KPK pantau pemda lewat aplikasi JAGA Bansos
Elshinta
Selasa, 11 Agustus 2020 - 21:11 WIB |
KPK pantau pemda lewat aplikasi JAGA Bansos
Sumber foto: Antara/elshinta.com.

Elshinta.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) aktifkan pemantauan terhadap Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti keluhan bantuan sosial (bansos) melalui aplikasi JAGA Bansos.

"Ini banyaknya keluhan terkait penyaluran bansos yang disampaikan lewat aplikasi JAGA Bansos," Deputi Informasi dan Data KPK Mochamad Hadiyana melalui surat elektroniknya yang diterima di Makassar, Selasa (11/8).

Dia mengatakan, pihak KPK telah meminta Pemda serius menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait penyaluran bansos yang disampaikan melalui aplikasi JAGA Bansos.

Hal ini mencermati catatan KPK per-7 Agustus 2020, masih ada 54 laporan masyarakat yang lambat atau belum direspon oleh pemda. Padahal telah lebih dari 7 hari kerja sesuai batas waktu yang ditentukan untuk memberikan respon atas keluhan masyarakat yang diterima JAGA Bansos dan telah diteruskan ke pemda terkait.

Menurut dia, setiap keluhan yang masuk akan diverifikasi oleh tim JAGA Bansos maksimal dalam waktu 3 hari. Setelah itu, tim akan meneruskan keluhan tersebut kepada pemda atau instansi terkait untuk ditindaklanjuti.

Dalam waktu paling lama 7 hari kerja pemda atau instansi terkait wajib merespon apakah keluhan tersebut telah diterima dan sedang dalam proses tindak lanjut dengan mengubah status penanganan keluhan pada aplikasi JAGA.

Berdasarkan laporan yang diterima JAGA Bansos per 7 Agustus 2020, KPK menerima total 894 keluhan terkait penyaluran bansos.

"Yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah tidak menerima bansos meskipun telah mendaftar, yaitu berjumlah 369 keluhan," katanya mengutip Antara.(Sik) 

DISCLAIMER: Komentar yang tampil sepenuhnya menjadi tanggungjawab pengirim, dan bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi Elshinta.com. Redaksi berhak menghapus dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.
Baca Juga
 
Polri: Tidak ada kompromi untuk kerumunan massa
Kamis, 01 Oktober 2020 - 08:33 WIB
Polri kini tidak lagi bertoleransi terhadap tiap kerumunan yang ada. Kasus ramainya panggung dangdut...
Kejari Purwakarta dalami kasus dugaan beras PKH bercampur biji plastik
Rabu, 30 September 2020 - 16:36 WIB
Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwakarta, Jawa Barat masih mendalami kasus dugaan beras Program Keluarga...
Kasus pelecehan saat rapid test di Bandara Soetta, Polda Metro telusuri korban lain 
Rabu, 30 September 2020 - 11:07 WIB
Polda Metro Jaya masih mendalami kasus pemerasan dan pelecehan yang dilakukan tersangka EFY terhadap...
Komisi III duga kaburnya napi hukuman mati di Lapas Tangerang karena dapat `blue print`
Selasa, 29 September 2020 - 09:57 WIB
Komisi III DPR RI menduga kaburnya narapidana hukuman mati Cai Changpan alias Cai Ji Fan (53) karena...
Napi hukuman mati kabur, Ditjen PAS pastikan siapa pun terlibat ditindak
Sabtu, 26 September 2020 - 12:12 WIB
Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Banten, Andika Dwi Prasetya terancam dico...
Mantan KaBAIS: Revisi UU Kejaksaan tak kurangi kewenangan penyidikan Polri
Jumat, 25 September 2020 - 21:25 WIB
Revisi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dinilai tidak akan mengurangi kewenangan ...
Ditanya kasus penipuan RO, Jampidum bungkam
Jumat, 25 September 2020 - 18:46 WIB
Kasus penipuan RO sudah dinyatakan lengkap (P21), bahkan sudah diikuti pelimpahan tahap II. Namun, s...
Febri Diansyah: Kondisi KPK sudah berubah
Jumat, 25 September 2020 - 12:04 WIB
Kepala Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah mengungkapkan, sa...
Kasus pelecehan dan penipuan di bandara, polisi periksa delapan saksi
Kamis, 24 September 2020 - 08:41 WIB
Penyidik Kepolisian telah memeriksa delapan saksi dalam perkara dugaan pelecehan dan penipuan yang d...
Sidang korupsi skandal pembelian MTN oleh Bank Sumut sampai malam, `Fee`4 persen dipertanyakan
Selasa, 22 September 2020 - 15:26 WIB
Sidang lanjutan secara video conference (vidcon) perkara korupsi Rp202 miliar terkait skandal pembel...
Live Streaming Radio Network
Live Streaming ElshintaTV