Novel Baswedan harap proses koruptif dalam Pilkada dapat ditekan 
Elshinta
Minggu, 06 September 2020 - 21:45 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Administrator
Novel Baswedan harap proses koruptif dalam Pilkada dapat ditekan 
Sumber foto: Hendrik Raseukiy/elshinta.com.

Elshinta.com - Hajatan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selain jadi anjang politikus menebar asa demi tuai tahta nan prestisius juga, ladang asa rakyat beroleh kesejahteraan yang terkadang utopis. Di penghujung tahun 2020 ini, sejumlah provinsi, kota, dan kabupaten digelar pemilihan kepala daerah. 

Dibalik harapan ideal dari Reformasi '98, rakyat yang menjadi subjek demokrasi malah, politik oligarki semakin menguat dengan praktik investor politik dalam pemilihan pemimpin maupun pemilihan umum di Indonesia. 

Hal ini menjadi tema perbincangan dalam bedah buku Investor Politik Investorigelar secara daring oleh Center for Indonesia Reform (CIR) bersama Lembaga Kajian Pembangunan Daerah (LKPD), portal Depoknews.id, dan Perhimpunan Anak Transmigran Indonesia (PATRI).

Dilaporkan Kontributor Elshinta, Hendrik Raseukiy, Minggu (6/7), Hadir sebagai pemateri penulis buku Investor Politik Mohammad Hidayaturrahman, Kepala Puslit Politik LIPI Prof Firman Noor, dan Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, serta Penyidik KPK Novel Baswedan.

"Indonesia mengalami tanda-tanda menguatnya oligarki dengan semakin menurunnya kualitas demokrasi seperti yang menjadi catatan lembaga pemantau demokrasi. Di antara ciri Indonesia menuju oligarki adalah saat rakyat sama sekali tidak bisa menentukan pilihan siapa nominasi dalam kontestasi kepala daerah. Semua nominasi tersebut dikuasai penuh oleh proses politik elite," jelas Firman Noor.

Sebutnya, sindikat oligarki ini kental dengan bisnis investor politik yang menguasai mulai dari hulu hingga ke hilir, mulai dari rekrutmen politik, penentuan nama kandidat, menciptakan mesin politik, 'perahu' yang akan dipakai sampai fase elektoral.

"Investasi politik ini tak hanya berhenti pada pra dan proses pemilihan, pascapemilihan. Yaitu akan ada upaya timbal balik  bayaran yang diberikan oleh calon yang terpilih kepada investor. Pasca pemilihan, biasanya objek bayaran adalah dana bansos hingga masalah sektor pelbagai perizinan," sebutnya. 

Penulis buku Investor Politik Mohammad Hidayaturrahman akui, penulisan bukunya berdasar temuan empiris, memastikan ada motif balas jasa dalam proyek investasi politik. Motif dukungan dilakukan secara beragam tapi dengan tujuan yang sama yaitu mendapatkan imbal balik dari peserta pilkada yang terpilih. 

Tegas Hidayat, daya rusak cukong politik ini sangat besar terhadap sistem pemerintahan yang demokratis. Para investor politik ini punya kepentingan terhadap calon pilkada yang didukungnya. Umumnya mereka berharap mendapat keuntungan lebih besar dari investasi yang diberikan dibandingkan dengan bisnis konvensional.

"Maka, untuk menghindari peran investor politik dalam pilkada perlu diberlakukan sistem transaksi elektronik untuk semua kegiatan pilkada. Dengan demikian setiap penerimaan dan penggunaan dana politik oleh peserta pilkada dapat dilihat dan diperiksa secara transparan. Sehingga, PPATK dapat memeriksa berbagai kemungkinan yang terjadi. Karena selain sistem pilkada yang harus dibuat transparan, kita juga perlu menyiapkan sistem yang mendukung terciptanya sistem transparan dalam dukungan politik,” ungkap Hidayat.

Di sesi argumentasi pribadi, penyidik KPK Novel Baswedan menyoroti perbaikan para penegak hukum agar proses koruptif dalam penyelenggaraan kepala daerah dapat ditekan. 

Novel menyebut dalam level tertentu, investor politik bahkan dapat menguasai para pengambil kebijakan dan penegak hukum. 

"Perbaikan penegak hukum tentu akan membuat investor politik berpikir dua kali dalam memuluskan rencananya sebab penegak hukum yang tidak bersih jadi bagian dari oligarki korupsi," ungkap dia. 

Sementara praktisi politik Mahyeldi Ansharullah berkeyakinan biaya politik dapat ditekan jika calon yang dihadirkan oleh partai mendapat respons yang baik di masyarakat.

"Calon yang memiliki popularitas dan dikenal baik oleh masyarakat tentu akan menghasilkan biaya politik yang jauh lebih rendah dibandingkan calon baru. Fakta yang kita temui bahwa dari banyak yang terpilih karena sebelumnya sudah dikenal baik oleh masyarakat setempat," ujar Mahyeldi.

Selain itu, biaya politik juga dapat ditekan jika partai politik dan kadernya memiliki semangat partisipasi untuk memenangkan 'jagoannya'.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
DPP PKB `all out` menangkan Ladup
Jumat, 23 Oktober 2020 - 11:12 WIB
DPP PKB akan all out guna menangkan pasangan Lathifah Shohib-Didik Budi Muljono dalam Pilkada Kabupa...
Demo UU Omnibus Law, Pengamat: Protes bagian dari partisipasi sipil
Jumat, 23 Oktober 2020 - 09:46 WIB
Ruang konstitusional bagi publik untuk menyampaikan keberatannya terhadap produk undang-undang hanya...
Omnibus Law gagal diterima masyarakat akibat kurang sosialisasi 
Kamis, 22 Oktober 2020 - 15:58 WIB
Fungsionaris Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago mengatakan UU Omnibus Law yang terjadi pro kontra...
Ketum Partai Emas minta kompetensi santri di berbagai bidang terus ditingkatkan
Kamis, 22 Oktober 2020 - 14:57 WIB
Hari Santri Nasional jatuh tepat pada hari ini, Kamis (22/10). Sejumlah doa atau harapan diutarakan ...
Relawan dukung Jokowi reshuffle kabinet
Kamis, 22 Oktober 2020 - 12:26 WIB
Kalangan aktivis 98 menilai ada sejumlah menteri yang tidak layak bertahan di posisinya. Mereka mend...
Presiden Jokowi ke Sultra resmikan pabrik gula dan jembatan
Kamis, 22 Oktober 2020 - 11:11 WIB
Presiden Joko Widodo bertolak menuju Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka kunjungan kerja untuk m...
Aktivis ingatkan Jokowi untuk tetap hargai kebebasan dalam demokrasi
Rabu, 21 Oktober 2020 - 22:05 WIB
Aktivis Penggiat Demokrasi yang terdiri dari aktivis 1998 mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa si...
Pilkada Solo, warga keluhkan jalan berlubang dan bantuan UMKM saat Gibran blusukan
Rabu, 21 Oktober 2020 - 21:43 WIB
Komitmen Calon Walikota Solo, Jawa Tengah dengan Nomor Urut Satu, Gibran Rakabuming Raka, dalam meny...
Nasdem: Erick, rakyat butuh vaksin karena hak hidup rakyat adalah tanggung jawab Negara
Selasa, 20 Oktober 2020 - 15:03 WIB
Politisi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago mengatakan, hak hidup rakyat dijamin dalam Pasal 28A U...
Bamsoet dorong Jokowi-Ma`ruf terus adaptif dan inovatif
Senin, 19 Oktober 2020 - 16:40 WIB
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden RI Ma`ruf Amin untuk...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV