Mantan Hakim Agung MA: Perma No.1/2020 jangan sampai belenggu independensi hakim
Elshinta
Kamis, 13 Agustus 2020 - 15:45 WIB | Penulis : Sigit Kurniawan | Editor : Sigit Kurniawan
Mantan Hakim Agung MA: Perma No.1/2020 jangan sampai belenggu independensi hakim
Sumber foto: https://bit.ly/3h4Rjk8/elshinta.com.

Elshinta.com - Kehadiran Peraturan MA (Perma) Nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi disambut baik Mantan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) Topane Gayus Lumbuun. Menurutnya, kehadiran Perma tersebut bisa mengatasi persoalan perbedaan (disparitas) hukuman dalam kasus korupsi. 

"Penerbitan Perma Nomor 1 Tahun 2020 itu sebenarnya bertujuan baik, yakni untuk menghindari disparitas hukuman kasus-kasus yang merugikan negara yang diputuskan hakim," kata Gayus di Jakarta, Kamis (13/8).

Namun, ujarnya, di lapangan, aturan itu juga bisa membelenggu independensi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Bahkan, kata dia, Perma itu juga bisa mengkotak-kotakkan hukum. 

"Perma Nomor 1 Tahun 2020 ini tujuannya baik. Tetapi, dalam praktik di lapangan, Perma Nomor 1 Tahun 2020 ini bisa membelenggu kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman demi keadilan menurut keyakinannya. Perma ini juga bisa mengkotak-kotakkan hukum. Itu yang saya tidak setuju dan sangat saya sayangkan," katanya.

Karena pada dasarnya, kata Gayus, hakim itu bebas dalam memutus perkara. Pasal 27 UUD 1945 menyatakan, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mandiri dan bebas. Ini mengandung arti bahwa hakim dalam menjalankan tugas bebas dari intervensi siapapun.

"Hakim itu mandiri dalam arti tidak bergantung kepada apa atau siapa pun, sehingga bebas dari pengaruh apa atau siapa pun. Hakim juga tidak memihak kepada siapa pun agar putusannya objektif," kata Gayus.

Disebutkan, independensi hakim bersifat mutlak dan diupayakan agar tetap terjaga. Karena, kemandirian hakim sangat dinanti oleh para pencari keadilan. "Independensi hakim bukan milik dia sendiri, melainkan milik pencari keadilan, milik publik. Setiap upaya untuk mereduksi kemandirian hakim dalam mengadili dan menjalankan fungsi teknis yudisial, termasuk pengaruh politik dan pengaruh kesejahteraan dan keuangan hakim, mesti ditolak," tegasnya. 

Gayus juga mengatakan, kemandiri hakim merupakan kekuasaan yang mutlak. Maka itu, sambungnya, dalam melaksanakan tugasnya sebagai hakim mereka harus merdeka.

"Pasal 24 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka. Oleh karena itu, kata dia, hakim sebagai unsur yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam nenjalankan tugas memeriksa dan memutus perkara, wajib menjaga kemandirian dan kebebasan hakim dalam memberikan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman," tuturnya.

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Napi hukuman mati kabur, Ditjen PAS pastikan siapa pun terlibat ditindak
Sabtu, 26 September 2020 - 12:12 WIB
Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Banten, Andika Dwi Prasetya terancam dico...
Mantan KaBAIS: Revisi UU Kejaksaan tak kurangi kewenangan penyidikan Polri
Jumat, 25 September 2020 - 21:25 WIB
Revisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dinilai tidak akan mengurangi kewenangan ...
Ditanya kasus penipuan RO, Jampidum bungkam
Jumat, 25 September 2020 - 18:46 WIB
Kasus penipuan RO sudah dinyatakan lengkap (P21), bahkan sudah diikuti pelimpahan tahap II. Namun, s...
Febri Diansyah: Kondisi KPK sudah berubah
Jumat, 25 September 2020 - 12:04 WIB
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengungkapkan, sa...
Kasus pelecehan dan penipuan di bandara, polisi periksa delapan saksi
Kamis, 24 September 2020 - 08:41 WIB
Penyidik Kepolisian telah memeriksa delapan saksi dalam perkara dugaan pelecehan dan penipuan yang d...
Sidang korupsi skandal pembelian MTN oleh Bank Sumut sampai malam, `Fee`4 persen dipertanyakan
Selasa, 22 September 2020 - 15:26 WIB
Sidang lanjutan secara video conference (vidcon) perkara korupsi Rp202 miliar terkait skandal pembel...
KPK: Pengurangan vonis koruptor oleh MA perparah korupsi
Senin, 21 September 2020 - 17:11 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan pengurangan masa hukuman para terpidana korupsi berdas...
 12 tahun buron, Kejatisu tangkap SFH tersangka korupsi BRR
Jumat, 18 September 2020 - 21:57 WIB
Tim Tangkap Buronan (Tabur) Intelijen Kejati Sumatera Utara berhasil meringkus SFH Mantan Kuasa Dire...
Bandar narkoba terpidana mati kabur, bikin lubang tembus ke gorong-gorong
Jumat, 18 September 2020 - 14:47 WIB
Seorang narapidana yang divonis hukuman mati kabur dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Tanger...
Viral penindakan masker saat berkendara, ini kata pihak kepolisian
Jumat, 18 September 2020 - 07:34 WIB
Belakangan, banyak warga yang memprotes terkait penindakan penggunaan masker saat berkendara. Pihak ...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV