BRG: Upaya pencegahan karhutla bukan tanggung jawab desa semata
Elshinta
Kamis, 13 Agustus 2020 - 16:12 WIB |
BRG: Upaya pencegahan karhutla bukan tanggung jawab desa semata
Ilustrasi. Sumber Foto: https://bit.ly/3kIZJQv

Elshinta.com - Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut (BRG) Myrna Safitri mengatakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (kahurtla) tidak bisa menjadi permasalahan desa semata, karena terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab kebakaran.

Menurut Mryna, perubahan di tingkat tapak memang dapat dilakukan salah satunya dengan program BRG yaitu Desa Peduli Gambut. Program itu telah berhasil mendorong banyak desa untuk memasukkan aspek perlindungan ekosistem gambut dalam APBDes, RKPDes dan RPJMDes.

"Misalnya dalam intervensi yang dilakukan pada 2019 di situ ada 143 desa dan kelurahan yang telah mengalokasikan di dalam APBDes-nya sekitar Rp16 miliar untuk kepentingan berkaitan dengan restorasi gambut. Sekitar Rp9 miliar khusus berkaitan dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan," kata Mryna dalam diskusi tentang Desa Peduli Gambut yang dipantau dari Jakarta, Kamis (13/8).

Namun, terkait upaya pencegahan sendiri tidak bisa dilihat hitam dan putih agar tidak terjadi penyederhanaan pandangan bahwa semua tanggung jawab perlindungan gambut diberikan kepada desa. Padahal, ujar Mryna, terkait karhutla di desa setidaknya memiliki lima jenis topologi dengan yang pertama adalah kebakaran yang ada di area terpencil dengan akses terbuka dan jauh dari pusat pemukiman warga. "Ketika kita berbicara karhutla, kita banyak bicara di luar Jawa di mana penduduk juga sangat sedikit. Jadi kemampuan desa untuk mengontrol area terpencil dengan akses terbuka itu memang sangat kecil," kata Mryna.

Yang kedua, karhutla juga sering terjadi di area konflik baik antar desa maupun degan perusahaan. Topologi ketiga adalah kebakaran di area abu-abu yang tidak diketahui secara legal pemiliknya tapi secara de facto kebanyakan dipakai untuk perkebunan dan pembakaran dilakukan secara terorganisasi oleh tenaga kerja yang tidak diketahui asalnya. Topologi keempat adalah kebakaran yang terjadi di dekat daerah urban yang lahannya banyak dimiliki oleh orang kota dengan desa tidak memiliki data kepemilikannya. Pola kelima adalah kebakaran yang terjadi di area yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Upaya pengelolaan lahan tanpa bakar (PLTB), kata dia, memang efektif digunakan untuk kategori kelima yaitu di area lahan yang jelas digunakan oleh masyarakat dan pembakaran dilakukan karena ketiadaan pilihan lain. Tetapi, dalam empat aspek lain PLTB tidak bisa menjadi solusi pencegahan karhutla. Menurut dia, di situ terdapat permasalahan politik ekonomi supra desa. "Menurut saya tidak fair kemudian kalau kita menempatkan semua tanggung jawab itu ada pada desa. Oleh sebab itu ketika berbicara tentang konteks peranan desa dalam pencegahan karhutla maka aspek supra desa harus menjadi hal penting," tegasnya, demikian Antara. (Ank)

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
DPR sebut poin klaster ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja telah disetujui
Senin, 28 September 2020 - 17:20 WIB
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo mengatakan, sejumlah poin-poin dalam klaster...
Menlu: Uji klinis vaksin COVID-19 Sinovac lancar, tidak ada efek berat
Senin, 28 September 2020 - 17:05 WIB
Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno Marsudi mengatakan, sejauh ini tidak ada laporan relawan yang ...
Polsek Berangas beri sembako kepada pasien terkena COVID-19
Senin, 28 September 2020 - 16:52 WIB
Polsek Berangas Polres Batola Polda Kalsel melakukan pengecekan dan pemberian sembako serta vitamin ...
Presiden: Pengobatan COVID-19 harus mengacu standar Kemenkes
Senin, 28 September 2020 - 16:37 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa upaya pengobatan COVID-19 harus mengacu pada standar Kemente...
Dua pekan Operasi Yustisi Protokol Kesehatan, jaring 21 ribuan pelanggar
Senin, 28 September 2020 - 16:25 WIB
Sebanyak 21 ribuan pelanggar terjaring Operasi Yustisi Protokol Kesehatan yang digelar petugas gabun...
Apel bersama kelompok komunitas dalam rangka Pelopor Penanganan Protokol Kesehatan
Senin, 28 September 2020 - 16:08 WIB
Bertempat di lapangan Mapolres Hulu Sungai Utara (HSU) dilaksanakan Apel bersama Polres HSU dan kelo...
Operasi Sikatan Daya II digelar selama tiga hari
Senin, 28 September 2020 - 15:40 WIB
Sekitar 706 personil TNI AU dilibatkan pada latihan bersandi Sikata Daya 2020 TNI AU II. Selain meli...
Ancaman tsunami, Bupati Lumajang: Akan dijadikan bahan evaluasi ketangguhan bencana
Senin, 28 September 2020 - 15:29 WIB
Bupati Lumajang, Jawa Timur, Thoriqul Haq akan menjadikan bahan evaluasi hasil riset ITB soal ancama...
Menkumham siap hadapi gugatan Tommy Soeharto
Senin, 28 September 2020 - 15:10 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan siap menghadapi gugatan Hutomo Mandala Putra atau Tom...
Kasus COVID-19 di India lampaui 6 juta
Senin, 28 September 2020 - 14:50 WIB
Jumlah total kasus virus corona India mencapai 6 juta setelah negara itu melaporkan 82.170 infeksi b...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV