Bawaslu Malut minta jajarannya berhati-hati berkomentar di medsos
Elshinta
Selasa, 25 Agustus 2020 - 11:16 WIB |
Bawaslu Malut minta jajarannya berhati-hati berkomentar di medsos
Ketua Bawaslu Maluku Utara Muksin Amrin. Sumber Foto: https://bit.ly/32kayAo

Elshinta.com - Badan Pengawas Pemillu (Bawaslu) Maluku Utara (Malut) meminta jajarannya untuk berhati-hati berkomentar maupun berpendapat di media sosial (medsos), terkait dengan dinamika tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020 yang berlangsung di delapan kabupaten/kota.

"Kami meminta seluruh komisioner Bawaslu kabupaten/kota berhati-hati berpendapat atau berkomentar persoalan politik yang terjadi saat ini, baik menyangkut partai politik maupun pasangan calon, agar tidak ada multitafsir," kata Ketua Bawaslu Malut Muksin Amrin di Ternate, Selasa (25/8).

Dia mengatakan, saat ini sedang ramai di Kabupaten Halmahera Selatan tentang ijazah salah satu pasangan calon. Persoalan ini bukan ranah Bawaslu untuk berkomentar karena belum sampai pada tahapan yang menjadi tugas dan kewenangan Bawaslu. "Komisioner memiliki etika dalam berkomentar atau berpendapat yang harus dijaga dan sebagai penyelenggara dalam menjalankan tugas harus berpegang pada prinsip dan etika," katanya.

Menurut dia, prinsip dan etika tersebut diatur dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Selain itu, penting untuk menghindari kesan keberpihakan bagi penyelenggara sebagai upaya untuk menjaga integritas. "Sebagai penyelenggara jangan berkomentar mengenai persoalan-persoalan yang terjadi di partai politik maupun pasangan calon," kata Muksin.

Dikutip Antara, Muksin menyampaikan hal itu kepada seluruh komisioner Bawaslu di delapan kabupaten dan kota pada acara Rakernis Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati-Wakil Bupati dan Wali Kota-Wakil Wali Kota. Muksin mengingatkan jajarannya, untuk tidak berkomentar atau memberikan pendapat terkait sebuah kasus atau sengketa yang sementara ditangani Bawaslu. Jadi, kalau ada kasus atau sengketa yang sementara ditangani begitu juga dalam persidangan, komisioner dilarang berkomentar atau memberikan pendapat baik di media masa maupun status di medsos.

Menurut dia, prinsip dan etika penyelenggara pemilu yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan untuk kepentingan umum. Prinsip itu diatur dan dijelaskan secara rinci dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. "Semua prinsip dan etika tersebut harus dipatuhi dan dijalankan oleh penyelenggara pemilu saat melaksanakan tugas, kewajiban serta kewenangannya," ujarnya.

Untuk itu, Muksin mengatakan sangat penting tetap melaksanakan tupoksi berdasarkan ketentuan peraturan yang menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan kewenangan Bawaslu. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Amnasmen hargai DKPP terkait pemberhentian sebagai Ketua KPU Sumbar
Sabtu, 07 November 2020 - 13:40 WIB
Mantan Ketua KPU Sumatera Barat Amnasmen menyatakan menghargai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggar...
Sekjen PAN: Parpol harus tanggung jawab soal kesehatan pilkada
Minggu, 27 September 2020 - 19:29 WIB
Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno mengatakan partai politik bertanggun...
Bawaslu Jabar: Potensi keterlibatan ASN berpolitik praktis tinggi
Minggu, 27 September 2020 - 19:16 WIB
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat menyampaikan potensi keterlibatan pegawai negeri ...
KPU Kabupaten Bandung dorong kampanye tiga paslon secara daring
Minggu, 27 September 2020 - 18:14 WIB
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung mendorong ketiga pasangan calon (paslon) dalam Pemilih...
Polda Kalteng patroli skala besar amankan tahapan kampanye
Sabtu, 26 September 2020 - 21:43 WIB
Sebanyak 571 personel Polda Kalimantan Tengah melakukan patroli berskala besar di wilayah Kota Palan...
Gubernur Khofifah sarankan pemanfaatan ruang virtual kampanye Pilkada
Sabtu, 26 September 2020 - 20:56 WIB
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyarankan para kandidat memanfaatkan ruang-ruang virt...
Sultan HB X minta Pjs Bupati Bantul cermati pelaksanaan Pilkada 2020
Sabtu, 26 September 2020 - 20:29 WIB
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta Penjabat Sementara Bupati B...
11 paslon bupati di Babel sepakat patuhi prokes COVID-19
Sabtu, 26 September 2020 - 14:29 WIB
Sebanyak 11 pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta Pilkada 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka...
Salam metal, ZIYAP mengaku optimis menang dengan nomor 3 di Pilgub Kaltara
Jumat, 25 September 2020 - 17:38 WIB
Pasangan Zainal Arifin Paliwang dan Yansen Tipa Padan yang mendapat nomor urut 3 dalam pengundian no...
DPR minta pemerintah tingkatkan jaringan internet di masa Pilkada
Jumat, 25 September 2020 - 13:28 WIB
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Pemerintah segera meningkatkan dan menyiapkan sarana dan ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV