fungsi upaya paksa (penangkapan, penahanan dan penyitaan) ke asalnya untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. 

"Tentu setelah revisi UU Kejaksaan, KUHAP harus segera direvisi agar segera mengesahkan mekanisme kontrol kepada penyidik dan penuntut di tahap pra ajudikasi melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan agar masyarakat yang dirugikan akibat perlakuan aparat dapat mengajukan komplain terhadap haknya yang dilanggar," tutupnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Dua mantan anggota DPRD Kota Bandung divonis 5 dan 6 tahun penjara
Senin, 26 Oktober 2020 - 15:01 WIB
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis kepada dua mantan anggota DPRD Kota Bandun...
Operasi Zebra Jaya sasar 5 jenis pelanggaran 
Senin, 26 Oktober 2020 - 13:26 WIB
Operasi Zebra Jaya 2020 resmi digelar Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, mulai hari ini hingga...
150 aparat gabungan Jakarta Timur gelar Operasi Zebra di tiga titik
Senin, 26 Oktober 2020 - 11:05 WIB
Sebanyak 150 personel gabungan Jakarta Timur menggelar Operasi Zebra 2020 di tiga titik tersebar di ...
 Rawan korupsi, KPK monitor Pilkada di NTB
Minggu, 25 Oktober 2020 - 19:25 WIB
Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi dari 26 daerah yang pernah terjadi tindak pi...
Polres Cianjur proses hukum pendaki berfoto bugil
Sabtu, 24 Oktober 2020 - 17:12 WIB
Polres Cianjur, Jawa Barat, akan memproses secara hukum pelaku foto bugil di kawasan Alun-Alun Surya...
KPK panggil wali kota Tasikmalaya sebagai tersangka
Jumat, 23 Oktober 2020 - 13:13 WIB
KPK, Jumat (23/10), memanggil Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman, sebagai tersangka kasus suap ter...
Tim intelijen kejaksaan tangkap DPO tipikor Kejari Belawan di Singkil
Jumat, 23 Oktober 2020 - 10:11 WIB
Boy MF Tampubolon seorang rekanan pengadaan sarana dan alat penangkap ikan pada Dinas Pertanian dan ...
TGPF Intan Jaya: KKSB dibalik kasus pembunuhan di Intan Jaya
Rabu, 21 Oktober 2020 - 22:16 WIB
Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya bentukan Menko Polhukam telah melaporkan seluruh hasil ...
RUU Kejaksaan tonggak Restorative Justice di Indonesia
Rabu, 21 Oktober 2020 - 21:54 WIB
Aliansi Publik Indonesia (API) kembali menggelar diskusi virtual tentang Rancangan Undang-undang (RU...
Ombudsman temukan dugaan maladministrasi penanganan pascademo
Rabu, 21 Oktober 2020 - 15:12 WIB
Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menemukan dua dugaan maladministrasi dilakukan oleh Polda Metro Ja...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV